Objek Pajak PPh Menggilas Premi Asuransi Kesehatan

objek pajak
objek pajak

Kesehatan yang sejak lama dikenal mahal segera akan jadi barang mewah, karena selain alami kenaikan tarif 100%, premi asuransi kesehatan juga diwacanakan jadi objek Pajak Penghasilan.

Pemahaman Objek Pajak

Objek pajak adalah berbagai jenis sumber pendapatan yang dikenakan pajak. 

Pemahaman Objek PPh

Objek PPh dipahami sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh setiap individu si Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan si Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam bentuk apa pun.

Pro Kontra Premi Asuransi/Iuran Kesehatan

Menurut pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, tahun depan Pemerintah memastikan akan mengajukan revisi Undang-undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) dan revisi UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke DPR. Ini adalah revisi ke-2 dari UU tersebut, dan merupakan bagian dari reformasi pajak yang ingin dilakukan pemerintah.

Draft revisi ke-2 UU PPh mencantumkan 2 hal penting, yaitu:

  • Mempertegas perlakuan pemajakan terhadap Badan Usaha Tetap dan transaksi ekonomi digital.
  • Jumlah obyek pajak penghasilan yang nantinya akan dipungut membengkak, dari 19 menjadi 25 objek Pajak Penghasilan.

Perluasan obyek pajak yang akan menjadi lahan perburuan baru bagi otoritas pajak, menjadi topik pembahasan utama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), selain tarif.

Di samping harta warisan, harta hibah, dan laba ditahan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen dan tidak dinvestasikan ke dalam sektor real dalam waktu dua tahun, obyek Pajak Penghasilan baru yang terfenomenal adalah:

Pembayaran premi asuransi kesehatan dan iuran jaminan kesehatan!

Apakah Iuran Asuransi Kesehatan Itu Penghasilan?

Lho, kita ngeluarin uang untuk jaga-jaga resiko kesehatan, kok malah dipajakin? Semua pasti menjeritkan hal yang sama.

Pendapat Ahli

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Dirinya menilai wacana untuk mengkategorikan iuran jaminan kesehatan sebagai penghasilan adalah pola berpikir yang keliru. Menurutnya, premi dan iuran itu menjadi kewajiban perusahaan yang sepatutnya diperhitungkan sebagai biaya, bukan penghasilan. Saat mendapatkan risiko, pastilah perusahaan atau pemberi kerja harus membiayai para pekerjanya. Fungsi itu selalu dijalankan oleh asuransi dan badan jaminan sosial selama ini. Menetapkan premi dan iuran sebagai penghasilan yang layak menjadi obyek Pajak Penghasilan, adalah pola pikir yang terbalik.

Dody Achmad S. Dalimunthe, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Beliau menuturkan bahwa pada dasarnya tidak tepat apabila pembayaran premi dijadikan obyek Pajak Penghasilan, karena pajak penghasilan dikenakan atas perolehan sesuatu yang dinikmati oleh seseorang, sementara premi adalah biaya yang dikeluarkan dari penghasilan. Ketika penghasilan seseorang juga sudah dikenakan pajak, kenapa pembayaran premi harus kena pajak lagi?

Merujuk pada pemahaman obyek pajak penghasilan di awal artikel ini, apakah premi/iuran asuransi kesehatan merupakan suatu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh setiap individu Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan si Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun?

Jika wacana ini disahkan, pemberi kerja akan enggan memberikan tunjangan asuransi maupun mengikuti program wajib yang dijalankan badan penyelenggara jaminan sosial.

Industri asuransi berharap pemerintah memberikan insentif untuk mendukung literasi dan edukasi asuransi di Indonesia, agar penetrasi industri asuransi kian signifikan dan masyarakat kian sadar akan manfaat asuransi.

BPJS Saga

Suka atau tidak, semua ini pasti berkaitan dengan kekusutan BPJS yang tak kunjung berakhir. Defisit BPJS yang diproyeksikan BPJS Watch mencapai 18 Triliun hingga akhir 2019, saat ini sudah terkoreksi berkat kucuran dana Pemerintah sebesar Rp 9,3 Triliun dari total selisih tarif segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mulanya sebesar Rp 14T.

Pengucuran selisih tarif iuran PBI ini segera dilaksanakan menindaklanjuti penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019, yang mencantumkan kenaikan resmi tarif iuran BPJS sebesar 100%, dengan masa berlaku:

  • Segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berlaku surut mulai 1 Agustus 2019 lalu.
  • Peserta Penerima Upah (PPU) berlaku surut mulai 1 Oktober 2019 lalu.
  • Kepesertaan Mandiri dan pegawai pemerintah daerah mulai 1 Januari 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2019  mengungkapkan bahwa usulan kenaikan tersebut demi menutup defisit keuangan yang ada.

Sudah Mahal, Tertimpa Pajak Pula

Ungkapan “Kesehatan Itu Mahal” sudah waktunya diganti “Kesehatan Itu Mewah”. Pada momen premi/iuran asuransi kesehatan menjadi obyek pajak, otomatis take home pay semua orang semakin berkurang. Jika gaji karyawan level menengah tiap bulan biasanya terpotong sekitar Rp 80.000,-, nanti jadi Rp 120.000,- /bulan, plus… PPh-nya – yang belum tahu besarannya berapa…

Bagi jenis Kepersertaan Mandiri, wacana pengenaan premi/ iuran asuransi sebagai obyek Pajak Penghasilan otomatis akan menambah berat kenaikan tarifnya. Ujung-ujungnya memperberat tanggungan finansial mereka setiap bulan.

Kubur Resiko Kesehatan Dalam-dalam

Sir Winston Churchill mengungkapkan: “Orang optimis melihat peluang dalam kesulitan”. Semoga kita bisa menyikapi meroketnya harga kesehatan sebagai peluang untuk memulai gaya hidup yang lebih sehat. Mungkin ini memang momennya untuk lebih menghargai kesehatan lebih dari clubbing dan hustling. Jadi, seringlah minum teh hijau dicampur madu, makan 4 sehat 5 sempurna, tidur yang cukup, dan pilihlah investasi yang bebas pajak. Siap?

Bacaan menarik lainnya:

Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.  

Mulai Investasi Reksa Dana Dengan Ajaib.
Ayo bergabung dengan Ajaib, aplikasi investasi online terbaik! Bebas biaya pendaftaran, bisa tarik dana kapan saja. Modal awal min. Rp10.000.
Facebook Comment
Artikel Terkait