Pengertian dan Cara Cek Pajak Online Jakarta

Pajak Online
Pajak Online

Saat ini, di sebagian daerah Indonesia, para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara online, tidak perlu mendatangi kantor pajak. Termasuk di DKI Jakarta. Pada artikel ini kami akan membahas mengenai asal usul pajak online, tingkat keamanannya, hingga cara cek pajak. 

Pengertian Tentang Pajak Online

Pajak online merupakan sebuah metode pembayaran pajak melalui elektronik yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), atau bisa juga instansi / lembaga lain yang dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dalam melangsungkan transaksi atau pembayaran pajak secara daring. 

Penjelasan tersebut adalah terminologi resmi seperti yang tertuang pada Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor SE-42/PJ/2017. Yaitu mengenai kaidah Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. 

Tulisan ini bakal menjelaskan tentang semua layanan perihal perpajakan melalui daring yang bisa dilakukan para wajib pajak dalam aplikasi perpajakan. Baik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau ASP perpajakan. 

Asal Usul Pajak Online

e-Billing

Jauh sebelum negara mempopulerkan sistem pembayaran pajak dengan cara online lewat program e-Billing. Wajib pajak sudah bisa melakukan pembayaran pajak dengan lewat ATM di tahun 2013. 

Akan tetapi, karakteristik pajak yang bisa dibayarkan hanya terbatas pada Pajak Penghasilan (PPh). Sementara untuk jenis yang lain belum dapat dibayarkan secara online. Sehingga masyarakat wajib pajak harus mendatangi instansi atau kantor pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Pada waktu masyarakat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), para wajib pajak cukup mengunjungi ATM. Setelah itu memasukkan NPWP disertai 2 digit bulan dan 2 digit tahun pajak. Awal mulanya, penyetoran pajak cuma dapat dilakukan di suatu bank saja. 

Pemerintah kemudian mempopulerkan metode pembayaran pajak online melalui e-Billing setelah merilis beberapa dasar hukum. Berikut adalah dasar hukum yang telah diteken oleh pemerintah mengenai sistem pembayaran pajak secara online.

1.   Per-PJ/2014 mengenai metode pembayaran pajak melalui elektronik.

2.   PMK-32/PMK.05 mengenai metode penerimaan negara secara elektronik.

3.   PMK-242/PMK.03/2014 mengenai proses atau petunjuk pembayaran dan penyetoran pajak.

Beberapa tahun setelah perilisan dasar hukum tersebut, pemerintah berusaha mengembangkan aplikasi e-Billing. Yaitu SSE pajak versi 1, yang lalu disempurnakan lewat SSE pajak versi 2 dan dilanjutkan SSE pajak versi 3. 

Adanya e-Billing memberikan beberapa dampak yang menguntungkan bagi para wajib pajak dan pemerintah itu sendiri. Hal itu cukup kentara jika dibandingkan dengan metode sistem pembayaran pajak dengan cara yang sebelumnya. Keuntungan tersebut yaitu:

1.   Mencegah terjadinya kesalahan manusia pada proses pembayaran pajak dengan cara manual lewat teller bank atau kantor pos persepsi.

2.   Mempersingkat dan memberi kemudahan dalam upaya pengisian data pada saat melakukan pembayaran pajak.

3.   Status pembayaran pajak dapat dipantau dengan baik oleh para wajib pajak.

4.   Waktu yang digunakan para wajib pajak menjadi lebih efisien dalam proses pembayaran pajak.

5.   Meminimalisir penggunaan kertas dalam proses pembayaran pajak yang biasanya memakai Surat Setoran Pajak (SSP). Sehingga menjadi lebih ramah lingkungan.

e-Filing Pajak

e-Filing merupakan sebuah aplikasi yang dipopulerkan pertama kali oleh Application Service Provider (ASP). Kemudian disahkan lewat PER Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 mengenai Tata Cara Penyampain Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing). Lewat Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Lalu pada proses perkembangannya, Direktorat Jenderal Pajak meluaskan aplikasi e-Filing yang dikelola oleh pemerintah. Aplikasi tersebut bisa diakses lewat situs Ditjen Pajak yang mempunyai dasar hukum PER-1/PJ/2014. 

Mengenai Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan untuk warga masyarakat wajib pajak Orang Pribadi (OP). Dengan menggunakan formulir 1770S serta 1770SS, yakni dengan memanfaatkan e-Filing lewat situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Tapi, pada saat Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPNG2) diterbitkan. Semua aplikasi yang berkaitan dengan pajak, seperti e-Filing dan e-Billing diintegrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ke dalam website DJP online. 

Situs tersebut baru diterbitkan di tahun 2014. Tahun yang berbarengan pada saat diterbitkannya layanan e-filing yang dikelola oleh negara. Hal tersebut bukti bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap para wajib pajak, dengan memberi kemudahan secara signifikan dan optimal.

Tingkat Keamanan Pajak Secara Online

Pada segi keamanan, pajak online diklaim sangat aman. Sebab, dibantu dengan Electronic Filing Identification Number (EFIN). Dengan adanya EFIN, sistem perpajakan online bakal terenkripsi aman serta rahasia. Baik yang dijalankan lewat website DJP online atau ASP perpajakan. 

Metode perpajakan secara online tersebut membebaskan para wajib pajak untuk mencantumkan tanda tangan. Kemudian, Direktorat Jenderal Pajak serta ASP perpajakan mengirim kode verifikasi sebagai ganti tanda tangan. 

Kode verifikasi tersebut wajib dilakukan masyarakat yang akan membayar pajak sebelum menjalankan transaksi. Baik melaporkan atau membayar pajak dengan cara online. Hal tersebut dianggap jauh lebih aman karena pemalsuan kode verifikasi tidak dapat dilakukan.

Layanan Pajak Secara Online

Sekarang, layanan pajak online yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui aplikasi perpajakan resmi, yakni e-Billing dan e-Filing. Di bawah ini penjelasan detail tentang dua layanan ini.

e-Filing

e-Filing merupakan metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik melalui internet di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Online atau Application Service Provider (ASP). Dengan e-Filing, para wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja serta di mana pun berada, dengan melalui internet untuk mengakses e-Filing resmi. 

e-Filing mempunyai 4 ASP yang dijadikan saluran resmi. Yaitu:

·        Sarana Prima Telematika (SPT).

·        Mitra Pajakku.

·        BRI.

·        OnlinePajak.

e-Billing Pajak

e-Billing merupakan sistem yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak supaya masyarakat bisa menjalankan pembayaran pajak lewat internet. Dan real time lewat layanan bank persepsi atau aplikasi bayar pajak online yang dikelola oleh ASP. Salah satu aplikasi tersebut adalah PajakPay yang dimiliki OnlinePajak. 

Cek Pajak Online Jakarta

Apabila kamu berdomisili sesuai KTP di DKI Jakarta, dan ingin melakukan cek pajak online Jakarta. Maka silakan kunjungi situs https://pajakonline.jakarta.go.id/. Pada situs tersebut, kamu akan dijelaskan mengenai alur proses pajak. Selain itu, juga terdapat informasi mengenai layanan. Namun sebelum masuk ke situs, kamu perlu mendaftarkan diri dengan mengisi data diri sesuai Kartu Tanda Penduduk. Setelah itu kamu dapat bebas mengaksesnya. 

Informasi pelayanan antara lain mengenai pembayaran setoran masa, pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), pelaporan setoran masa, dan pelayanan lainnya. 

Selain itu juga terdapat informasi tentang daftar kanal pembayaran yang bisa dilakukan pada aplikasi pajak online. Kanal tersebut meliputi Teller, ATM, dan Internet Banking. Informasi di situs tersebut cukup lengkap sehingga membuat kamu merasa lebih mudah untuk melakukan cek pajak online Jakarta.

Bacaan menarik lainnya:

Mardiasmo (2011). Perpajakan. Yogyakarta: Andi


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.

Mulai Investasi Reksa Dana Dengan Ajaib.
Ayo bergabung dengan Ajaib, aplikasi investasi online terbaik! Bebas biaya pendaftaran, bisa tarik dana kapan saja. Modal awal min. Rp10.000.
Facebook Comment
Artikel Terkait