Pajak

Pengertian, Ciri, Jenis, dan Tarif Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah ini digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah.

Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah, dankan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Misalkan saja pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan infrastruktur lain, pembiayaan kebijakan pemerintahan daerah, serta pembiayaan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, dalam pembangunan sebuah daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

• Pajak daerah umumnya berasal dari pajak asli dari daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.

• Pajak daerah biasanya hanya dipungut pada wilayah administrasi yang dikuasainya.

• Pajak daerah kebanyakan digunakan untuk melakukan pembiayaan atau urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.

• Pajak daerah biasanya dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

• Unsur-unsur yang terdapat dalam pajak daerah pada dasarnya tak jauh berbeda dengan unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

Tak berbeda dari pajak pusat, pajak daerah juga mempunyai banyak jenis. Ada dua jenis pajak daerah, antara lain :

Pajak Provinsi

Pajak provinsi bersumber dari lima jenis pajak. Kelima jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bentuk pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air.

Pajak provinsi ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif pajak yang yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

• Jika kamu yang memiliki kendaraan motor pertama, maka pajak yang akan terbeban sebesar 2%. Jika memiliki kendaraan kedua maka pajak yang terbeban menjadi sebesar 2,5%. Kemudian besaran pajak akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Tarif pajak seperti ini disebut dengan pajak progresif.

• Sementara kamu yang memiliki kendaraan bermotor atas nama badan atau institusi, maka tarif pajaknya sebesar 2%.

• Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah maka pajak yang terbeban sebesar 0,50%.

• Sedangkan bagi kamu yang memiliki kendaraan bermotor alat berat, maka pajak yang terbeban sebesar 0,20%.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan bentuk pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Nah, untuk tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:

• Dalam penyerahan pertama pajak, nominalnya adalah sebesar 10%.

• Sementara penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

• Untuk bermotor serta alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak akan ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

– Penyerahan pertama diberikan sebesar 0,75%.

– Penyerahan kedua dan seterusnya diberikan sebesar 0,075%.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang dimaksudkan, adalah semua jenis bahan bakar baik yang berbentuk cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Besaran Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

Sedangkan untuk Pajak PBB-KB tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tarif PBB-KB:

• Besaran tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%.

• Nominal tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, jika saja memenuhi unsur-unsur seperti:

– Terjadi masalah kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

– Dibutuhkan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

– Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Dalam pengambilan atau pemanfaatan air tanah seluruh kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.

Besaran pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit air untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Sementara untuk tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, didasarkan pada pengenaan pajak yang merupakan nilai perolehan air tanah. Untuk nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:

• Jenis sumber air.

• Lokasi/zona pengambilan sumber air.

• Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.

• Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.

• Kualitas air.

• Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok atau cukai rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sementara objek pajak dari Pajak Rokok merupakan jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dengan ketetapan cukai rokok maka biaya ini akan dikenakan kepada konsumen yang telah otomatis membayar pajak rokok karena wajib pajak membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.

Seorang wajib pajak akan bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dicantumkan oleh pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.

Subjek pajak dari nilai Pajak Rokok ini adalah seluruh konsumen rokok. Tarif dari pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten dan kota terbagi dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan tagihan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Besaran pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

Tarif pajak hotel nantinya akan dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran atau pajak rumah makan merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sementara tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang kenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya.

Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Besaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan bentuk pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Umumnya reklame ini meliputi papan, bilboard, reklame kain, dan lain sebagainya.

Namun demikian ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Sementara untuk tarif pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan besaran pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak dari penerangan ini akan berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

Berikut ini adalah tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

• Tarif Pajak untuk fasilitas Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.

• Tarif Pajak untuk fasilitas Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.

• Mempergunakan bentuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

Bacaan menarik lainnya:

Nasucha, Chaizi. 2004, Reformasi Administrasi Publik. PT Grasindo: Jakarta.


 Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.

Artikel Terkait