Sedari kecil kita diajari mengenai pengertian kewajiban dan hak yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dengan posisi kita sebagai warga negara, anggota masyarakat, dan masih banyak lagi peran dalam kehidupan. Perbedaan hak dan kewajiban sendiri sangatlah mendasar dan sebenarnya mudah untuk dikenali.
Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya, kewajiban harus ditunaikan sebelum kita layak mendapatkan hak. Namun dalam beberapa kasus khusus, ketika kita lalai melaksanakan kewajiban maka akan ada hukuman yang diberikan.
Berdasarkan teori negarawan asal Inggris, George Nathaniel Curzon, kewajiban sendiri dapat dibedakan menjadi lima jenis antara lain:
1. Kewajiban Mutlak
Kewajiban mutlak adalah kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak di lain pihak. Contoh dari penerapannya adalah wajib menghormati hak asasi manusia.
2. Kewajiban Publik
Kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Misalnya seperti kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana.
3. Kewajiban Positif dan Negatif
Kewajiban positif dan negatif adalah kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu, sedangkan kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu.
Misalnya saja kewajiban positif bentuknya berupa rasa tanggung jawab untuk membayar pajak. Sedangkan kewajiban negatif adalah kesadaran untuk tidak melanggar lalu lintas.
4. Kewajiban Umum dan Khusus
Arti kewajiban umum (universal) adalah kewajiban yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum. Termasuk di dalamnya hidup sesuai dengan ketetapan UUD 1945 bagi warga negara Indonesia serta memenuhi pajak. Sedangkan, kewajiban khusus adalah kewajiban yang ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian. Misalnya saja ketika kamu terikat dalam kontrak kerja yang mengharuskan kamu untuk tidak menikah selama jangka waktu tertentu.
5. Kewajiban Primer
Kewajiban primer adalah kewajiban yang dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum, misalnya kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Selain itu, kewajiban primer juga bisa timbul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya kewajiban membayar kerugian dalam hukum perdata.
Dari uraian di atas, ada sejumlah kewajiban yang terikat kepadamu dan ada pula yang tidak. Salah satu yang paling mendasar adalah kewajibab sebagai warga negara untuk membayar pajak. Apalagi ketika kamu sudah masuk dunia kerja dan memiliki penghasilan sendiri maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Apalagi kamu juga telah mendapatkan hak untuk menikmati sejumlah fasilitas publik dan layanan yang telah disediakan oleh negara.
Pengertian Kewajiban Dalam Perpajakan, Bukan Hanya Sekedar Keharusan
Sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami pengertian kewajiban, salah satunya dalam perpajakan. Tanpa wajib pajak, Indonesia tidak akan pernah bisa membangun infrastruktur. Sebab, roda pemerintahan dan berbagai proyek berasal dari pemasukan wajib pajak. Misalnya, jalan, jembatan, dan lainnya.
Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayar oleh masyarakat untuk negara, kemudian akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat lainnya. Selain itu, pajak juga menjadi salah satu sumber dana Pemerintah untuk melakukan pembangunan, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Pungutan pajak juga bisa dipaksakan, karena dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Artinya, masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Siapa Itu Wajib Pajak?
Unruk memahami soal kewajiban dalam perpajakan mari kita mengenal lebih jauh dahulu soal wajib pajak. Pada dasarnya, wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
WPOP merupakan seseorang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan yang tidak terkena pajak. Mereka yang termasuk ke dalam WPOP memiliki kewajiban untuk memiliki NPWP dan memiliki tanggung jawab atas pajak yang akan dikenakan, salah satunya pajak penghasilan. Kemudian, WPOP juga terbagi menjadi dua kategori, seperti:
a. WPOP Sebagai Subjek Pajak dalam Negeri
Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) No 36 Tahun 2008, WPOP yang masuk ke dalam kategori subjak pajak dalam negeri adalah:
- Orang pribadi yang berdomisili di Indonesia.
- Orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau 12 bulan.
- Orang pribadi yang berniat untuk tinggal di Indonesia.
b. WPOP Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri
Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) No 36 Tahun 2008, WPOP yang masuk ke dalam kategori subjek pajak luar negeri adalah:
- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia.
- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau 12 bulan, namun memiliki usaha tetap di Indonesia.
- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau 12 bulan, tetapi mendapatkan penghasilan bukan melalui usaha di Indonesia.
2.Wajib Pajak Badan (WP Badan)
Dilansir dari laman resmi Pajak, wajib pajak badan merupakan orang yang memiliki usaha tetap atau kewajiban sebagai pemotong pajak. Berikut ini adalah beberapa daftar siapa saja yang masuk ke dalam WP Badan:
- Perseroan Terbatas (PT)
- Perseroan Komanditer (CV)
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Firma
- Koperasi
- Persekutuan
- Perkumpulan
- Organisasi
- Lembaga
- Bentuk Usaha Tetap
- Bentuk Badan Lain
- Perseroan Lainnya
- Kongsi
WP Badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Pajak, dan paling lambat satu bulan setelah perusahaan tersebut didirikan atau terdaftar.
Kewajiban yang Harus Dilakukan oleh Wajib Pajak
Seperti yang dikutip dari laman resmi Pajak, berikut ini adalah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak:
- Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) di wilayah tempat tinggal atau domisili untuk mendapatkan NPWP.
Pendaftaran bisa dilakukan melalui kantor pelayanan pajak atau secara online. Ketika pendaftaran tersebut nantinya akan ada sejumlah syarat dan langkah yang harus dipenuhi dan dikerjakan. Wajib pajak pribadi yang berstatus pengusaha nantinya juga akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila memenuhi ketentuan.
- Membayar, memotong, memungut, dan melaporkan pajak yang terutang.
Pemungutan pajak di Indonesia bersifat self assesment. Artinya pengertian kewajiban untuk membayar pajak termasuk melakukan pelaporan, penghitungan dan pembayaran secara mandiri. Namun jangan khawatir karena kini semuanya bisa dilakukan secara online sehingga tak akan mengganggu kegiatanmu.
- Menunjukkan atau meminjamkan dokumen pendukung kepada tim pemeriksa
Dalam kesempatan tertentu, kau sebagai wajib pajak harus menjalani pemeriksaan dengan alasan tertentu. Karena itu, kamu juga wajib bersikap kooperatif dan melaksanakan kewajiban tersebut.
- Memberikan data yang dibutuhkan sesuai ketentuan pajak.
Pengertian kewajiban pajak lain juga mencakup keharusan untuk memberikan data pribadi yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan kekayaan yang bersangkutan. Termasuk pula data soal nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak.
Uraian di atas adalah pengertian kewajiban perpajakan yang harus kamu penuhi sebagai warga negara. Seperti dibahas sebelumnya, kamu juga terikat dengan sejumlah kewajiban lainnya seperti menaati aturan perusahaan dan membayar kredit KPR rumah yang kamu huni sekarang.
Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.
