Ekonomi, Investasi

Perbedaan Signifikan Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter

kebijakan fiskal

Ajaib.co.id – Kebijakan fiskal dan moneter dua kebijakan berkaitan dengan perekonomian negara yang sering kita dengar. Dua kebijakan ini berbeda, tapi punya peran yang sama, yaitu diterapkan untuk menstabilkan ekonomi negara yang terindikasi bermasalah.

Dua kebijakan ini punya praktik yang berbeda, dan pemerintah negara bisa menjalankannya secara sekaligus. Kondisi perekonomian suatu negara yang tidak stabil akan memicu banyak masalah. Yang paling umum adalah tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, banyaknya pengangguran, perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan, bertambahnya utang negara, dan masalah-masalah lain.

Namun, hal tersebut bisa memicu aksi besar seperti kerusuhan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Kita bisa mengambil contoh krisis moneter tahun 1998. Tentu hal tersebut harus segera diatasi jika tidak ingin terjadi kembali.

Kebijakan fiskal memungkinkan negara untuk mengambil pajak secara merata dan adil. Tidak mengherankan mereka yang masuk ke dalam kategori warga negara yang penghasilannya di atas rata-rata akan dibebani oleh pajak yang lebih besar. Sementara itu, mereka yang tidak menjadi wajib pajak bisa merasakan secara tidak langsung kebijakan ini.

Lalu, ada juga kebijakan moneter yang terkait dengan keuangan negara. Pemerintah tidak bisa sembarangan memproduksi uang secara asal-asalan. Jika terlalu banyak jumlah uang yang beredar, hal itu akan memicu masalah lain yang juga cukup merepotkan, yaitu inflasi. Sekarang, mari kita membahas kebijakan fiskal dan moneter satu per satu.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan anggaran negara. Seperti yang telah kita ketahui negara menyusun anggaran yang didapatkan dari berbagai macam pemasukan.

Salah satu penyumbang anggaran negara terbesar adalah pajak yang diambil dari seluruh elemen masyarakat yang dikategorikan sebagai wajib pajak. Jika ada yang merasa dirugikan karena penarikan pajak, sebenarnya ini adalah kewajiban yang akan kembali padamu walaupun secara tidak langsung.

Selain pajak, kebijakan fiskal juga ada kaitannya dengan pengeluaran negara. Kebijakan ekonomi ini memang terbagi dari beberapa jenis kebijakan fiskal. Berikut ini adalah penjelasannya.

1. Kebijakan Fiskal Defisit

Merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk memperbesar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Pengeluaran yang sering dilakukan adalah dengan mengambil pinjaman di luar negeri. Kamu pasti mengingat pemerintah Indonesia cukup sering melakukan kebijakan seperti ini untuk berbagai keperluan di dalam negeri.

Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun kebijakan fiskal defisit sering dilakukan karena kemudahan mendapatkan pinjamannya. Sepertinya di dunia ini sangat jarang ada negara yang bebas utang.

2. Kebijakan Fiskal Surplus

Kebijakan fiskal surplus dilakukan ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan jumlah pendapatan dibandingkan pengeluaran. Kebijakan seperti ini cukup jarang diambil karena dianggap kurang efektif untuk menstabilkan ekonomi.

Hanya, kebijakan ini sangat cocok diterapkan ketika inflasi di dalam suatu negara menjadi tinggi. Untuk menurunkannya pemerintah melakukan tindakan preventif seperti meningkatkan pajak dalam negeri.

Namun, kenyataannya meningkatkan pajak dalam negeri tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus melihat kemampuan membeli masyarakat juga.

3. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan ini menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran dalam negeri. Di sini pemerintah tidak perlu mengambil utang luar negeri sehingga tidak akan pertambahan utang. Cara ini cukup efektif untuk menstabilkan negara, tapi cara ini masih lebih jarang digunakan daripada kebijakan fiskal defisit.

Mungkin karena dengan berhutang, negara lebih cepat mendapatkan bantuan karena kebutuhannya sudah mendesak. Perlu dilakukan analisis yang matang terlebih dahulu untuk memilih mana kebijakan yang akan digunakan.

Seperti itulah penjelasan tentang kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Sekarang, kamu perlu mengetahui tentang kebijakan moneter. Seperti yang telah disebutkan diatas, kebijakan ini juga sering digunakan, bahkan juga dikombinasikan bersama kebijakan fiskal.

Pengertian Kebijakan Moneter

Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter itu lebih berfokus pada masalah keuangan. Biasanya yang punya banyak andil di sini adalah Bank Indonesia karena lembaga tersebut yang paling punya wewenang untuk melakukan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut mencakup mengendalikan jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi, nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan nilai tukar mata uang.

Kebijakan moneter terbagi atas dua jenis yang dibedakan dari tujuan yang dicapainya. Di bawah ini adalah penjelasannya.

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan ini terjadi saat bank sentral memperbanyak jumlah uang yang beredar. Dengan jumlah uang yang diperbanyak itu diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Meningkatnya daya beli masyarakat akan memancing perusahaan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasanya. Dan hal itu diharapkan juga dapat memicu perusahaan menambah lapangan kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran. Namun, kebijakan ini harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi inflasi yang tinggi.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan moneter ini dikeluarkan apabila kebijakan moneter ekspansif sampai memunculkan efek buruk. Biasanya ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak bisa memicu harga barang-barang menjadi naik. Hal ini bisa memicu terjadinya inflasi, dan hal itu harus segera dikontrol secepatnya.

Kebijakan ini kebalikannya dari kebijakan moneter ekspansif. Bank sentral secara perlahan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga.

Bisa kita simpulkan dari pembahasan di atas antara kebijakan fiskal dan moneter, perbedaannya ada di pemegang wewenang dan juga instrumen apa yang diaturnya. Walaupun berbeda, tapi kebijakan fiskal dan moneter bisa dilakukan secara bersamaan dengan melihat masalah dan kebutuhan yang mendesak. Dua kebijakan ini sejak dulu menjadi andalan pemerintah karena sudah terbukti punya hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel Terkait