Cara Menghitung Pajak Penjualan Tanah Agar Tidak Keliru

pajak penjualan tanah
pajak penjualan tanah

Masih bingung cara menghitung pajak penjualan tanah? Agar tidak keliru, yuk simak ulasan dari redaksi Ajaib berikut ini.

Pernahkah kamu berpikir untuk membeli tanah? Tidak sedikit generasi milenial yang sudah memikirkan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Properti, termasuk lahan tanah, menjadi sasaran empuk untuk kaum milenial yang ingin berinvestasi.

Apakah kamu salah satunya? Namun sebelum benar-benar berinvestasi di lahan tanah, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Salah satunya mengenai pajak penjualan tanah.

Dilansir dari web resmi Direktorat Jenderal Pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak atau warga negara secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Mungkin kita sudah tidak asing dengan macam-macam pajak seperti Bea Materai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya. Namun bagaimana halnya dengan Pajak Penjualan Tanah? Bagaimana peraturan yang ada pada Pajak Penjualan Tanah? Artikel ini akan membahas seluk-beluk mengenai Pajak Penjualan Tanah.

Ketika membeli atau menjual tanah, akan ada biaya yang harus dikeluarkan. Inilah yang disebut dengan Pajak Penjualan Tanah. Pengertian lebih lengkap dari Pajak Penjualan Tanah adalah pungutan yang harus dibayarkan penjual dan pembeli atas tanah yang menjadi objek transaksi jual-beli tersebut.

Biaya yang harus dikeluarkan dalam Pajak Penjualan Tanah terbagi dua macam, yaitu honorarium dan pajak. Jenis biaya yang dimaksud dengan honorarium adalah biaya yang dikeluarkan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Biaya untuk PPAT ini sebenarnya bisa dibagi dua yaitu menjadi tangung jawab penjual dan pembeli. Namun, kondisi ini kembali lagi bagaimana kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Sementara biaya yang termasuk dalam pajak dan harus dikeluarkan oleh penjual adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kemudian jenis pajak yang harus dikeluarkan oleh pembeli adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun pembeli biasanya juga akan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus pengecekan sertifikat dan biaya balik nama. Selengkapnya mengenai pajak-pajak yang termasuk dalam biaya pada Pajak Penjualan Tanah adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (PPh)

Pemungutan PPh yang berlaku dalam Pajak Penjualan Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 48 pasal 1 ayat (1) tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan. Pada awalnya, nilai PPh yang harus dibayarkan dalam Pajak Penjualan Tanah ini adalah sebesar 5% dari nilai transaksi.

Namun sejak September 2016, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016 tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan yang menyebutkan bahwa PPh yang harus dibayarkan dalam Pajak Penjualan Tanah menjadi sebesar 2,5% dari nilai transaksi.

Peraturan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang diperoleh dari penjualan tanah selain rumah yang berupa rumah susun sederhana. Sekedar tambahan, PPAT berhak untuk menolak permohonan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) jika penjual belum memenuhi kewajibannya dalam membayar PPh.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jika kamu membeli tanah dari developer atau badan yang tergabung dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka kamu akan dikenakan kewajiban untuk membayar PPN dengan tarif sebesar 10% dari harga tanah. Namun, jika kamu membeli dari perseorangan, maka kamu harus menyetorkan biaya PPN sendiri ke kas negara.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Biaya ini adalah biaya yang ditanggung sendiri oleh pembeli. Peraturan mengenai BPHTB diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Besaran tarif BPHTB adalah 5% dari NJOP yang sudah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Dapat dilihat bahwa masing-masing penjual dan pembeli memiliki kewajibannya sendiri atau sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pajak yang terkait. Besaran pajak ini pun sudah ditentukan dan dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah mengetahui kewajiban pajak yang harus dipenuhi, berikut langkah-langkah ideal yang dilakukan dalam proses pembelian tanah, antara lain:

  1. Pembeli melakukan pengecekan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan setempat untuk memastikan keaslian sertifikat tersebut.
  2. Penjual membayarkan Pajak Penghasilannya sebelum menandatangani Akte Jual Beli (AJB) dan menerima uang hasil penjualan tanah.
  3. PPAT sebagai pejabat resmi yang berwenang dalam transaksi ini harus memastikan AJB tidak dibuat sebelum penjual membayar kewajiban Pajak Penghasilannya.
  4. Pembacaan dan penandatanganan AJB yang melibatkan dua saksi dari perangkat desa setempat. Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
  5. PPAT harus memastikan bahwa pembeli melunasi pembayaran atas pembelian tanahnya sebelum PPAT menandatangani AJB.

Kini kamu sudah memahami biaya yang wajib dibayarkan kepada negara saat membeli ataupun menjual tanah serta langkah-langkah dalam transaksi jual beli tanah. Sudah siap untuk berinvestasi pada lahan tanah? Jangan lupa untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai instrumen investasi yang satu ini sehingga kamu bisa menyiapkan beberapa alternatif cadangan untuk menghindari risiko yang ada.

Bacaan menarik lainnya:

Devano dan Siti. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Prenada Media Group.


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.

Mulai Investasi Reksa Dana Dengan Ajaib.
Ayo bergabung dengan Ajaib, aplikasi investasi online terbaik! Bebas biaya pendaftaran, bisa tarik dana kapan saja. Modal awal min. Rp10.000.
Facebook Comment
Artikel Terkait