Kisah Jokowi Rebut Mayoritas Saham Freeport Indonesia

saham freeport
saham freeport

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengakuisisi saham Freeport. Sebanyak 51 persen saham Freeport sudah menjadi milik Indonesia. Berarti, mayoritas saham memang sudah kuasa Indonesia

Potensi kehilangan Penerimaan Pajak

Proses akuisisi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dikebut Joko Widodo dua tahun menjelang Pilpres 2019 berujung pada potensi hilangnya penerimaan perpajakan sebesar Rp1,82 triliun. Hal tersebut terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018, lima bulan setelah Holding BUMN Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) resmi mencaplok 51 persen saham PTFI.

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2019, auditor BPK menyebut potensi kerugian negara disebabkan oleh inkonsistensi pelaksanaan peraturan di kementerian/lembaga. Salah satunya, melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi antara Kementerian ESDM dengan PTFI pada 31 Maret 2017.

Nota itu penting dalam proses negosiasi akuisisi. Sebab waktu itu, izin ekspor konsentrat Freeport sudah berakhir dan pemerintah menolak perpanjangan izin kecuali lewat IUPK. Lalu untuk mendapatkan IUPK, raksasa tambang asal Amerika Serikat itu harus bersedia melakukan divestasi 51 persen sahamnya. Namun nota kesepahaman itu justru menimbulkan persoalan.

Pada salah satu klausulnya disebutkan bahwa bea ekspor konsentrat PTFI ditetapkan sebesar 5 persen. Padahal, di dalam aturan PMK No. 13/2017 yang terbit pada Februari 2017, bea ekspor konsentrat Freeport ditetapkan 7,5 persen.

Pengambilalihan Saham Freeport

Jokowi, dikutip dari Detik, mengatakan, selama proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia, ada yang menyampaikan banyak risiko ketika Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas. “Saya ditakut-takuti waktu mau ambil Freeport. Pak presiden hati-hati kalau mau ambil Freeport,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku, pada saat mendapatkan informasi tersebut pun langsung mempertanyakan risiko apa yang akan didapat usai berhasil menjadi pemegang saham mayoritas. “Hati-hati seperti apa? Hati-hati kalau bapak berani ambil Freeport, Papua akan goncang. Saya ke Papua, kok biasa-biasa saja. Nggak masalah,” ujar presiden ketujuh Republik Indonesia itu.

Tidak Mau Ditakut-takuti

Kendati demikian, Jokowi pun tetap memutuskan kepada para jajaran menteri terkait untuk tetap menuntaskan pengambilalihan saham Freeport Indonesia. Menurut Jokowi, informasi yang hanya menakut-nakuti dirinya hanya untuk menggagalkan Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

“Akhir 2018 yah nyatanya bisa kita ambil 51 persen. Saya ketemu Obama saat proses pengambilalihan, nggak ngomong sama saya juga. Ketemu presiden sekarang Trump, nggak nyinggung-nyinggug juga, berarti hanya nakut-nakuti saya aja. Itu urusan bisnis. Tapi yang dulu-dulu ditakuti-takuti. Nggak ada yang masalahkan itu,” jelasnya.

Selain itu, keberhasilan merebut Freeport sebagai bukti bahwa pemerintahan era Jokowi bukan antek asing. Menurut Jokowi, kabar tersebut juga semakin tidak benar ketika Blok Mahakam dan Blok Rokan berhasil dikuasai PT Pertamina (Persero).

“Itu dituduh antek asing. Yang mana. Akhir 2019, namanya Freeport, tambang terbesar di dunia dikelola Freeport Mcmoran, AS, kita sudah pegang mayoritas 51 persen,” kata Jokowi.


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.

Share to :
Kembangkan uangmu sekarang juga Lakukan deposit segera untuk berinvestasi
Artikel Terkait