Ekonomi

Dana Hibah, Cermati Cara Menggunakannya

Ajaib.co.id – Hibah. Suatu kata yang sudah tak terdengar asing lagi, bukan? Berbicara tentang hibah, apakah kamu tertarik menerimanya?

Banyak orang hampir bisa dipastikan akan menerima dana hibah dengan senang hati. Tapi, sebelum menerimanya bila ada kesempatan, ada baiknya kamu mencermati cara menggunakannya. Jika tidak, bukan tak mungkin kamu akan terjerat hukum.

Payung hukum di Indonesia yang banyak membahas tentang hibah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hibah dapat disederhanakan sebagai pemberian oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup.

Menyadur dari https://www.djppr.kemenkeu.go.id, ada beberapa hal yang perlu kamu pahami tentang hibah.

Prinsip Penerimaan Hibah

·    Transparansi: penyaluran hibah dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.

·    Akuntabilitas: penyaluran hibah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

·    Efisien dan efektif: pelaksanaan hibah harus sesuai dengan tujuannya dan biaya yang diperlukan dapat diminimalisir.

·    Kehati-hatian: pengambilan keputusan mengutamakan kehati-hatian dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif.

·    Bebas dari unsur politik: penyaluran hibah tidak memengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan politik.

·    Tidak memiliki muatan khusus: penyaluran hibah tidak memiliki muatan tertentu, khususnya yang mengganggu stabilitas keamanan negara.

Bentuk hibah bisa berupa uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang, jasa, surat berharga dan lain-lain. Bila penerima hibah adalah Pemerintah, maka penggunaan sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN.

Kriteria

Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar dapat memberi dana hibah, yakni:

·    Peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik.

·    Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

·    Memenuhi persyaratan penerima hibah.

·    Pemberi hibah sebaiknya bersikap bijak kepada pemberi dana hibah.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah pihak-pihak yang berhak menerima dana hibah.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Dalam aturan tersebut, tertera sebagai berikut:

Pasal 6

1.  Hibah untuk pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja di kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

2.  Hibah untuk pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah.

3.  Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.  Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

5.  Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:

·  Badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

·  Badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar. Surat Keterangan terdaftar diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

·  Badan dan lembaga nirlaba atau sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

·  Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.  Hibah kepada organisasi kemasyarakatan harus yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan.

Jadi, dalam aturan tersebut, tidak sembarang masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bisa menerima dana hibah. Dengan kata lain, terdapat berbagai persyaratan atau aturan main agar masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bisa menerima dana hibah.

Syarat penerima dana hibah untuk masyarakat diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

1.  Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan syarat minimal:

·    Memiliki kepengurusan di daerah domisili.

·    Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.

2.  Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan syarat minimal:

·  Terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

·  Berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

·  Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Penerima dana hibah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga tidak bisa seenaknya menggunakan dana hibah tersebut. Mereka harus melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana hibah yang telah diterima.

Untuk hibah berupa uang, penerima dana hibah dapat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Untuk penerima dana hibah berupa barang atau jasa, penerima dana hibah dapat menyampaikan laporan penggunaannya kepada daerah melalui SKPD terkait.

Laporan penggunaan dana hibah inilah yang terkadang luput dari perhatian para penerima hibah, seperti yang terjadi pada para penerima dana hibah dari APBD Pemkot Pekalongan beberapa waktu lalu.

Saat itu, banyak penerima dana hibah belum menyampaikan laporan sesuai dengan penggunaan dana tersebut. Padahal, penerima hibah menanggung risiko hukum dan akibat hukum bila tidak melaporkan dana hibah yang diterimanya.

Satu lagi yang tak boleh terlupakan adalah hal-hal yang membatalkan hibah, yakni:

·    Hibah mengenai benda-benda baru yang ada di kemudian hari.

·    Pemberi hibah tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Namun, hal yang batal hanya terkait dengan benda tersebut.

·    Adanya syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain selain apa yang dinyatakan dalam akta hibah atau dalam daftar terlampir.

·    Tidak menggunakan akta notaris pada hibah atas benda tidak bergerak.

Artikel Terkait