Properti

Baru Beli Tanah? Ini Cara Mengurus Sertifikat Hak Milik

sertifikat-hak-milik

Ajaib.co.idMembeli sebuah properti atau tanah, cukup menyita waktu dan tenaga. Selain masalah jual beli dan konstruksi, legalitas juga penting untuk dimiliki agar bisa diketahui dengan jelas identitas kepemilikan sebuah properti. Salah satu dokumen penting yang harus dipegang setiap pemilik properti adalah sertifikat hak milik (SHM).

Adanya sertifikat tersebut, pemilik properti menjadi lebih tenang dan terbebas dari masalah atau sengketa di masa yang akan datang. Untuk itu, kamu harus paham apa itu sertifikat hak milik dan bagaimana cara mengurusnya.

Apa Itu Sertifikat Hak Milik?

Sertifikat hak milik adalah hak atas tanah yang memberikan wewenang untuk memakai properti yang bersangkutan, termasuk bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya. Sertifikat ini merupakan bukti kepemilikan yang paling kuat atas suatu propertii, tanpa ada batasan waktu.

Berdasarkan hukum, SHM termasuk dokumen yang otentik dan diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dengan kata lain, pemilik sertifikat hak milik punya kewenangan dan kepemilikan lahan atau properti secara penuh.

Dari statusnya, SHM ini tidak dapat dicampuri oleh pihak lain selain pemilik sah, dan hanya bisa dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Apabila terdapat masalah pada tanah, lahan, ataupun rumah yang barurusan dengan SHM, maka pemilik yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut dinilai paling sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan jenisnya, sertifikat hak milik tanah dan bangunan dibagi menjadi empat macam, yaitu:

·      Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Status tanah dari sertifikat ini adalah milik negara karena diberikan pemerintah bagi individu atau badan usaha untuk dikelola.

·      Sertifikat Hak Pakai. Sertifikat ini menunjukkan hak atas pemakaian atau mengambil hasil tanah milik negara lewat sebuah perjanjian.

·      Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Termasuk salah satu macam sertifikat tanah yang dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain dengan jangka waktu umumnya 30 tahun.

·      Sertifikat Tanah Berbentuk Girik. Sebenarnya dokumen ini bukan termasuk sertifikat tanah melainkan surat pembayaran pajak atas lahan, yang menunjukkan lahan tersebut telah dimiliki seseorang. Biasanya tanah dengan status girik yaitu lahan bekas hak milik adat tapi belum didaftarkan di BPN.

Keuntungan Memiliki Sertifikat Hak Milik

Sertifikat hak milik adalah dokumen dengan kasta paling tinggi seperti yang tercantum dalam Pasal 20 UUPA. Isinya yaitu hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki orang atas propertinya.

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan bagi pemilik tanah, lahan, ataupun rumah dengan sertifikat hak milik, di antaranya adalah:

·      Jangka waktu sertifikat tidak terbatas, terus berlangsung selama pemilik masih hidup

·      Dapat diturunkan kepada ahli waris yang berhak selama memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan

·      Dapat diperjualbelikan, disewakan, atau digadaikan sementara dan dijadikan jaminan untuk pinjaman ke bank

·      Kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan

Selain manfaat di atas, kepemilikan sertifikat hak milik ini juga bisa gugur kepemilikannya, seperti tanah atau properti jatuh ke negara (pencabutan hak, tanah ditelantarkan, pemilik menyerahkan secara sukarela, atau diwariskan kepada orang asing.

Syarat Memiliki SHM

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi ketika kamu ingin memiliki sertifikat hak milik atas sebuah properti. Selain syarat mutlak pemegang SHM haruslah WNI, beberapa syarat administrasi yang harus dipenuh ialah:

·      Sertifikat HGB asli

·      Identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga

·      Fotokopi surat iziin Mendirikan Bangunan (IMB)

·      Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) salama tahun berjalan

·      Surat pernyataan mengenai informasi mengenai pemilik lahan

Kemudian untuk persyaratan SHM bagi yang menerima tanah warisan, ada beberapa dokumen tambahan yang harus diserahkan, yaitu:

·      Akta Jual Beli (AJB)

·      Surat Keterangan Riwayat Tanah

·      Surat Keterangan Tidak Sengketa

·      Surat Keterangan Pernyataan dari Kelurahan

Cara Mengurus Pembuatan Sertifikat Hak Milik

Apabila kamu memiliki sebuah properti namun belum memiliki legalitas yang belum sah, kamu bisa mengurusnya sendiri tanpa harus memakai jasa calo. Cara mengurusnya tidak susah, kamu hanya perlu mengikuti instruksi di bawah ini.

1.    Datang Langsung ke Kantor BPN

Setelah kamu mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang sudah disebut di atas, selanjutnya kamu datang langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah kamu membeli properti. Selanjutnya, kamu bisa membeli formulir dan akan mendapatkan map berwarna kuning dan biru.

Selama di kantor BPN, kamu harus membuat janji juga dengan petugas untuk pengukuran lahan atau tanah atau rumah. Nanti hasil pengukuran di lokasi akan dicetakkan dan dipetakan di BPN serta mengesahkan Surat Ukur atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2.    Penerbitan SHM

Pengukuran tanah atau lahan sudah selesai dilakukan, kamu akan mendapatkan Surat Ukur Tanah. Kemudian serahkan data tersebut untuk melengkapi dokumen yang sebelumnya. Setelah itu tinggal waktu sampai keputusan dikeluarkan BPN.

Estimasi lama waktu penerbitannya kurang lebih 6 bulan sampai satu tahun. Soal biayanya, kamu akan dibebankan BEA Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB). Namun, besarannya tergantung dari lokasi dan luas tanah. Semakin strategis dan luas lahan atau tanah yang dibeli, akan semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan.

Sertifikat hak milik adalah aspek legalitas properti dengan status paling kuat sehingga setiap lahan ataupun tanah wajib memiliki SHM. Kepemilikan hak atas properti bisa dinyatakan hilang apabila subyek haknya tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah. Misalnya berganti kewarganegaraan atau peralihan hak yang menyebabkan tanahnya berpindah tangan ke pihak lain yang tidak memenuhi persyaratan (mis: ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Indonesia).

Artikel Terkait