Pajak

Ketahui Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

sistem pemungutan pajak

Pajak merupakan salah satu sumber dana utama bagi pembangunan negara. Begitu juga dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Sebagai Wajib Pajak, apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana sistem pajak yang ada di Indonesia? Skema dalam pemungutan pajak di negara tidak sama alias berbeda-beda. Terdapat tiga sistem di Indonesia. Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tergantung dari besaran dana yang dikenakan pajak. Ketika membayar pajak, kamu harus mengetahui sistem pajak yang dianut di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistem dalam pemungutan pajak di Indonesia:

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada tiga jenis sistem pengambilan pajak di Indonesia. Tiga sistem tersebut digunakan oleh negara kepada Wajib Pajak.

#1 Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pajak yang menentukan besaran pajak kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau sistem administrasi online yang telah dibuat oleh Pemerintah.

Peran Pemerintah dalam self assessment system di Indonesia adalah mengawasi para Wajib Pajak. Sistem pajak yang menentukan besaran pajak kepada wajib pajak ini telah diterapkan di dalam jenis pajak pusat. Misalnya, jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak ini mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1983 silam, dan tetap berlaku hingga saat ini.

Namun, ada konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Sebab, Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menghitung besaran pajak yang perlu dibayarkan. Berikut ini adalah ciri-ciri Self Assessment System:

  • Menentukan besaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.
  • Wajib Pajak harus berperan aktif dalam melakukan kewajiban pajaknya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Pemerintah tidak mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak telat melaporkan, membayar pajak terutang, atau ada pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayarkan.

#2 Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem perpajakan ini, Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru muncul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan.

Official Assessment System dapat diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak lainnya. Untuk membayar PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak dan berisi besaran PBB setiap tahunnya. Artinya, Wajib Pajak tidak perlu menghitung pajak lagi, melainkan hanya membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat pajak kamu terdaftar.

Berikut ini adalah ciri-ciri dari Official Assessment System:

  • Besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
  • Wajib Pajak bersifat pasif saat perhitungan pajak.Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang, selanjutnya menerbitkan surat ketetapan pajak.
  • Pemerintah memilih hak sepenuhnya untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.

#3 Withholding System

Dalam sistem Withholding System, besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak atau aparat perpajakan.

Contoh dari sistem pemungutan pajak ini adalah pemotongan upah karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi. Karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Karyawan hanya perlu meminta bukti potong kepada perusahaan kemudian melaporkannya melalui efiling atau dengan datang langsung ke KPP terdekat.

Jenis pajak yang menggunakan sistem pemungutan ini adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), dan PPN.

Itulah beberapa hal terkait pemungutan pajak di Indonesia. Sebagai Wajib Pajak yang baik, kamu sudah sepatutunya untuk taat membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Karena dengan pajaklah kamu bisa turut serta membangun perekonomian negara Indonesia untuk terus berkembang dan maju.

Bacaan menarik lainnya:

Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 9, Buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.

Artikel Terkait