Pajak

Ini Sanksi Pajak untuk Wajib Pajak PPN

Sanksi Pajak
Sanksi Pajak

Ajaib.co.id – Kewajiban perpajakan di negara kita bersifat memaksa yang mengharuskan wajib pajak (WP) untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Nah, sebagai wajib pajak sangatlah penting bagi kamu untuk tahu dan paham kewajiban perpajakan dan sanksi pajak yang menjadi konsekuensi jika kamu melakukan pelanggaran.

Mengenal Jenis Sanksi Pajak

Di Indonesia, sanksi pajak diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yakni dalam Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dalam aturan perpajakan Indonesia terdapat dua sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Sebelum membahas sanksi pajak atas PPN dan faktur pajak, yuk simak jenis sanksi pajak yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

·        Sanksi Administrasi

Sanksi pajak administrasi biasanya muncul karena adanya pelanggaran tahapan proses administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Administrasi perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan, penyetoran, hingga keberatan dan banding yang tidak sesuai aturan dan merupakan kelalaian atau ketidaktahuan wajib pajak diberikan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan.

Sanksi pajak administrasi bunga biasanya dikenakan untuk pelanggaran yang dapat menyebabkan utang pajak yang lebih besar, sanksi pajak denda merupakan sanksi pajak yang paling sering ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan, dan sanksi pajak kenaikan yang sebaiknya kamu hindari sebagai wajib pajak karena sanksi pajak ini membuat wajib pajak harus membayar berlipat ganda.

·        Saksi Pidana

Berbeda dengan sanksi administrasi, sanksi pidana adalah jenis sanksi pajak yang paling berat. Sesuai dengan jenisnya yang menjadi sanksi pajak paling berat, pelanggaran aturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang dikenakan sanksi ini, tentunya juga merupakan pelanggaran yang berat.

Sanksi pidana dapat berupa denda pidana yakni setelah wajib pajak terbukti dan dinyatakan bersalah dalam pengadilan pajak dan diharuskan untuk membayar denda. Selain itu sanksi pidana lainnya yakni pidana kurungan dan pidana penjara. Pidana penjara dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran yang terbukti merupakan unsur kesengajaan.

Sanksi Pajak atas Pelanggaran Wajib Pajak PPN

Apakah kamu wajib pajak PPN? Nah, sebagai wajib pajak PPN yang merupakan PKP atau Pengusaha Kena Pajak, kamu bertanggung jawab untuk melakukan proses perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban perpajakan dengan self assesment system yang berlaku saat ini mengharuskan wajib pajak paham dengan aturan-aturan perpajakan. Berikut ini beberapa sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak PPN yang lalai akan kewajibannya, diantaranya:

1.   Wajib pajak PPN yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN nya akan dikenakan denda hingga Rp500.000.

2.   Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan nya akan dikenakan sanksi pajak berupa denda sebesar Rp1.000.000.

3.   Jika wajib pajak PPN melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan akan diberikan sanksi 150 persen dari jumlah pajak kurang bayar wajib pajak.

4.   Wajib pajak yang memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu sesuai dengan aturan dalam UU KUP maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sanksi pajak yakni berupa denda sebesar 2 persen yang dihitung dari dasar pengenaaan pajak.

5.   Wajib pajak yang memiliki status PKP namun tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai dengan aturan maka akan dikenakan sanksi sebesar 2 persen dari dasar pengenaan pajak.

6.   Pelaporan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, maka PKP akan dikenakan sanksi pajak sebesar 2 persen dari dasar pengenaan pajak.

7.   Pembayaran dan penyetoran pajak atas PPN terutang untuk suatu masa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebelum tanggal jatuh tempo, apabila wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran kewajiban perpajakan setelah tanggal jatuh temponya maka akan dikenakan sanksi pajak yakni sanksi administrasi bunga sebesar 2 persen per bulan uang dapat dihitung dari tanggal jatuh tempo kewajiban perpajakan sampai dilakukan pembayaran. Tanggal setor PPN yang terutang biasanya harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

8.   Pembetulan SPT Masa yang dilakukan dalam 2 tahun akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga 2 persen per bulan yang dihitung dari jumlah pajak kurang bayar.

9.    SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan setelah lewat waktunya 5 tahun karena terjadinya tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

10. SKPKB/T, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan wajib pajak terlambat bayar atau kurang bayar akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga sebesar 2 persen per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

11. Sanksi kenaikan 50 persen dari pajak yang kurang dibayar oleh wajib pajak akan dikenakan apabila wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP yang diterima dari kantor pajak.

12. Kekurangan pajak atas SKPKBT, wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak berupa kenaikan sebesar 100 persen dari jumlah kekurangan pajak.

Nah, demikian sanksi pajak yang kemungkinan akan kamu temui sebagai wajib pajak PPN apabila melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan aturan. Sebagai wajib pajak yang baik, yuk penuhi kewajiban perpajakan dengan baik agar kamu terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang dapat merugikan kamu.

Oh iya, dalam berinvestasi pun kamu juga harus membayar pajak, lho. Tapi nominalnya tidaklah terlalu besar, kok, jadi jangan terlalu pusing. Mulailah dulu berinvestasi di Ajaib, aplikasi online yang mudah, aman dan telah terdaftar di OJK. Yuk, tunggu apalagi? Jangan ragu berinvestasi di Ajaib!

Artikel Terkait