Sanksi Pajak untuk Para Penunggak, Awas Kena Pidana

Sanksi Pajak
Sanksi Pajak

Setiap warga negara wajib membayar pajak kecuali mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena sifat pajak adalah memaksa, maka negara menetapkan sanksi pajak bagi warga yang tidak melakukan pembayaran pajak.

Tujuan adanya sanksi pajak ialah agar warga semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi bisa dalam bentuk surat teguran ataupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau bisa disebut juga gijzeling. Tindakan gijzeling menjadi langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah jika ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Untuk lamanya penyanderaan bisa selama 6 bulan dan diperpanjang paling lama 6 bulan. Secara statistik sejak 2015 hingga 2017, sedikitnya ada 117 wajib pajak yang disandera oleh petugas Direktorat Jederal Pajak di rumah tahanan.

Sanksi Hukum Tidak atau Telat Membayar Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut penjelasan terkait kedua hal di atas.

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Dari sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

a. Pengenaan bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada UU KUP Pasal 9 Ayat 2 (a) yang berbunyi “wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran,” dan ayat 2(b) yang berbunyi “wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.”

b. Sanksi kenaikan

Sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi yang dikenakan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

c. Sanksi denda

Sanksi ini ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban untuk melapor. Besaran dari denda yang diberikan pun beragam, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi terberat dalam perpajakan. Biasanya, sanksi ini dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

Sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut diatur dalam UU KUP pasal 39 ayat 1. Sanksi yang diberikan ialah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

Itulah penjelasan singkat terkait sanksi pajak di Indonesia. Semoga, kamu jadi lebih rajin membayar pajak dan mengingatkan orang-orang terdekat untuk tidak lupa membayar pajak.

Bacaan menarik lainnya:

Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 9, Buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.

Mulai Investasi Reksa Dana Dengan Ajaib.
Ayo bergabung dengan Ajaib, aplikasi investasi online terbaik! Bebas biaya pendaftaran, bisa tarik dana kapan saja. Modal awal min. Rp10.000.
Facebook Comment
Artikel Terkait