Hindari Denda, Cek Pajak Kendaraan Bermotor via Online

Hindari Denda, Cek Pajak Kendaraan Bermotor via Online
Hindari Denda, Cek Pajak Kendaraan Bermotor via Online

Buat kamu, pemilik kendaraan bermotor (mobil atau motor), membayar pajak adalah hal wajib. Jika terlambat membayarnya, kamu harus membayar denda. Tetapi hal itu bisa dihindari dengan bisa cek pajak kendaraan bermotor via online.

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Salah satu ciri warga negara yang baik adalah membayar pajak tepat waktu. Baik pajak penghasilan, properti, kendaraan bermotor, dan lainnya. Dan pemungutan pajak pun telah diatur oleh pemerintah yang hasilnya untuk kepentingan bersama. 

Bagi pemilik kendaraan bermotor, membayar pajak merupakan hal wajib. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, pajak ini dilakukan di kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Samsat merupakan sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian RI (Polri), Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero).

Sejarah pajak kendaraan bermotor

UU Nomor 18 Tahun 1997 merupakan panduan untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB. Namun undang-undang diperbarui dalam UU Nomor 34 Tahun 2000, karena pengertiannya diperluas dan dipisahkan antara PKB dan pajak kendaraan di atas air (PKAA). Kendaraan bermotor di sini adalah semua kendaraan beroda dengan gandengannya, digerakkan oleh mesin motor atau menggunakan peralatan yang mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, dan digunakan di jalan darat.

Dulu, proses perpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) cukup menguras waktu dan tenaga. Karena wajib pajak atau orang yang harus membayar pajak mendatangi tiga kantor, yaitu kantor polisi, kantor pajak daerah, dan kantor PT Jasa Raharja. PKB akan masuk ke Dinas Pendapatan Daerah, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) ke PT Jasa Raharja, dan setelah wajib pajak melunasi kedua hal tersebut, Polri akan mengeluarkan STNK yang telah diperpanjang. 

Pada 1976, Samsat diberlakukan di bawah payung tiga instansi tersebut. Masing-masing instansi mengeluarkan tanda bukti pada setiap pelunasan kewajiban. Dalam pelaksanaan pembayaran PKB, wajib pajak datang ke kantor Samsat, lalu memenuhi persyaratan membayar pajak dan melunasinya di satu tempat. Samsat ada di masing-masing kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Pada umumnya, Samsat berada kompleks Satlantas atau Ditlantas Polda di kota setempat.

Cek pajak kendaraan bermotor

Karena PKB dikelola oleh masing-masing daerah, tarif pajak berbeda-beda. Untuk Provinsi DKI Jakarta, tarif PKB untuk kepemilikan pribadi adalah 2 persen (dari nilai jual kendaraan bermotor dan kapasitas atau bobot) pada kendaraan bermotor pertama, kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 persen, kendaraan bermotor ketiga sebesar 3 persen, dan seterusnya.

Untuk memudahkan perhitungan pajak, pihak Samsat memiliki sistem yang dapat diakses secara online. Dengan sistem ini, wajib pajak bisa cek pajak kendaraan bermotor tahunan melalui aplikasi Samsat Online Nasional atau e-Samsat yang diluncurkan pada 2017. Aplikasi ini bisa kamu unduh di Google Play Store, daftarkan diri kamu, dan lengkapi data-data terkait kendaraan termasuk memasukkan Nomor Polisi-nya. 

Setelah itu, cek pajak kendaraan bermotor dan aplikasi akan menampilkan nomor kendaraan, biaya pajak yang harus dibayar, serta kode bayar yang hanya berlaku selama dua jam. Di atas dua jam, kamu harus mengulangi proses cek pajak kendaraan bermotor dari awal. Sistem pembayaran dapat dilakukan langsung ke bank, ATM, atau mobile banking. Aplikasi bisa untuk membayar PKB dan/atau membayar tunggakan pajak kendaraan, SWDKLLJ, pengesahan STNK, dan pengaduan melalui aplikasi ini. 

Meski demikian, kamu tetap harus ke kantor Samsat. Jika pembayaran telah dilunasi, simpan tanda bukti tersebut. Kemudian kamu harus membawa tanda bukti ke Samsat untuk pengesahan STNK. Sedangkan PKB lima tahunan (penggantian nomor kendaraan dan STNK) harus dilakukan langsung ke Samsat.

Denda terlambat membayar pajak

Bagaimana jika tidak membayar pajak? Denda. Ya, kamu harus membayar denda jika terlambat membayar PKB. Status kendaraanmu juga tidak sah kalau dipakai, karena tidak memiliki legalitas hukum, dan bisa terkena tilang jika ada razia polisi lalu lintas.

Denda PKB dihitung per bulan, bukan per hari. Contohnya, kamu telat membayar dua hari atau seminggu akan dikenakan denda sebulan. Telat membayar satu bulan lebih sehari akan dikenakan denda untuk dua bulan. Denda yang dikenakan wajib pajak yang terlambat sebulan adalah 25 persen dari PKB yang harus dibayarkan. Jika terlambat dua bulan atau lebih, wajib pajak harus membayar 25 persen dan SWDKLLJ.

Berikut ini, denda terlambat membayar PKB:

  • Terlambat 2 hari – 1 bulan sebesar 25 persen
  • Terlambat 2 bulan sebesar PKB x 25 persen x 2/12 + denda SWDKLLJ
  • Terlambat 3 bulan sebesar PKB x 25 persen x 3/12 + denda SWDKLLJ
  • Terlambat 6 bulan sebesar PKB x 25 persen x 6/12 + denda SWDKLLJ
  • Terlambat 1 tahun sebesar PKB x 25 persen x 12/12 + denda SWDKLLJ
  • Terlambat 2 tahun sebesar 2 x PKB x 25 persen x 12/12 + denda SWDKLLJ
  • Terlambat 4 tahun sebesar 4 x PKB x 25 persen x 12/12 + denda SWDKLLJ

Fungsi pajak

Pajak memiliki fungsi penting dalam sebuah negara. Hal ini tak hanya berlaku untuk PKB, tetapi semua pajak yang kita bayarkan untuk negara. Pasalnya, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan seluruh warga. Pajak memiliki empat fungsi, yaitu:

#1 Fungsi Anggaran

Pendapatan dari pajak akan dipergunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan ke seluruh tempat di Indonesia. Misalnya pembangunan infrastruktur (jalan raya, transportasi yang terintegrasi, jaringan komunikasi), fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, pelayanan publik, dan masih banyak lagi. Pada 2017, penerimaan pajak sebesar Rp1.147,5 triliun. Pada 2018, penerimaan pajak naik menjadi Rp1.315,9 triliun.

#2 Fungsi Mengatur

Melalui pajak, negara dapat mengatur pertumbuhan dan kebijakan ekonomi. Misalnya pemerintah menetapkan bea masuk tinggi untuk produk luar negeri, hal tersebut untuk melindungi produk dalam negeri.

#3 Fungsi Stabilitas

Fungsi ini tak kalah penting dari dua fungsi sebelumnya. Karena fungsi stabilitas berperan menjaga perekonomian negara. Misalnya kebijakan pajak yang meminimalisir efek inflasi, pemerintah menambah bea masuk produk impor, atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#4 Fungsi Redistribusi Pendapatan

Hasil pajak akan dimanfaatkan untuk membuka atau menambah lapangan pekerjaan. Karena semakin banyak penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Apakah kamu sudah membayar PKB? Jika lupa, cek pajak kendaraan bermotor via online. Jangan enggan membayar pajak, karena hasilnya akan kembali ke masyarakat berupa fasilitas yang kini bisa kita nikmati.

Bacaan menarik lainnya:

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Penerbit Reakayasa Sains: Bandung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.

Mulai Investasi Reksa Dana Dengan Ajaib.
Ayo bergabung dengan Ajaib, aplikasi investasi online terbaik! Bebas biaya pendaftaran, bisa tarik dana kapan saja. Modal awal min. Rp10.000.
Facebook Comment
Artikel Terkait