Ajaib.co.id – Keterpurukan ekonomi selama 2020 yang dialami oleh seluruh dunia, membuat pemerintah Indonesia langsung ngegas di awal tahun 2020 ini dengan menyiapkan berbagai langkah pemulihan ekonomi. Karena Indonesia memproyeksikan pada 2021, Indonesia akan keluar dari jurang krisis finansial yakni mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Di mana, pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia memiliki keyakinan dan rasa optimisme yang cukup besar bahwa perekonomian nasional bisa mencapai 5,8% di akhir 2021. Untuk merealisasikan target proyeksi ekonomi ini, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya saling bersinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional agar mampu bangkit dari resesi.
Setidaknya, sudah ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ekonomi akibat pandemi. Dengan menerbitkan berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional antara lain:
- Mendatangkan Vaksin dari Berbagai Negara
Vaksin adalah salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi yang terjadi saat ini. Lantaran, vaksin dapat mencegah penularan COVID-19 di masyarakat. Sehingga, masyarakat menjadi merasa aman ketika harus melakukan kegiatan ekonomi di luar rumah.
Bahkan, untuk mendapatkan vaksin dari berbagai perusahaan kesehatan luar negeri. Pemerintah Indonesia rela memberikan DP terlebih dahulu, walaupun vaksin tersebut belum lolos uji klinis guna mengetahui bagaimana efektivitas dari vaksin tersebut dan bagaimana efek samping dari orang-orang yang sudah disuntikkan.
Hingga saat ini baru 1 dari 6 jenis vaksin yang dipesan oleh pemerintah Indonesia yang pasti akan digunakan yakni jenis vaksin Sinovac asal Tiongkok. Karena kelima vaksin lainnya masih dalam tahap negosiasi.
Vaksinasi direncanakan akan dilakukan secara bertahap mulai dari Januari 2021, di mana pada periode awal ini pemerintah Indonesia fokus untuk melakukan vaksinasi bagi garda terdepan seperti tenaga kesehatan dan sebagainya.
- Melarang WNA Masuk ke Indonesia
Penemuan jenis virus corona baru yang lebih menular di negara Inggris, membuat Indonesia langsung memberlakukan kebijakan travel ban di mana WNA tidak diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia. Walaupun begitu, Indonesia juga masih memberikan kelonggaran bagi WNA untuk masuk ke Indonesia, apabila:
- memiliki visa diplomatik dan visa dinas bagi pejabat negara setingkat menteri ke atas.
- Pemegang izin tinggal diplomatik.
- Izin tinggal dinas, serta pemegang KITAP dan KITAS.
Kebijakan larangan WNA masuk ke Indonesia sebagai bentuk pengendalian COVID-19 di tanah air, untuk mencegah masuknya virus corona jenis baru yang lebih mudah menular di masyarakat Indonesia yang dibawa oleh WNA dari luar negeri khususnya Inggris.
- UU Cipta Kerja
Walaupun mengalami penolakan dari berbagai organisasi serikat buruh di Indonesia. Nampaknya, undang-undang yang baru disahkan ini menjadi langkah pemerintah Indonesia untuk bisa memperoleh aliran dana dari asing dalam bentuk investasi dengan adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia.
Sehingga, aliran dana asing bisa masuk ke Indonesia melalui obligasi dan investasi di berbagai sektor yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi jutaan masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang memiliki jenjang pendidikan yang rendah.
Pemerintah Indonesia sangat fokus terhadap pengembangan sektor padat karya yang memang menyedot banyak sekali pekerja di sektor ini.
- Menawarkan Suku Bunga yang Tinggi Bagi Investor
Untuk menarik aliran dana dari asing, Indonesia optimisme bahwa UU Cipta Kerja dan suku bunga tinggi yang ditawarkan saat ini merupakan satu paket investasi yang sulit untuk ditolak oleh investor asing. Salah satunya melalui obligasi yang menawarkan suku bunga yang tinggi bagi investor.
Dana investasi asing juga diharapkan bisa datang dari negara Amerika Serikat, setelah Joe Biden resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang memiliki kecenderungan untuk berinvestasi di obligasi Indonesia. Lantaran, ia diyakini akan memperbaiki hubungan kerja sama dengan mitra-mitra strategis Amerika Serikat di Asia, termasuk Indonesia.
Tentunya hal ini merupakan sentimen positif bagi iklim investasi di Indonesia, yang sempat tertahan gegara adanya pilpres AS beberapa waktu lalu.
- Menggenjot Ekspor
Kemenangan Joe Biden atas Donald Trump dinilai akan memberikan dampak positif bagi perdagangan Indonesia. Karena Joe Biden dianggap mampu menyelesaikan maupun meredakan konflik perang dagang AS-Tiongkok.
Jika tensi perang dagang antara AS-Tiongkok sudah membaik, kegiatan ekspor Indonesia bisa meningkat dengan proyeksi lebih tinggi dibanding 2020. Menurut CORE, proyeksi nilai ekspor dan impor Indonesia akan lebih tinggi dibanding 2020. Walaupun begitu, nilai impor diprediksi masih lebih tinggi dibanding ekspor pada 2021.
Selain meredanya perang dagang AS-Tiongkok, sentimen positif juga datang dari kebijakan stimulus AS dalam jumlah besar yang menyasar kepada masyarakat menengah agar dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi di masyarakat. Serta, kebijakan Biden yang ingin menaikkan upah minimum federal menjadi $15/jam. Dengan begitu, ada potensi permintaan yang semakin meningkat untuk produk-produk Indonesia misalnya komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah.
Pemerintah Merangkul Kementerian dan Lembaga Negara untuk Sama-sama Membantu Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021
Selain vaksinasi dan aliran investor asing ke Indonesia, jangan lupa bahwa kebijakan moneter dan makroprudensial untuk mendukung digitalisasi ekonomi, sektor keuangan, termasuk UMKM yang didukung oleh BI juga berperan penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia setidaknya menyoroti 3 hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 di antaranya:
- Kinerja ekspor diprediksi semakin membaik di 2021 yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Ekspor Indonesia dapat didukung oleh UU Cipta Kerja.
- Mulainya vaksinasi di Indonesia pada Januari 2021 secara bertahap, hal ini membuat mobilitas ekonomi bisa berjalan.
- Adanya sinergi pemerintah dengan Bank Indonesia, LPS, OJK, perbankan, dan dunia usaha. Untuk saling berkolaborasi dalam mendukung pemulihan ekonomi 2021.
Di luar pro dan kontra dari kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah selayaknya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 dan ekonomi nasional. Kita bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional 2021 dengan selalu mengikuti arahan dari pemerintah terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan secepatnya sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.
