Ajaib

Makelar Tanah ‘Nakal’, Ini Tips untuk Menghindarinya

Makelar tanah
Makelar tanah

Ajaib.co.id – Tanah dapat menjadi instrumen investasi menjanjikan. Baik untuk digunakan sendiri di masa depan atau investasi, seseorang bisa saja memerlukan jasa makelar tanah karena keterbatasan jaringan (network) dan sebagainya. Sayangnya, tidak sedikit makelar tanah ‘nakal’ sehingga patut diwaspadai.

Makelar tanah ‘nakal’ merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum maupun sosial.

Ada beragam modus yang biasanya digunakan oleh makelar tanah ‘nakal’. Salah satunya yang cukup sering terjadi adalah memalsukan sejumlah dokumen kepemilikan tanah untuk meyakinkan korbannya.

Ada pula modus dengan memalsukan surat kuasa untuk mengurus sertifikat pengganti. Modus lainnya ialah membuat girik palsu berbekal blanko yang tinggal diisi. Modus-modus lainnya adalah menaikkan harga seenaknya hingga menipu penjual maupun calon pembeli. 

Banyaknya kasus hukum yang melibatkan makelar tanah membuat profesi tersebut sering disematkan ‘cap’ negatif. Padahal, masih banyak juga makelar tanah yang bertindak jujur dan sesuai dengan norma hukum maupun sosial.

Tapi, untuk berjaga-jaga, ada baiknya untuk menerapkan tips berikut ini guna menghindari terjebak dengan praktik makelar tanah ‘nakal’.

Bertemu langsung dengan penjual

Jika Anda ingin membeli tanah, hindari bertransaksi langsung dengan makelar tanah. Usahakan untuk bertemu langsung dengan penjual atau pemilik tanah.

Bagaimana bila pemilik tanah ‘super’ sibuk atau berada di kota lain? Perkembangan teknologi digital kini dapat membantu Anda untuk berkomunikasi langsung dengan orang lain meski berada di lokasi jauh.

Mengetahui harga ‘pasaran’

Mengetahui harga ‘pasaran’ penting untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan Anda. Harga yang jauh lebih rendah dari harga ‘pasaran’, misalnya, patut dicurigai tentang keabsahan dan kelengkapan dokumennya.

Sebaliknya, harga yang jauh lebih tinggi daripada harga ‘pasaran’ bisa saja karena makelar tanah melakukan mark-up harga sepihak tanpa sepengetahuan pemilik tanah.

Mengetahui riwayat tanah

Berkaitan dengan hak kepemilikan tanah, Anda sebaiknya mengetahui betul riwayat tanah. Anda, misalnya, bisa bertanya kepada Ketua RT, RW, atau masyarakat sekitar. Lebih baik lagi, ada penguatan dari saksi-saksi, seperti RT/RW atau kelurahan setempat.

Riwayat tanah penting untuk mendukung keputusan Anda sebelum membeli tanah. Tanah yang dulunya adalah rawa atau lahan pertanian, contohnya, perlu pertimbangan tersendiri terkait daya resap timbunan tanah ke depannya.

Memeriksa legalitas dokumen

Usahakan untuk memeriksa legalitas dokumen. Sertifikat tanah, misalnya, bisa diperiksa di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Jangan langsung memercayai orang yang mengaku berdinas di BPN bila bertemu dengan Anda di luar kantornya. Jangan pula langsung memercayai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disodorkan oleh makelar tanah.

Hindari membayar uang muka kepada makelar

Biasanya, pembelian tanah mensyaratkan penyerahan uang muka (down payment). Bila ini menjadi syarat yang tidak bisa diganggu gugat, maka hindari menyerahkan uang muka melalui makelar tanah, walaupun mereka mengatasnamakan pemilik tanah. Selain uang muka, sisa atau cicilan pembayaran lainnya pun sebaiknya tidak diserahkan kepada makelar.

Ada perjanjian ‘hitam di atas putih’

Perjanjian secara tertulis atau ‘hitam di atas putih’ juga sebaiknya Anda lakukan saat hendak membeli tanah melalui makelar. Perjanjian ini bisa beragam isinya, misalnya persyaratan detil antara Anda dan penjual, pembagian komisi untuk makelar dan sebagainya.

Perjanjian tertulis ini bisa digunakan bila nantinya transaksi Anda harus diselesaikan melalui jalur peradilan. Setidaknya, perjanjian tertulis lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan hanya lisan.

Sebetulnya, pekerjaan makelar merupakan pekerjaan sah di mata hukum. Salah satu peran makelar adalah mempertemukan penjual dan calon pembeli untuk keperluan transaksi jual-beli tanah. Peran lainnya ialah membantu pengurusan administrasi terkait jual-beli tanah.

Dari aspek hukum, pekerjaan makelar antara lain tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Dalam KUHD, Pasal 64 dijelaskan bahwa pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya.

Penjualan dan pembelian tersebut bisa berupa barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum, obligasi serta efek lainnya. Surat-surat wesel, order, dan surat-surat dagang lainnya juga termasuk barang-barang dagangan yang dimaksud.

Makelar juga dapat menyelenggarakan penjualan dan pembelian diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya.

Seorang makelar tanah dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 KUHD atau bertindak berdasarkan pemberian kuasa dari penjual untuk menjual atau mencari pembeli barang.

Atas dasar itu, makelar pada prinsipnya memiliki hak sesuai perintah atau arahan dari penjual. Sesuai Pasal 63 KUHD, hak tersebut dapat diperoleh makelar dari pemberian kuasa oleh penjual:

Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian amanat.

Setelah mendapatkan hak tersebut, seorang makelar dan pihak penjual dapat membuat perjanjian mengenai fee/honorarium atas jasanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 62 KUHD yang menyatakan bahwa seorang makelar dalam menjalankan pekerjaannya mendapat upah ataupun provisi tertentu:

Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.

Jadi, jelas makelar merupakan pekerjaan sah dan legal di mata hukum. Tindakan segelintir oknum yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial telah menodai pekerjaan makelar. Sebagai masyarakat, sudah sewajarnya kita mewaspadai potensi terjadinya praktik ilegal dari makelar tanah ‘nakal’. 

Artikel Terkait