Dunia Kerja

Hal-Hal yang Perlu Diketahui Mengenai UU Omnibus Law

Ajaib.co.id – Jika mendengar seseorang membahas mengenai Undang-Undang Omnibus Law, rasanya sudah tidak asing lagi di telinga. Tentu saja, karena hal satu ini sedang hangat dijadikan pembicaraan di mana-mana, yang artinya banyak orang mulai memahami mengenai nasib kelas pekerja di mata negara.

Namun, walaupun memang sudah menjadi salah satu topik yang akan dibahas kalau lagi ngopi sama teman, nyatanya perdebatan mengenai isu satu ini masih didominasi oleh kelas menengah saja yang memang sudah paham. Padahal, Undang-Undang Omnibus Law penting sekali untuk dibicarakan oleh seluruh kalangan kelas pekerja termasuk buruh-buruh yang sekalipun lulusan SD/SMP/SMA/SMK, karena alih-alih mereka inilah yang paling akan terdampak atas Undang-Undang Omnibus Law ini.

Oleh karena itu, agar diskusi dan pembicaraan ini bisa lebih melibatkan banyak orang, maka berikut rangkuman yang Ajaib buat mengenai beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang Undang-Undang Omnibus Law, sehingga kamu bisa mengetahui seberapa pentingnya membicarakan isu satu ini.

Apa sih Omnibus Law itu?

Omnibus Law adalah sebuah aturan baru yang sengaja dibuat untuk menggantikan aturan-aturan yang ada sebelumnya. Lalu kira-kira apa ya yang membedakan omnibus dengan yang bukan omnibus? Jadi, aturan-aturan yang bukan omnibus biasanya hanya fokus mengurus satu hal dalam satu undang-undang. Sementara omnibus akan mengatur banyak hal dalam satu undang-undang saja.

Jadi apabila Undang-Undang Omnibus Law ini dibuat maka ia akan menjadi satu-satunya rujukan dan mengalahkan undang-undang yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga hal ini berpotensi dapat mengubah lebih dari 1.000 pasal dalam 79 Undang-Undang yang berlaku, termasuk UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Omnibus Law juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagad.

Menurut pemerintah Indonesia, adanya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dapat menjadi salah satu kunci negara untuk mengalami kemajuan. Draf RUU yang sudah diserahkan kepada DPR pada bulan Februari 2020 dianggap lebih efektif dan efisien ketimbang undang-undang sebelumnya yang dirasa kaku dan menghambat investor yang ingin menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Namun, perlu diketahui bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tersebut sangat kontroversional bagi beberapa pihak sehingga banyak dikritik. Salah satu bentuk kritik yang diajukan yaitu mengenai pembahasan awal perancangan yang hanya melibatkan pihak pengusaha atau investor dan tidak melibatkan serikat pekerja, sehingga RUU ini menjadi berat sebelah. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law juga nyatanya bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Mengutip detik.com, dalam proses perancangan RUU Omnibus Law, ada 9 aturan yang jadi substansi yaitu: penyederhanaan izin berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi (menghapus pidana), pengadaan lahan, serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi. 

Sebenarnya, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tidak semua dianggap jelek dan tidak semua dianggap bagus, mengingat keberpihakan seseorang untuk mendukung atau menolak tergantung dari seberapa banyak ia dirugikan atau merasa diuntungkan. 

Bagai dua mata pisau, jika dilihat dari sisi kelas pekerja maka jelas jika RUU Omnibus Law ini disahkan maka akan merugikan karena banyak hak buruh yang tercabut, misalnya PHK menjadi lebih mudah, cuti-cuti penting dihapuskan seperti cuti haid dan melahirkan, jumlah pesangon diturunkan, pekerjaan dengan sistem kontrak dan alih daya yang membuat pekerja rentan diputus kontrak kerja juga diperluas. 

Secara tidak langsung juga dipaksa terus menerus bekerja agar mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan sehingga tidak leluasa untuk berserikat, dan perubahan upah menjadi per jam yang membuat pekerja jadi dilihat sebagai mesin produksi. Sementara itu jika dilihat dari sisi pihak investor atau pengusaha maka tentu saja hal ini menguntungkan karena mereka tidak harus menanggung risiko.

Secara keseluruhan, jika melihat siapa yang lebih diuntungkan sudah jelas pihak yang diuntungkan adalah pihak investor dan pengusaha, karena tujuan dari dibuatnya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law adalah untuk membuat sebuah ekosistem kerja yang memberikan kenyamanan untuk mereka, sehingga jelas saja isi dari RUU Omnibus Law kental dengan kepentingan-kepentingan investor. Hal ini terlihat dari bagaimana RUU ini membuat para pengusaha dapat mengurangi banyak ongkos produksi. 

Selain itu pengusaha juga tidak takut untuk dipidana karena sanksi yang diatur dalam RUU Omnibus Law hanyalah sanksi administratif sehingga jika terjadi apa-apa pada pekerja maka tidak bisa melaporkannya dengan delik pidana lagi. Adanya RUU ini juga mengakomodasi seorang pengusaha atau investor membuat usaha dengan mudah dan mengenyampingkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan budaya. 

Tahu kah kamu kalau sebenarnya tanpa RUU Omnibus Law, Indonesia juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa demikian? Karena jika melihat apa yang sedang terjadi di negara kita sekarang, peningkatan sektor industri nyatanya tidak selalu sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

Dikutip dari detik.com, data yang ditunjukkan oleh BKPM pada tahun 2018 menunjukkan nilai investasi kita lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya padahal penyerapan tenaga kerja hanya 0,8 juta tenaga kerja jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang angkanya selalu mencapai satu juta.

Selain itu, berdasarkan data yang diungkap oleh Faisal Basri, seorang guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang juga kepala dewan penasihat Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA), Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan investasi yang tinggi di ASEAN daripada Malaysia, dan lebih tinggi juga dibandingkan Afrika Selatan dan Brazil. Di Asia, Indonesia juga menjadi negara yang paling diminati oleh para investor setelah China dan India. 

Oleh sebab itu, daripada melakukan perombakan aturan tenaga kerja melalui RUU Omnibus Law, lebih baik pemerintah membenahi regulasi dan melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih ketat. Sekian penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, Ajaib berharap semoga undang-undang yang berlaku akan semakin adil dan tidak hanya memberatkan salah satu pihak saja. Kalau menurut kamu gimana nih? Setuju atau ikut menolak?

Artikel Terkait