5 Hal Seputar Pengadilan Pajak Yang Perlu Diketahui Bersama

pengadilan pajak
pengadilan pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Sementara sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak.

Keberadaan lembaga hukum pajak memang tidak banyak diketahui masyarakat. Padahal, lembaga ini sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 2002. Bahkan sejak jaman kolonial, Institusi Pertimbangan Pajak yang didirikan di Batavia pada tahun 1915 berdasarkan StaatsbladTahun 1915 Nomor 707.

Dimana Pengadilan Pajak Itu Ada

Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukanlembaga ini berada di ibu kota negara. Persidangan oleh lembaga peradilan ini dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan.

Selain di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya adalah dua kota di Pulau Jawa yang pernah menggelar persidangan perpajakan. Di Jakarta, alamat pengadilan pajak terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta Pusat.

Organisasi

Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan lima orang Wakil Ketua. Saat ini Sekretaris merangkap tugas Kepaniteraan sebagai Panitera.

Secara struktur, lembaga ini berada dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Otomatis, semua perangkat pengadilan dari mulai pembinaan, aset, anggaran, serta pengawasan dikelola oleh Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, pembinaan teknis lembaga hukum ini dilakukan oleh MA yang membuatnya menjadi salah satu lembaga yudikatif di Indonesia, sementara di sisi lain, pembinaan organisasi, administrasi dan keuangannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dua sisi ini menjadikan lembaga hukum ini menjadi pengadilan khusus. Susunan organisasinya terdiri dari pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris yang merangkap menjadi panitera.

Apa Saja yang Menjadi Fokusnya

Lembaga ini didirkan dengan tujuan memberikan keadilan bagi penanganan pajak di Indonesia.

Ada dua jenis gugatan yang bisa diajukan. Pertama, negara boleh melakukan tuntutan berupa penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, proses persidangan penagihan pajak hanya bisa dilakukan setelah adanya upaya peneguran dan peringatan.

Mengikuti tahap peradilan, pengadilan berwenang untuk menyita dan melelang aset milik wajib pajak yang terbukti lalai dari kewajibannya.

Kedua, wajib pajak pun memiliki hak untuk melayangkan gugatan terhadap proses pajak yang dialaminya. Contoh kasusnya adalah penagihan pajak yang tidak sesuai atau adanya penyitaan asset tanpa ada peringatan terlebih dahulu. 

Cara Mengajukan Gugatan

Wajib pajak yang ingin mengajukan gugatan atas proses perpajakan harus melayangkan surat gugatan berbahasa Indonesia yang ditujukan kepada lembaga hukum ini. Surat gugatan harus disertai dengan salinan keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, data dan bukti pendukung, serta surat kuasa bermaterai jika penggugat diwakili oleh kuasa hukum.

Surat Gugatan bisa diwariskan kepada ahli waris jika dalam proses gugatan, penggugat meninggal dunia, pailit, atau perusahaan penggugat dilikuidasi.

Berikut ini tahapan dalam persidangan:

  • Penyampaian surat gugatan, surat uraian gugatan, dan surat bantahan antara wajib pajak dan yang digugat.
  • Persidangan dan penggugat bisa menjelaskan secara lisan serta memaparkan bukti yang terkait dengan sengketa pajak.

Dalam persidangan, penggugat diperbolehkan untuk menghadirkan saksi yang memenuhi kriteria. Penggugat juga berhak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

Wewenang dari Pengadilan Pajak

Dalam lingkungan perpajakan, pengadilan pajak hanya memiliki satu tingkat yang berwenang meninjau dan menerbitkan putusan yang berkaitan dengan sengketa pajak.

Pengadilan pajak berwenang memeriksa dan memberikan putusan untuk proses banding yang diajukan tergugat. Selain itu, pengadilan pajak juga berhak menerima atau menolak saksi yang diajukan penggugat selama sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sebagai warga negara yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sudah menjadi hak wajib pajak untuk menuntut keadilan perlakuan pajak. Oleh karena itu, pengadilan pajak ada untuk menciptakan kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara Indonesia.

Bacaan menarik lainnya:

Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Kelompok Yayasan Obor: Jakarta.


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.  

Mulai Investasi Reksa Dana Dengan Ajaib.
Ayo bergabung dengan Ajaib, aplikasi investasi online terbaik! Bebas biaya pendaftaran, bisa tarik dana kapan saja. Modal awal min. Rp10.000.
Facebook Comment
Artikel Terkait