Ajaib.co.id – Kita patut berbangga tinggal di negara yang kaya akan alam khususnya perairan lautnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi ekonomi maritim yang berasal dari laut bisa membuat Indonesia naik kelas.
Wilayah laut Indonesia terbentang sepanjang 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari 3,1 juta kilometer persegi teritorial. Tak hanya itu, Indonesia juga punya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan lautnya seluas 2,7 kilometer persegi, 17 ribu pulau serta garis pantai sepanjang kurang lebih 95 ribu kilometer. Kaya sekali bukan kekayaan alam laut kita!
Akan tetapi, kekayaan laut yang begitu besarnya belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Saat ini Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan penghasilan menengah ke atas dan ada di posisi paling bawah.
Melihat potensi dari perairan laut yang seharusnya bisa dimaksimalkan, maka Indonesia mampu untuk naik kelas. Untuk itulah sudah seharusnya Indonesia bisa mengembakan ekonomi maritim.
Kebijakan Pemerintah Indonesia Memajukan Ekonomi Maritim
Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan transportasi laut, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, pembuatan kapal hingga perawatannya. Bidang ini termasuk dalam salah satu kebijakan pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo yang jadi fokus utama demi mewujudkan pembangunan nasional secara merata.
Hal ini ditegaskan oleh Presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur (East Asia Summit) di Myanmar. Indonesia meluncurkan program poros maritim yang dinamakan “World Martime Fulcrum”.
Menurut Jokowi, ada lima pilar utama pembangunan di sektor industri maritim Indonesia, yaitu:
· Membangun budaya maritim Indonesia.
· Menjaga dan mengelola sumber daya laut.
· Memprioritaskan pengembangan infrastruktur serta konektivitas maritim.
· Diplomasi maritim.
· Membangun pertahanan maritim.
Lalu kebijakan apa saja yang dipersiapkan pemerintah dalam memaksimalkan ekonomi maritim Indonesia? Berikut 4 contohnya.
1. Tol Laut
Pembangunan tol laut merupakan konsep yang digagas oleh Presiden Jokowi sejak awal masa kepemimpinannya. Ini jadi bukti nyata dari upaya pemerintah dalam memajukan dan membuka akses pelayanan ke daerah tertinggal, terdepan, terluar hingga perbatasan.
Adanya tol laut bisa menjadi sarana penyebarangan logistik yang dapat menghubungkan seluruh pelabuhan besar di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan kebutuhan logistik dapat terpenuhi secara terjadwal.
Keuntungan yang dirasakan dari pembangunan tol laut ini adalah pengurangan selisih harga antar pulau yang cukup signifikan sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah pelosok meningkat.
2. Pelabuhan Laut Dalam
Indonesia sangat membutuhkan pelabuhan yang berfungsi sebagai jalur utama proses perdagangan antar pulau di seluruh wilayah nusantara. Setiap pelabuhan harus menyediakan fasilitas seperti kolam pelabuhan, alur pelayaran, gudang, dermaga, gudang terminal penumpang, lapangan penumpukan bongkar muat, serta fasilitas penunjang lainnya, yaitu kantor, jalan, dan lain-lain.
Selain itu pelabuhan juga harus ditunjang dengan perlengkapan fasilitas keamanan dan keamanan pelayaran yang memadai sebagai tempat bongkar muat barang dan atau naik turunnya penumpang.
3. Industri Perkapalan
Perlu diketahui bahwa daya saing industri perkapalan di Indonesia sangat tinggi. Kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi modern secara maksimal mampu menghasilkan produk berkualitas.
Apabila industri galangan kapal bisa dikembangkan lebih baik lagi akan jadi jalan yang memudahkan untuk mewujudkan pembangunan tol laut. Selain itu, industri perkapalan mampu menyokong sektor pariwisata.
Namun, produksi kapal di Indonesia masih kurang. Kesulitan dalam membangun industri perkapalan adalah akses pendanaan dari perbankan, bunga modal yang tinggi, serta beban pajak yang dikenakan bisa dua kali lipat dibandingkan pelaku industri lainnya.
Masalah lainnya yakni hak pengelolaan lahan kawasan pelabuhan masih didominasi oleh PT Pelindo. Ini mengakibatkan memperlambat pertumbuhan industri perkapalan baik dari sisi politis maupun pendanaannya. Pemerintah harus menyadari bahwa industri ini sangat dibutuhkan demi menyokong ekonomi maritim Indonesia.
4. Jalin Kerja Sama dengan ASEAN Connectivity
Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi maritim lainnya adalah dengan menyiapkan lima pelabuhan besar. Lima pelabuhan tersebut nantinya akan disiapkan untuk proyek-proyek ASEAN Connectivity, khususnya di sektor infrastruktur transportasi.
Kelima pelabuhan yang dimaksud yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, serta pelabuhan lainnya yang ada di Surabaya, Kalimantan, dan Makassar.
Secara keseluruhan ada 47 pelabuhan yang siap dikembangkan di ASEAN, dan 14 diantaranya berada di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk proyek-proyek transportasi laut.
Potensi Ekonomi Indonesia di Sektor Maritim
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia yang memiliki potensi ekonomi kelautan sangat besar. Tak tanggung-tanggung, potensi dari kekayaan alam lautnya saja bisa mencapai USD1,4 triliun per tahun. Jumlah itu bisa 5 kali APBN bahkan 1,4 PDB Indonesia saat ini.
Sayangnya, baru 7,5 persen sampai 20 persen yang bisa dimanfaatkan. Padahal jika diperhatikan, sebagian besar pembangunan dan bisnis perekonomian kelautan ada di wilayah-wilayah pesisir, pulau kecil, laut jawa dan luar jawa.
Tak hanya itu, potensi produksi perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di perairan Indonesia pun sangat besar. Nilainya diperkirakan mencapai 115,63 juta ton per tahun. Akan tetapi, baru 20 persen saja yang bisa dikelola.
Potensi ekonomi maritim nusantara sebetulnya sudah terlihat jelas, dimana saat ini Indonesia jadi nomor 2 sebagai produsen perikanan terbesar di dunia di belakang China.
Jika ini mampu dikelola lebih lagi, Indonesia bisa keluar dari status negara berpendapatan menengah atas. Salah satu caranya, yakni Presiden Jokowi harus melibatkan ahli maritim di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan.
