Setiap tahunnya rancangan APBN senilai triliunan rupiah selalu diajukan oleh presiden untuk disepakati dan disetujui oleh DPR, tapi sudahkah kamu tahu fungsi APBN bagi sebuah negara itu untuk apa.
Sebagai negara yang besar, Indonesia tentu membutuhkan anggaran belanja yang nilainya tidaklah kecil. Dalam rancangan APBN yang diajukan oleh presiden kepada DPR, ada rincian biaya-biaya yang nantinya akan digunakan selama 1 tahun masa anggaran (terhitung 1 Januari – 31 Desember).
Proses penyusunan APBN ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan pembicaraan antara DPR dan pemerintah dari bulan Februari hingga pertengahan Agustus, dan tahapan pembahasan hingga penetapan APBN pada pertengahan Agustus hingga Desember.
Sumber Dana APBN dari Mana?
Dana APBN yang sudah disepakati dan disetujui oleh DPR nantinya akan bersumber dari pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.
Dalam realisasinya, dana APBN akan dibagi oleh pemerintah untuk beberapa pos keuangan di antaranya; belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa.
Dana APBN digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan mendanai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, APBN juga disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana pensiun.
Contoh Fungsi APBN dalam Program Bansos 2023
Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2020 lalu, pemerintah Indonesia banyak mengadakan program subsidi bagi masyarakat yang terdampak di antaranya:
1. Program Kartu PraKerja
Fungsi APBN digunakan oleh negara untuk membiayai Program Kartu Prakerja. Penyelenggaraan program pemerintah ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia yang terkena PHK akibat Pandemi Covid-19 dan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk siap bersaing dalam dunia kerja.
Jika sebelumnya Program Kartu Prakerja memberikan biaya pelatihan senilai Rp1 juta, dan masyarakat yang sudah menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan uang insentif sebesar Rp2,4 juta yang akan dibayarkan selama 4 bulan (masing-masing Rp600 ribu per bulan), dan tambahan uang insentif survei senilai Rp150 ribu.
Program Kartu Prakerja 2023 mengalami perubahan, setiap peserta Program Kartu Prakerja akan mendapatkan uang sebesar Rp4,2 juta dengan rincian biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu, dan insentif survei sebesar Rp100 ribu.
Ini adalah salah satu contoh fungsi APBN yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan program bansos bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
2. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
Selain Program Kartu Prakerja, pemerintah juga akan mencairkan program bansos lainnya di 2023, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dalam bentuk elektronik voucher belanja di aplikasi dompet digital. Nantinya masyarakat yang menerima bantuan ini bisa membelanjakannya untuk membeli berbagai kebutuhan bahan pokok di e-warong.
3. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PHK) di 2023 akan menyasar 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Pemerintah akan memberikan bantuan dana kepada masyarakat sebesar:
- Rp3 juta/tahun untuk ibu hamil dan usia dini.
- Rp900 ribu/tahun untuk siswa SD.
- Rp1,5 juta/tahun untuk siswa SMP.
- Rp2 juta/tahun untuk siswa SMA.
- Rp2,4 juta/tahun untuk penderita disabilitas berat dan lansia usia 70 tahun ke atas.
4. BLT Dana Desa
Anggaran BLT Dana Desa yang dianggarkan oleh desa di 2023 hanya maksimal 25%. Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp300 ribu kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.
Selain keempat program bansos yang sudah disebutkan oleh redaksi Ajaib di atas, pemerintah juga akan menyalurkan program bansos lainnya seperti PIP Kementerian Agama, PIP Dikdasmen Kemendikbud Riset, dan KIS PBI. Total program bansos yang akan disalurkan oleh pemerintah di 2023 adalah sebanyak 7 program bansos.
Semua penyaluran program bansos tersebut berasal dari APBN 2023.
Ini Fungsi APBN 2023 dan Rencana Realisasinya
Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia wajib menjalankan enam fungsi APBN berikut ini.
1. Fungsi Alokasi
Dana APBN wajib digunakan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi. Dengan menjalankan fungsi APBN diharapkan pemerintah Indonesia dapat memangkas angka pengangguran di masyarakat.
2. Fungsi APBN Distribusi
Pemerintah punya kewajiban untuk menyalurkan program-program pemerintah seperti bansos kepada masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan.
3. Fungsi Stabilisasi APBN
Program-program pemerintah yang menggunakan dana APBN harus disalurkan tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang bisa berdampak terhadap perekonomian di Indonesia.
4. Fungsi APBN Otoritas
Fungsi APBN selanjutnya adalah fungsi otoritas, sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas realisasi anggaran yang sudah dibuat sebelumnya.
5. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan APBN adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan apa yang sudah direncanakan pada APBN.
6. Fungsi Regulasi
Dalam pelaksanaan APBN, fungsi regulasi adalah meningkatkan kebutuhan ekonomi suatu negara dengan tujuan jangka panjang agar kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur.
Keenam fungsi APBN di atas adalah wajib dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggaraan pemerintahan.
Di saat pelaksanaannya, APBN bisa mengalami surplus dan defisit. Jika surplus berarti belanja negara lebih rendah dibanding pemasukan, sedangkan jika defisit mengartikan bahwa belanja negara lebih besar dibanding pemasukan.
Realisasi APBN 2023 Indonesia
APBN 2023 Indonesia yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu sebesar Rp3.061,2 triliun. Dana APBN 2023 ini nantinya akan dialokasikan ke berbagai sektor di antaranya:
- Pendidikan = Rpp612,2 triliun.
- Kesehatan = Rp178,7 triliun.
- Perlindungan sosial = Rp476 triliun.
- Infrastruktur = Rp392,1 triliun.
- Ketahanan energi = Rp341,3 triliun.
- Keamanan = Rp316,9 triliun.
- Ketahanan pangan = Rp104,2 triliun.
Alokasi APBN 2023 Indonesia paling besar disalurkan untuk sektor pendidikan dan paling kecil adalah sektor ketahanan pangan. Realisasi penggunaan APBN 2023 diproyeksi mengalami defisit sebesar 2,84% atau Rp598,2 triliun. Lantaran, pendapatan negara pada 2023 diperkirakan hanya sebesar Rp2.463 triliun.
Demikianlah apa itu fungsi APBN dan rencana realisasinya di tahun 2023. Dalam pelaksanaan APBN, pemerintah akan diawasi secara ketat oleh lembaga independen yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas untuk mengawasi jalannya APBN.
Mulai Investasi di Ajaib Sekuritas Sekarang!
Masa depan kamu tentu akan menjadi lebih terjamin dan aman secara finansial bila kamu berinvestasi bukan? Ajaib Sekuritas hadir untuk memberikan pengalaman investasi yang lebih aman dan tepercaya. Mulai perjalanan investasimu bersama Ajaib Sekuritas sekarang, karena proses pendaftarannya yang mudah dan 100% online, tanpa memerlukan modal yang besar.
Berbagai layanan dan indeks saham juga tersedia dalam rangka mendukung investasimu agar semakin maksimal! Mulai dari saham, reksa dana, margin trading, day trading, dan layanan bagi nasabah premium, Ajaib Prime, bisa kamu temukan di aplikasi Ajaib Sekuritas.
Jadi, tunggu apalagi? Yuk, download aplikasi Ajaib Sekuritas sekarang!
