Ajaib.co.id – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau BPR Syariah (BPRS) setiap tahunnya selalu menghebohkan masyarakat Indonesia. Kehebohan ini bukan karena capaian prestasinya, melainkan setiap tahun ada saja entitas BPR atau BPRS yang bertumbangan alias bangkrut.
Isu fraud atau penipuan memang menjadi salah satu penyebab utama mengapa entitas BPR atau BPRS banyak yang bertumbangan. Bayangkan saja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melikuidasi 46 entitas BPR ataupun BPRS hingga Maret 2021.
Jika kita perhatikan setidaknya ada 8 unit entitas BPR ataupun BPRS yang dilikuidasi per tahunnya oleh LPS. Di tahun 2021, LPS dikabarkan telah melikuidasi 3 BPR/BPRS hingga bulan Maret. Tercatat sejak 2015, 112 BPR/BPRS mengalami kebangkrutan.
Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat 90% karena Fraud
Data ini dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Didik Madiyono, Anggota Dewan komisioner LPS, mengungkapkan bahwa penyebab utama dari kebangkrutan BPR/BPRS adalah fraud yang dilakukan oleh pengurus bank itu sendiri.
Modus penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh pengurus bank itu adalah penciptaan kredit fiktif dan pencairan dana secara sepihak. Hal ini diungkapkan langsung oleh Didik Madiyono, pada sebuah Forum Group Discussion (FGD) di Bali pada beberapa waktu lalu.
Walaupun begitu, para nasabah yang menjadi korban dari kredit fiktif dan pencairan dana secara sepihak tersebut tidak bisa begitu saja mengklaim kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mengapa?
Walaupun LPS memberikan jaminan simpanan bagi nasabah hingga maksimum Rp2 miliar. Namun, faktanya adalah banyak BPR/BPRS yang dinyatakan bangkrut tersebut tidak mengikuti arahan dari LPS terkait tingkat bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga penjaminan. Berikut ini adalah macam-macam fraud yang terjadi di BPR/BPRS.
· Kredit fiktif.
· Penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah.
· Simpanan tidak tercatat di pembukuan bank.
· Setoran atau angsuran tidak diteruskan pada bank.
Inilah macam-macam bentuk fraud yang menjadi penyebab utama mengapa banyak entitas BPR/BPRS bertumbangan hingga saat ini. 90% di antaranya disebabkan oleh kredit fiktif dan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah.
Miris bukan melihat fakta dari kebangkrutan entitas BPR/BPRS ini? Tugas bank yakni untuk menghimpun dana nasabah dan menyalurkannya kembali lewat kredit tidak dijalankan dengan cara-cara yang benar. Pada akhirnya, nasabah adalah pihak yang paling dirugikan atas kejadian ini.
Mengapa Banyak Entitas BPR/BPRS Nakal?
Banyaknya entitas BPR/BPRS yang beroperasi di Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa kejadian seperti fraud seringkali terjadi. Lantaran, pemerintah melalui OJK mengakui bahwa sulit untuk mengawasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) karena skala usaha yang kecil dan belum melek teknologi.
Selain berskala kecil, BPR/BPRS juga banyak beroperasi di daerah-daerah yang jauh. Dengan begitu, hal ini semakin menyulitkan OJK dalam hal pengawasan. Sehingga, pengawasan BPR menjadi sulit untuk dilakukan secara day to day karena belum adanya digitalisasi dalam pelaporan data.
Lantaran, pelaporan data BPR saat ini dilakukan secara bulanan atau triwulanan. Oleh sebab itu, untuk ke depannya OJK akan melakukan digitalisasi BPR dengan ruang lingkup mencakup aggregator informasi, produk dan layanan yang ditawarkan, serta memperbaiki sistem pelaporan saat ini agar BPR bisa melakukan pelaporan secara berkala setiap harinya.
Hal ini akan segera dilakukan agar OJK agar bisa mengawasi BPR dengan lebih ketat lagi. Karena seluruh aktivitas BPR bisa langsung diawasi oleh OJK, lantaran terhubung langsung dengan kantor pusat OJK.
Selain itu, digitalisasi BPR juga diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, BPR berada di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, misalnya perdesaan, pinggiran kota, hingga daerah yang terisolasi sekalipun.
Namun, yang menjadi tantangan dari digitalisasi BPR adalah lokasi BPR yang berada di daerah terpencil dan permasalahan SDM. Bahkan, agar bisa menangkap peluang pasar yang lebih besar lagi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin industri BPR gandeng fintech dalam menawarkan layanan keuangan kepada masyarakat.
Dari sisi BPR/BPRS, hal ini dinilai sangat positif. Karena BPR/BPRS tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk mengembangkan layanan digitalnya sendiri.
Perizinan untuk kerja sama antara BPR/BPRS dan fintech juga perlu dipermudah agar bisa mengikuti panduan teknis dari OJK.
Menurut panduan kerja sama teknis antara fintech dan BPR yang diterbitkan oleh OJK, ada dua kerja sama yang bisa dilakukan yakni melalui skema channeling dan referral.
Skema channeling, BPR bisa memberikan pinjaman kepada peminjam lewat platform fintech lending. Dalam skema ini, BPR bertugas sebagai pemberi pinjaman yang memberikan/memproses data dan informasi. Dengan risiko kredit nasabah ditanggung oleh BPR. Sedangkan, fintech lending hanya sebagai perantara atau penyelenggara.
Bagaimana dengan skema referral? BPR bisa langsung menyalurkan kredit kepada peminjam. Penyaluran kredit ini harus meminta referensi kredit terlebih dahulu dari fintech lending.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bisa Memperbesar Porsi Kredit untuk UMKM Demi Mempercepat Pemulihan Ekonomi
Seperti diketahui, UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Tercatat, sektor ini menyerap 99% tenaga kerja. Percepatan pemulihan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan menggerakkan ekonomi di UMKM. Mengapa?
Karena bisnis UMKM punya perputaran uang yang relatif lebih cepat dan langsung berhubungan dengan dunia kerja melalui penyerapan tenaga kerja yang mencapai 99%. Upaya ini bisa dilakukan oleh bank-bank dengan meningkatkan porsi kredit UMKM lewat berbagai cara, misalnya melalui BPR dan fintech.
Di Asia Tenggara, Presiden Jokowi, mengklaim bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia menjadi yang tercepat. Di mana, ekonomi digital dan industri 4.0 akan berjalan beriringan dan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Ayo Dukung Pergerakan Uang Demi Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Berinvestasi
Selain meningkatkan porsi kredit untuk UMKM lewat Bank Perkreditan Rakyat (BPR), milenial juga bisa turut serta dalam menggerakkan ekonomi nasional dengan menggunakan uang yang dimiliki saat ini untuk investasi saham atau reksa dana di aplikasi Ajaib.
Yuk dukung perkembangan ekonomi digital nasional dengan berinvestasi saham atau reksa dana secara online lewat Ajaib.
