Ajaib.co.id – Kabar baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja yang kena dampak pandemi virus Covid-19. Pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi nasional dan salah satunya adalah pemberian subsidi. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pemerintah memastikan akan ada penyaluran kembali BLT subsidi gaji pada 2021 ini. Jadi, bagi pekerja yang belum dapat BLT sebelumnya, bisa bernafas lega.
Namun, sebelum bantuan tersebut disalurkan, Kemenaker masih menunggu verifikasi data perbaikan dari BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini diupayakan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk para pekerja yang belum menerima pada gelombang pertama. Realisasi BLT tahun lalu tak bisa 100 persen dikarenakan anggaran sudah tutup buku sehingga harus dikembalikan ke kas negara.
Sampai pada akhir 2020, realisasi bantuan subsidi upah (BSU) baru mencapai 98,82 persen. Tersisa 100.000 pekerja yang belum mendapat bantuan karena adanya kesalahan data dari BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelumnya Menteri Ida Fauziyah mengatakan bahwa program bantuan ini tidak akan dianggarkan lagi pada 2021. Namun, sebagai gantinya pemerintah akan berfokus pada program Kartu Prakerja dalam upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional.
Nilai manfaat yang akan diterima setiap peserta Kartu Prakerja masih sama seperti tahun kemarin, yakni sebesar Rp600.000 per bulan. Sementara di tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun. Artinya, akan lebih banyak lagi penerima manfaat dari Kartu Prakerja tahun ini.
Tujuan dari Kartu Prakerja sendiri untuk memberikan program pelatihan sekaligus intensif dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan akibat pandemi virus corona.
Bantuan Dikhususkan bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta
Pemberian subsidi ini diberikan khusus kepada para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta. Nominal tersebut sama seperti tahun kemarin yang sudah disalurkan dalam dua termin.
Termin pertama Agustus hingga September 2020, BSU sudah disalurkan kepada 12.293.134 pekerja. Lalu penyaluran bantuan gelombang II dilaksanakan November sampai Desember 2020 ke 12.244.169 pekerja.
Sepanjang penerima bantuan subsidi telah memenuhi syarat, maka pihak Kemenaker akan mengupayakan memintakan kembali anggaran kepada Kementerian Keuangan agar BLT bisa diterima.
Pendaftaran Kartu Prakerja Sudah Bisa Diakses
Selain penyaluran subsidi, demi membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus covid-19, pemerintah kembali membuka program pendaftaran akun Kartu Pekerja. Situs Prakerja www.prakerja.go.id per hari Minggu (21/2) sudah dapat diakses. Nah, bagi masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran program Prakerja 2021 bisa segera melakukannya.
Bagaimana kalau yang sudah punya akun sebelumnya, apakah masih bisa mendaftar? Mereka yang sudah punya akun tahun lalu tapi belum dinyatakan lolos seleksi, tetap bisa meng-update akun jika ada ada yang diubah.
Namun, menurut Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, yang dibuka per hari kemarin hanya untuk pendaftaran akun. Sedangkan untuk pembukaan gelombang 12 akan diumumkan selanjutnya.
Pro dan Kontra Subsidi Gaji dari Pemerintah
Program subsidi untuk para pekerja yang digagas pemerintah tak semua memberi respons positif. Sebelumnya pemerintah diwacanakan tak akan meneruskan pemberian subsidi gaji tahun ini. Dalam APBN 2021, BLT untuk pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta memang tidak dialokasikan. Anggaran tersebut lebih diprioritaskan untuk vaksinasi Covid-19.
Pro dan kontra bantuan subsidi gaji ini justru datang dari kalangan para ekonom. Ada yang menilai bahwa program bantuan ini kurang efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Salah satu yang kontra terhadap program BLT untuk para pekerja adalah Enny Sri Hartati, Ekonom Senior Indef. Menurutnya bantuan sosial lebih tepat bila diberikan kepada masyarakat miskin dan mereka yang paling merasakan dampak pandemi virus corona.
Di samping itu, program BLT gaji juga tidak tepat sasaran karena dalam penerimaannya pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Tidak semuanya penerima BLT itu termasuk ke dalam kategori miskin. Selain itu, permasalah lain yang seringkali membuat pembagian bantuan sosial berantakan adalah persoalan data.
Seharusnya pemerintah melalui Kementerian Sosial lebih dulu membuat program berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal ini dilakukan supaya program bantuan sosial lebih tepat sasaran dan terarah dengan baik.
Tidak hanya itu, BLT gaji juga dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan daya beli masyarakat yang lesu. Tujuan pemerintah dalam membagikan BLT ini memang baik, tapi sayangnya bantuan yang diterima justru tidak digunakan oleh masyarakat dan hanya mengendap di tabungan saja. Kalau begini, pemulihan ekonomi jadi melambat.
Untuk dapat meningkatkan daya beli di masyarakat, pemerintah harus merencanakan solusinya dari hulu terlebih dahulu, yakni dari sisi industri tempat pekerja memperoleh upah. Pemerintah bisa mencontoh beberapa negara Eropa dengan skema pemberian subsidi gaji kepada perusahaan.
Pemerintah memberikan subsidi sekitar 25-30 persen untuk gaji pekerja sehingga perusahaan tidak perlu membayar 100 persen upah. Dengan begini, perusahaan dapat mengurangi beban operasionalnya untuk menjaga supaya tidak kolaps dan tidak ada karyawan yang di PHK.
Rencana pemerintah melanjutkan program subsidi atau BLT sebenarnya tidak jadi masalah, asalkan bukan berupa gaji melainkan dalam bentuk cash langsung ditransfer ke UMKM dan sebagai tambahan untuk industri dan juga perusahaan. Supaya tidak terlalu membebani APBN, subsidi gaji kepada perusahaan lebih dulu diarahkan ke sektor yang paling terkena dampak paling parah, seperti pariwisata.
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikeluarkan pemerintah sebetulnya masih lebih kecil dibandingkan negara tetangga atau negara berkembang lainnya. Misalnya saja Malaysia dan Brasil menggelontorkan stimulus ekonomi 10 persen dari PDB, Jepang sekitar 20-22 persen dari PDB. Sedangkan Indonesia dana yang digelontorkan untuk PEN baru sekitar 4,96 persen dari PDB (Rp695,2 triliun).
Pada intinya, pemulihan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan cara melakukan intervensi sektor kesehatan melalui vaksin, pembatasan sosial kegiatan masyarakat, serta menggenjot bantuan subsidi yang lebih tepat sasaran.
