Ajaib.co.id – Berdasarkan paparan Bank Indonesia (BI) ada arus modal asing yang kembali masuk ke dalam negeri dengan net inflow yang masuk sebesar RP 1,57 triliun pada periode 13 April 2020 hingga 20 April 2020.
Gubernur BI Perry Warjiyo memerinci, dari total tersebut, sebanyak Rp 4,37 triliun modal asing yang masuk mengalir ke Surat Berharga Negara (SBN). Sayangnya, investor asing justru keluar dari pasar saham dengan nilai sebesar Rp 2,8 triliun.
Catatan RTI dana-dana asing yang keluar dari pasar saham dalam negeri Sejak awal tahun hingga 23 April 2020 senilai Rp16 triliun lebih di semua pasar.
“Tetapi dengan adanya net inflow ini menunjukkan bahwa secara bertahap confidence investor asing terhadap Indonesia, khususnya dalam investasi portofolio berangsur-angsur mengalami kenaikan,” kata Perry, Rabu (22/4) lewat video conference seperti dilansir kontan.
Menurut Perry, ada beberapa hal yang mampu meningkatkan optimisme investor terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan.
Pertama, imbal hasil (yield) dari SBN yang masih menarik. Hal Ini bisa diukur dengan yield spread SBN tenor 10 tahun dan US Treasury tenor 10 tahun yang selisihnya sebesar 7,13%.
Selain itu, terlihat dari yield riil atau setelah dikurang inflasi juga masih 4,6% dan tercatat lebih tinggi dari negara lain seperti Meksiko, India, dan negara Asia lainnya.
Kedua, adanya perbaikan indikator premi risiko global. Ini terlihat dari salah satu indikator, volatility index (VIX) yang sebesar 43,8 atau menurun dari 83,3 di minggu kedua bulan Maret yang merupakan puncak penyebaran Covid-19.
Untuk selanjutnya, Perry pun optimis dengan potensi inflow yang lebih besar ke depannya. Apalagi, bila wabah dari Covid-19 ini berakhir. Selain itu, optimisme juga didasari oleh pola historis inflow yang terjadi di Indonesia.
Ia mencontohkan, pada periode dari tahun 2011 – 2019 saat terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang menyebabkan ketidakpastian global, tercatat ada arus modal asing yang keluar kurang lebih Rp 29,2 triliun di SBN dalam kurun waktu 4 bulan.
Akan tetapi, setelah periode tersebut, arus modal asing kembali masuk ke Indonesia hingga Rp 229,1 triliun dengan periode yang lebih lama, yaitu 21 bulan.
“Dengan melihat pola historis itu, kami yakin bahwa dalam periode Covid-19 ini yang juga penuh dengan gejolak global, memang terjadi outflow. Tetapi setelah mereda, bisa terjadi inflow yang jauh lebih besar dalam periode yang lebih lama. Seperti yang pernah terjadi tersebut,” tegas Perry.
Perry menambahkan, saat ini nilai tukar kecenderungannya menguat dan bahkan aktif diperdagangkan di pasar pada kisaran Rp15.480 – Rp15.515. BI meyakini pergerakan nilai tukar rupiah masih undervalued dan bisa cenderung stabil bergerak ke level Rp 15.000 di akhir 2020.
Pertumbuhan Ekonomi Bisa 6 Persen Tahun Depan
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memandang pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6 persen pada tahun 2021. Ia mengatakan pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 2,3 persen yoy.
“Semula kami perkirakan 5,2 persen, tetapi tahun depan bisa lebih tinggi, bisa saja mencapai 6 persen,” ujarnya dalam Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini yang dilansir bisnis.com pada hari Rabu (22/4/2020).
Perry mengatakan perkiraan tersebut dipengaruhi oleh seberapa lama dampak dari pola krisis Covid-19. Selain itu, dirinya menyatakan ekonomi juga mulai pulih dari dampak virus corona dengan berbagai stimulus yang dirilis, baik dari sisi fiskal maupun moneter.
Langkah reformasi struktural dari pemerintah juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021.
“Secara statistik, pertumbuhan ekonomi sebelum virus corona 5,2 persen, kemudian turun 2,3 persen. Efek dari pertumbuhan yang rendah pada tahun ini, tahun depan akan lebih tinggi, sehingga kami yakin bisa 5,6 persen atau sampai 6 persen,” tegas Perry.
Perlu dicatat bahwa World Bank sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan juga bisa mencapai 5,6 persen secara tahunan (yoy).
Dalam proyeksi tersebut, defisit anggaran diproyeksikan masih sebesar 2,6 persen dari PDB, sedangkan pemerintah sendiri akan melebarkan defisit ke nominal 3-4 persen PDB sebagaimana yang diperbolehkan dalam Perppu No.1/2020.
