Ajaib.co.id – Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan sangat erat kaitannya satu sama lain. Meski begitu, tidak sedikit orang yang belum paham mengenai ekonomi politik. Ini adalah studi mengenai bagaimana teori ekonomi dapat memengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda-beda, sosialisme dan komunisme.
Ekonomi politik adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang produksi, perdagangan, serta kaitannya dengan hukum dan pemerintahan. Berbagai kelompok ekonomi memiliki teorinya masing-masing sehingga ilmu ini merupakan bidang yang cukup kompleks dengan cakupan beragam kepentingan politik.
Oleh karena itu ilmu ini sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dengan strategi yang tepat dan terarah dalam membantu menyelesaikan masalah perekonomian suatu negara.
Pengertian
Ekonomi politik adalah cabang dari ilmu sosial yang memiliki dua subdisiplin ilmu, yaitu ekonomi dan politik. Maka bisa disimpulkan bahwa ilmu ini merupakan ilmu mengenai kekayaan dan erat hubungannya dengan usaha manusia untuk memenuhi keinginannya.
Selain itu, ilmu ini juga digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lain berdasarkan isu-isu yang relevan dengan politik dan ekonomi. Sementara pengertian sederhananya, ilmu ini merupakan kajian tentang relasi sosial, khususnya yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya ataupun sumber daya komunikasi.
Lalu fokus dari studi ilmu ekonomi ini yaitu tentang berbagai fenomena ekonomi yang secara umum terus berputar dan kemudian dikaji untuk bisa mendapatkan informasi lebih spesifik.
Contoh Penerapan
Berikut ini contoh umum penerapan ekonomi politik di suatu negara, di antaranya adalah:
1. Penetapan Upah Minimum Regional (UMR)
Penetapan upah minimum untuk para pekerja jadi salah satu penerapan ilmu ini. UMR digunakan sebagai standar gaji yang berlaku di seluruh kota maupun kabupaten dalam satu provinsi. Namun, nominal untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.
2. Penetapan Harga Maksimal
Penetapan harga maksimal bisa dilakukan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, transportasi, maupun kesehatan. Contohnya, penetapan tarif BBM, harga tiket kereta api, harga obat-obatan di apotek, dan lain-lain.
Perilaku dalam Ilmu Ekonomi Politik
Ilmu ini memiliki ketertarikan terhadap keuntungan dan kerugian yang diakibatkan dari penerapan kebijakan-kebijakan tertentu. Hal ini memberikan gambaran mana kelompok yang mendukung suatu kebijakan dan yang tidak.
Tak hanya itu, mereka juga dapat memantau bagaimana setiap individu meningkatkan utilitas mereka dengan cara berpatisipasi dalam kegiatan politik. Modal dan tenaga kerja yang dipakai untuk memengaruhi proses politik guna menghasilkan kebijakan yang memiliki manfaat paling besar.
Maka dari itu, perilaku politik dalam perekonomian, dibentuk oleh beberapa hal, yaitu:
1. Minat
Mereka yang termasuk dalam kepentingan kelompok dan individu mampu menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan. Dalam pemerintahan, individu seperti ini cenderung mempromosikan kepentingan ekonomi dan politik menurut mereka sendiri demi dapat membantu mempertahankan kekuasaan. Sedangkan orang-orang yang berada di luar pemerintahan lebih peduli terhadap hasil dari kebijakan ekonomi yang telah diterapkan.
2. Ide
Setiap kebijakan bisa dipengaruhi dari ide yang muncul selain dari kepentingan ekonomi dan politik. Ideologi memungkinkan individu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan agar terus konsisten dengan nilai dan keyakinan dasar yang mereka miliki. Memasukkan ideologi ke dalam model ekonomi memungkinkan terjadinya sejumlah tindakan politik akibat dari faktor selain kepentingan pribadi.
3. Lembaga
Terdapat aturan politik yang melibatkan konstitusi dan mendeskripsikan bagaimana seorang pemimpin dipilih beserta kebijakan baru yang akan diterapkan. Lembaga disini membantu penyusunan insentif yang dihadapi oleh individu maupun kelompok dalam perekonomian.
Pendekatan dalam Ilmu Ekonomi Politik
Ilmu ini memiliki dua macam pendekatan ilmu, yakni pendekatan publik dan pendekatan neo-marxis. Nah, seperti apa pendekatan keduanya silakan baca ulasannya berikut ini.
1. Pendekatan Pilihan Publik
Pendekatan ini menekankan pada analisis yang tertuju kepada individu mana yang dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik serta berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis. Asumsi tersebut menempatkan pada sikap rasional individu dalan institusi nonpasar. Pasalnya, pilihan publik adalah suatu sikap individu dalam menentukan pilihannya secara rasional dan terbuka.
Namun, karena sifatnya longitudinal, maka hasil yang diperlihatkan oleh beberapa model pilihan publik punya perbedaan tersendiri antara satu negara dengan negara lainnya.
2. Pendekatan Neo-Marxis
Pendekatan Neo-Marxis ini memiliki sifat holistik, artinya analisis secara keseluruhan terkait aspek-aspek makro dari sistem ekonomi dan politik. Pendekatan ini juga memiliki model yang komparatif, berusaha untuk membandingkannya secara eksplisit atau langsung.
Selain itu, pendekatan ini juga menyoroti berbagai perbedaan dan isu antar negara, baik itu dalam bidang perkembangan ekonomi, kesejahteraan, dan kelas sosial di masyarakat.
Sistem Kerakyatan vs Liberal
Sistem ekonomi politik adalah sistem yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masing-masing individu. Sistem liberal dinilai memiliki sistem kurang baik karena terlalu mengedepankan keuntungan individu dibandingkan kesejahteraan bersama. Sistem liberal sangat menjunjung tinggi hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi, dan sangat bertentangan dengan demokrasi.
Beda halnya dengan sistem kerakyatan yang menjunjung tinggi kepentingan bersama, sehingga menjadi salah satu sistem paling baik yang bisa diterapkan sesuai dengan unsur demokrasi.
Tujuan dari sistem ekonomi politik kerakyatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Di dalam sistem dukungan BUMN juga diperlukan dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.
