Ekonomi, Investasi

Kebijakan Moneter dan Fiskal di Tengah Wabah Virus Corona

kebijakan moneter dan fiskal

Ajaib.co.id – Penting untuk mengetahui kebijakan moneter dan fiskal apa yang diambil di tengah pandemi virus corona. Oleh karenanya, redaksi Ajaib akan membahas tuntas mengenai kebijakan moneter dan fiskal ini dalam ulasan berikut ini.

Memasuki awal tahun 2020 virus corona menjadi pandemi global seluruh dunia. Pandemi corona akan membawa pengaruh kepada seluruh aspek kehidupan global, tak terkecuali akan terjadi konsekuensi kepada kerusakan ekonomi yang tak pernah terbayangkan oleh global terutama para pemangku kebijakan ekonomi.

Pada saat krisis ekonomi global, tahun 2008, bank sentral dunia memimpin penganan dampak krisis global tersebut. Pada saat wabah virus corona telah menjadi pandemi global, diharapkan bank sentral pun ikut turut serta dalam penanganan ekonomi global.

Bank sentral Amerika Serikat, The Fed, sudah memotong suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, hal ini merupakan pemotongan terbesar dalam satu dekade dalam satu waktu. Akan tetapi, hal ini tampaknya semakin membuat pasar ekonomi kehilangan arah jika tidak disertai dengan kebijakan pendukung lainnya.

Bahkan tidak perlu waktu lama, hanya beberapa menit saja setelah kebijakan pemotongan suku bunga ditetapkan, pasar modal mengalami kelesuan.

Otoritas bank sentral juga telah menempuh langkah-langkah kebijakan ekonomi lainnya seperti stabilisasi nilai tukar rupiah, injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar baik likuiditas rupiah maupun valas.

Selain itu, mereka juga mempermudah bekerjanya pasar uang dan pasar valas di dalam negeri maupun luar negeri, relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto, pelonggaran makroprudensial supaya tersedianya pendanaan bagi eksportir, importir dan UMKM.

Jika bank sentral dunia telah menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut, bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia di tengah wabah virus corona ini? Pemerintah telah diminta oleh berbagai pihak untuk memperbesar ruang fiskal berupa pemberian subsidi untuk menangani dampak pandemi virus corona ini.

Tugas pemerintah yang utama adalah menangkal wabah virus corona, namun tak cukup hanya itu, pemerintah juga harus bisa menangkal agar ekonomi tidak terjatuh menjadi krisis yang akan menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk.

Kebijakan fiskal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah untuk rakyat golongan bawah, UMKM dan dunia usaha, pasalnya, rakyat yang akan menanggung risiko jika pemerintah salah ataupun lambat dalam memutuskan kebijakan.

Kebijakan tersebut dapat berupa melakukan koordinasi kebijakan moneter, fiskal dan sektor keuangan dilakukan secara bersamaan dalam tataran global sesuai kewenangan masing-masing negara.

Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia

Di Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan bahwa Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan koordinasi secara erat dari aspek stabilitas moneter, SSK dan fiskal dalam mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat dalam mengatasi dampak pandemi global ini.

Dalam Kontan.co.id, Selasa (24/3), Perry mengatakan “Asesmen makro ekonomi sedang didiskusikan secara intens antara BI dengan Kemenkeu yang pada waktunya akan disampaikan terkait perubahan asumsi makro dan implikasi anggaran.”

Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilitas di pasar valas, pasar keuangan, bersama Pemerintah dan OJK dalam penyediaan pembiayaan dari perbankan.

Dalam sistem pembayaran, BI juga telah menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis dan mendorong penggunaan pembayaran non-tunai, termasuk melalui perpanjangan masa berlakunya MDR 0% untuk QRIS dari Mei menjadi September 2020, yang telah disepakati bersama oleh ASPI dan PJSP.

Di sisi lain, BI masih yakin dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan, berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada hari Minggu, 3 Maret 2020, inflasi Maret 2020 masih sebesar 0,78% dan secara tahunan mencapai 2,98%.

Selain karena inflasi, perkembangan nilai tukar rupiah juga dirasa cukup stabil. Dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah, BI pun sudah melakukan kebijakan triple intervention, dimana pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder mencapai Rp168,2 triliun.

Sementara itu, total outflow aliran modal asing di pasar keuangan mencapai Rp125,2 triliun. BI juga sudah menginjeksi likuiditas sebesar hamper Rp300 triliun.

Pemerintah Indonesia perlu diapresiasi telah melakukan langkah-langkah terkait penyelamatan ekonomi. Contohnya, Kementerian Keuangan telah mengambil langkah kebijakan untuk memberikan insentif kepada dunia usia berupa insentif keringanan perpajakan, yaitu pajak penghasilan PPh 22 dan PPh 25.

Kebijakan tersebut ditujukan terutama untuk UMKM. Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh BI adalah memperpanjang merchant discount rate untuk toko, termasuk penurunan suku bunga dan juga menjaga nilai tukar.

Tetapi, menurut Peneliti Associate LP3ES, Fachru Nofrian dan Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini, mengatakan “Tentu langkah kebijakan ini harus diapresiasi, meskipun masih belum memadai.

Kebijakan pemerintah bersifat standar, padahal yang diperlukan tidak hanya fiskal dan moneter saja. Lebih dari itu, kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan yang bersifat solidaritas, yaitu solidaritas terhadap golongan bawah, pengusaha kecil, pekerja informal dan para pengangguran.”

Perlu diakui, Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki karakteristik industri yang lemah, sehingga dalam keadaan tidak normal ini maka sektor industri yang akan sangat terpukul lebih besar lagi. Oleh karena itu, kebijakan insentif terhadap sektor industri perlu disiapkan dengan baik agar sektor industri terutama industri kecil bisa terus berjalan.

“Jika sektor industri tidak bisa diselamatkan, maka kemungkinan krisis bisa terjadi dengan pertumbuhan negative. Krisis tersebut akan menarik sektor keuangan, pengangkutan dan kesempatan kerja menyusut seperti ditandai dengan pengangguran yang semakin tinggi.

Sedangkan, perlambatan ekonomi kemungkinan juga krisis dan akan terus bergerak cepat ke sektor jasa, seperti pariwisata, transportasi, hotel dan restoran. Wabah global ini menutup semua pintu masuk wisata dan masyarakat menghentikan rencana bepergian sama sekali. Sektor terkait, hotel dan restoran juga berhenti, tutup.

Data memperlihatkan bahwa yang bekerja di sektor ini sangat banyak jumlahnya sehingga akan banyak pula yang terlempar dari pekerjaan lalu menjadi jajaran pengangguran.” Fachru dan Didik menambahkan.

Demikian kebijakan moneter dan fiskal yang bisa redaksi Ajaib bahas. Menurut kamu, apakah langkah-langkah yang tepat untuk merespon pandemi ini?


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.  

Artikel Terkait