Ajaib.co.id – Helicopter money mungkin tidak begitu diketahui oleh banyak orang. Hal itu cukup wajar karena istilah ini hanya sering diberitakan ketika ekonomi suatu negara sedang memasuki status gawat darurat.
Situasi ekonomi yang kacau seperti sekarang, membuat istilah tersebut jadi perbincangan lagi karena banyak negara yang menerapkannya, termasuk Indonesia. Strategi tersebut memang cukup jarang dilakukan.
Jadi, Apa Sebenarnya Helicopter Money?
Contoh gambaran praktik sederhananya seperti ini, kamu sedang terjebak banjir dan mengungsi di atap sebuah gedung karena berharap mendapatkan bantuan. Dari atap kamu melihat ada helikopter yang datang yang siap menyelamatkanmu atau membagikan makanan untukmu selama masa pengungsian di keadaan darurat itu.
Seperti itulah gambaran helicopter money yang saat ini dilakukan oleh beberapa negara di dunia untuk menstabilkan perekonomiannya yang kacau akibat pandemi Covid-19.
Untuk mengeluarkan kebijakan ini, pemerintah Indonesia mau tidak mau mengeluarkan aturan baru yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN diperbolehkan defisit 3% melebihi Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut karena pemerintah Indonesia menyuntikkan dana ke masyarakat dan ke banyak perusahaan yang terancam agar tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Strategi ini merupakan pertolongan besar-besaran yang dilakukan negara untuk mengatasi krisis yang ada. Jadi, helicopter money merupakan strategi yang hanya dikeluarkan ketika memang sangat dibutuhkan, dan dasar hukumnya biasanya berdasarkan UU yang baru dibuat karena keadaan memungkinkan untuk itu.
Asal Helikopter Uang
Asal mula istilah helikopter uang berasal dari seorang ekonom bernama Milton Friedman yang pertama kali mencetuskannya di tahun 1969 di dalam esainya yang ada di buku The Optimum Quantity of Money.
Milton merujuk helikopter uang pada sebuah peristiwa ketika sebuah negara melakukan pelonggaran moneter yang tak biasa karena alasan-alasan tertentu. Agar mudah dipahami oleh pembaca, Milton menggambarkan istilah yang dibuatnya ini dengan bantuan uang yang dibagikan oleh helikopter.
Pada saat itu Milton mungkin belum pernah melihat suatu negara menerapkan strategi helicopter money. Ia hanya menyampaikan sebuah gagasan yang siapa tahu berguna di masa depan nanti.
Siapa yang menyangka puluhan tahun kemudian strategi yang baru berupa teori yang ia buat itu dipraktekkan oleh beberapa negara. Negara punya wewenang dalam mengatur keuangan. Negara juga yang bertanggung jawab terhadap ekonomi masyarakatnya.
Di awal pandemi Covid-19, Indonesia mengalami gempuran habis-habisan di bidang ekonomi. Sektor yang paling apes terkena dampak pandemi ada di sektor perhubungan dan properti yang berhubungan dengan perhotelan. Jumlah jam penerbangan di Indonesia menurun tajam, baik dalam negeri, maupun yang berasal dari penerbangan internasional.
Akhirnya beberapa maskapai mengalihfungsikan penerbangan mereka hanya untuk keperluan pengangkutan barang daripada tidak ada pemasukan sama sekali.
Belum lagi para investor dari luar negeri yang memutuskan minggat untuk menyelamatkan dananya karena situasi yang tidak menentu seperti ini. Akibatnya rupiah sempat turun secara drastis ke level yang mengkhawatirkan. Indonesia mengalami kriss yang cukup gawat kalau tidak segera ditangani.
Untuk menstabilkan rupiah yang semakin anjlok itu, pemerintah melakukan berbagai cara yang termasuk ke dalam strategi helikopter uang. Ada yang mengira bahwa bantuan yang dilakukan pemerintah ketika melaksanakan helikopter uang secara langsung dengan membagikan bantuan secara langsung, padahal sebenarnya tidak hanya seperti itu.
Pemerintah akan memberikan kewenangan pada bank sentral yang lebih banyak mencetak uang untuk membiayai APBN. Lalu, pemerintah juga bisa melakukan hal-hal lain seperti membeli surat utang milik pemerintah sendiri karena swasta dan investor lainnya pun sedang terpuruk.
Di atas disebutkan bahwa kebijakan ini bisa dilakukan oleh negara mana saja. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang pernah menerapkan kebijakan ini untuk menstabilkan perekonomian di negaranya.
Cara yang dilakukan setiap negara untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negaranya mungkin akan berbeda-beda. Jadi, sebenarnya teori tentang helikopter uang ini masih bisa berkembang sesuai dengan kondisi.
Kapan Diberlakukannya Kebijakan Helikopter Uang?
Pemberlakuan strategi ini memang tergantung dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan bantuan yang diberikan pemerintah, masyarakat akan membelanjakan uang tersebut sehingga daya beli masyarakat kembali naik, dan hal itu diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang cenderung turun.
Lalu, pemerintah juga menurunkan suku bunga agar masyarakat bisa membayar tagihan pinjaman dengan biaya tagihan lebih murah. Bahkan ada juga kebijakan untuk penghentian pembayaran kredit sementara sampai pada waktu yang tidak ditentukan.
Saat ini terjadi PHK secara besar-besaran. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Ada juga yang jualannya tidak laku karena kehilangan pembeli. Akibat tidak adanya penghasilan ini membuat daya beli masyarakat menurun.
Jadi, bisa dikatakan kebijakan helikopter uang ini tujuannya hanya untuk membuat daya beli masyarakat naik, dan usaha-usaha yang mengalami penurunan produksi akibat kehilangan pelanggan bisa mendapatkan pelanggannya kembali. Hanya saja, jika tidak diatur dengan baik, kebijakan ini bisa memicu inflasi yang juga cukup gawat untuk perekonomian negara kita.
Selain itu penghentian sementara pembayaran kredit bisa memicu kredit macet yang dialami oleh pihak bank. Kredit macet terparah di Indonesia pernah terjadi ketika krisis moneter 1998 yang mengakibatkan bank-bank bangkrut, dan akhirnya mengalami merger. Tentu kita tidak ingin krisis moneter seperti di tahun 1998 terjadi kembali.
Kebijakan yang dilakukan oleh negara pada intinya sedikit berhasil. Semoga dengan kebijakan ini Indonesia bisa kembali ke keadaan semula. Semoga pandemi ini juga segera berakhir.
