Artis kenamaan Indonesia yang kini menjadi Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela khawatir status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengganggu iklim investasi.
Seperti diketahui, lembaga tersebut menggantikan Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk sementara. Lembaga ini telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2012. Pembubaran akibat sejumlah pasal menyangkut kedudukan BP Migas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas.
“Saya baca beberapa informasi berdasarkan keputusan MK mengenai pembubaran BP Migas. Jadi status SKK Migas sekarang hanya sementara,” kata Mulan, saat rapat dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan SKK Migas, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/1/2020), dikutip dari Liputan6.com.
MK juga meminta kajian yang menyangkit isntitusi permanen pengganti BP Migas. Mulan pun bertanya soal realisasi kajian yang diminta oleh MK. “Pertama apakah sudah dibuat kajian tersebut? Kalau sudah informasikan ke kami, kalau belum kenapa?” tuturnya.
Menurut Mulan, kajian tersebut penting sebab status permanen lembaga yang menangani kegiatan produksi migas Indonesia akan mempengaruhi iklim investasi yang saat ini kurang kondusif.
Istri musisi Ahmad Dhani ini pun meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi melakukan kajian mengenai lembaga permanen pengganti BP Migas, meski hal tersebut menjadi urusan pemerintah.
Sebelumnya, SKK Migas secara resmi membuka layanan One Door Service Policy (ODSP) untuk merealisasikan target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2030. Launching program tersebut dilaksanakan di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam sambutannya mengatakan, melalui ODSP seluruh layanan proses perizinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dilaksanakan dalam satu pintu dan proses yang lebih cepat.
Dwi menjelaskan, SKK Migas dan KKKS bersama-sama meneliti kelengkapan dari persyaratan perizinan berbagai instansi. SKK Migas akan membantu KKKS dalam memenuhi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusannya di instansi terkait. Selain itu, kata Dwi, lembaganya mengubah pola pikir tidak sebagai pihak yang pasif dan menunggu laporan penyelesaian perizinan dari KKKS. Namun akan berperan lebih aktif.
Selain itu, ia menambahkan, SKK Migas akan membantu KKKS untuk dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan perizinan serta mendampingi di instansi terkait.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan untuk mengurangi hambatan investasi hulu migas, selama periode 2017 hingga 2019, ESDM memangkas 189 perizinan.
“Perizinan yang dipangkas seperti peraturan menteri, peraturan dirjen, peraturan SKK Migas. Tidak berhenti, tahun ini berlanjut,” ujar Ego. Perbaikan perizinan, kata Ego, agar RI mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, maupun belahan dunia lainnya.
Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.
