Ajaib.co.id – Pemerintah memberikan stimulus ekonomi tambahan yang ditetapkan melalui alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan COVID-19.
Alokasi dana tambahan pada APBN tersebut dimunculkan melalui payung hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Sebagai akibatnya, defisit APBN tahun 2020 nantinya diperkirakan akan mencapai 5,07 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau melampaui batas Undang-Undang yang dipatok minus di angka 3 persen PDB. Perlu dicatat, alokasi belanja APBN 2020 hanya Rp2.540,4 triliun awalnya.
Tambahan anggaran terbesar atau Rp150 triliun akan dialokasikan untuk dunia usaha serta menjaga daya tahan serta pemulihan ekonomi nasional, angkanya mencapai.
Kemudian, pemerintah menganggarkan Rp75 triliun untuk bidang kesehatan. Nantinya dana tersebut digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.
Berikutnya, dana sebesar Rp110 triliun akan digunakan untuk jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Sisanya, yakni sebesar Rp70,1 Triliun digunakan untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.
BPJS Ternyata Juga Dapat Stimulus
Seperti diketahui pemerintah mengalokasikan stimulus ekonomi untuk Covid-19. Sebanyak Rp75 triliun digunakan untuk penanganan kesehatan. Jumlah itu mencakup subsidi atas defisit BPJS Kesehatan.
Dikutip dari Inews.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menilai, alokasi anggaran kesehatan untuk Covid-19 cukup besar dari total stimulus ekonomi Rp405,1 triliun. BPJS dinilai memainkan peran sentral meski penyakit Covid-19 tak masuk klaim.
“Kita berharap BPJS bisa membayarkan seluruh tagihan ke rumah sakit, karena rumah sakit adalah garda terdepan dalam menghadapi Covid-19,” ujar Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (1/4/2020).
SMI ini tidak menyebut, seberapa besar anggaran yang diberikan kepada BPJS kesehatan dari total Rp75 triliun tersebut. Yang jelas, besarannya untuk mengompensasi pembatalan kenaikan iuran peserta mandiri beberapa waktu lalu.
Selain BPJS, Sri Mulyani menambahkan, anggaran itu juga akan dialokasikan untuk insentif tambahan bagi tenaga medis yang menangani corona. Dia mencatat terdapat 132 RS rujukan di berbagai daerah di Indonesia.
“Dokter spesialis Rp15 juta per bulan dokter biasa Rp10 juta, perawat Rp7,5 juta, tenaga kesehatan lainnya dan bidang administrasi lainnya Rp5,5 juta. Ini diberikan selama enam bulan termasuk santunan kematian untuk tenaga kesehatan sebesar Rp300 juta per orang,” kata dia.
Selain itu, kata dia, pemerintah akan mencadangkan anggaran Rp65 triliun untuk pembelian alat kesehatan (alkes) termasuk untuk meningkatkan kualitas rumah sakit
“Untuk meng-upgrade rumah sakit agar mereka mampu menangani eskalasi dari Covid-19, termasuk pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, termasuk Wisma Atlet yang jadi tempat isolasi,” ucapnya.
Pro & Kontra Pengamat Menaggapi stimulus ekonomi
Sejumlah kebijakan pemerintah yang mengeluarkan stimulus ekonomi untuk mengatasi pandemi COVID-19 mendapatkan respons positif dan negatif. Ekonom senior Chatib Basri. Melalui unggahannya di sosial media, Rabu (1/4/2020), memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai jauh lebih fokus.
Dikutip dari bisnis.com, Chatib menilai pemerintah lebih fokus kepada tiga hal yakni anggaran untuk bidang kesehatan, alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dan alokasi anggaran untuk dunia usahan dalam rangka pemulihan ekonomi.
“Saya kira kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada kebijakan stimulus yang baru dikeluarkan pemerintah. Mengapa? Kebijakan stimulus ini jauh lebih fokus,” tulisnya di akun remsinya di Twitter.
Sementara itu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah menjelaskan kepada katadata, bahwa stimulus yang ditujukan untuk menahan perlambatan ekonomi tidak akan efektif selama virus corona masih dalam tren peningkatan.
“Sebaiknya pemerintah fokus kepada upaya penanggulangan agar wabah virus corona dapat dihentikan. Stimulus hendaknya diutamakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,” kata dia kepada katadata.co.id, baru-baru ini.
Ada pun aktivis yang juga mantan Sekretaris Jenderal Prodem, Satyo Purwanto berpendapat pesimis kepada RMOL.id. Stimulus ekonomi yang disampaikan Presiden Joko Widodo dinilai tidak adil bagi rakyat Indonesia.
Menurut Satyo, saat Pandemi Covid-19 ini yang semakin meluas, Presiden Jokowi tidak berlaku adil terhadap rakyatnya. Dimana, Presiden Jokowi melihat kelas masyarakat dalam memberikan kewajiban pemerintah.
“Kesehatan tidak adil dan sembrono, harusnya semua semua “public service” digratiskan dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan bahan pangan serta tidak boleh membedakan kelas masyarakat,” ucapnya.
Apa yang disampaikan Presiden Jokowi kata Satyo tidak sesuai dengan Sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
