Senat AS Tunda Voting CLARITY Act hingga September, Ini yang Perlu Dicermati Pasar

Analisis dibuat pada Senin, 10 Agustus 2026 oleh Panji Yudha, Financial Expert Ajaib Sekuritas.

Key Takeaways

• Voting CLARITY Act dijadwalkan kembali pada September, setelah Senat AS memasuki masa reses musim panas.
• Mosi cloture membutuhkan 60 suara, sehingga Partai Republik masih membutuhkan dukungan dari sebagian anggota Demokrat.
• Perdebatan soal kewenangan SEC-CFTC dan ketentuan etika masih menjadi bagian penting dari negosiasi RUU.

Voting CLARITY Act Dijadwalkan Setelah 15 September

Senat Amerika Serikat resmi menunda pemungutan suara terkait Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) hingga setelah masa reses musim panas. Menurut laporan Politico, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengonfirmasi bahwa proses voting regulasi struktur pasar aset kripto tersebut kini baru akan dilanjutkan pada September 2026. Penundaan ini mengakhiri upaya Partai Republik untuk mendorong voting prosedural sebelum Senat memasuki masa reses, setelah sejumlah senator Partai Demokrat meminta proses voting ditunda dan negosiasi belum mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk maju ke tahap berikutnya.

Thune kemudian resmi mengajukan mosi cloture untuk membawa CLARITY Act ke lantai Senat. Langkah tersebut membuka jalan bagi voting prosedural krusial atas RUU struktur pasar kripto tersebut. Voting diperkirakan berlangsung setelah Senat kembali bersidang pada 15 September 2026, sehingga para legislator memiliki waktu beberapa pekan tambahan untuk merampungkan perbedaan pandangan yang selama ini mengganjal kesepakatan.

Mosi Cloture Butuh 60 Suara, Bukan Voting Final

Mosi cloture yang diajukan Thune membutuhkan dukungan 60 suara untuk lolos. Artinya, Partai Republik tetap membutuhkan dukungan dari sebagian anggota Partai Demokrat untuk melewati rintangan prosedural tersebut. Kebutuhan dukungan lintas partai ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah CLARITY Act dapat melanjutkan proses pembahasannya di Senat setelah masa reses.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengajuan maupun lolosnya mosi cloture baru merupakan kemajuan prosedural, bukan jaminan bahwa CLARITY Act akan mendapatkan voting final atau lolos di Senat. Voting cloture pada dasarnya menentukan apakah RUU tersebut dapat dibawa untuk dibahas lebih lanjut, bukan menentukan pengesahan RUU itu sendiri. Dengan demikian, masih terdapat proses politik yang perlu dilalui sebelum CLARITY Act dapat bergerak lebih jauh dalam proses legislasi.

Tahapan	Keterangan
Mosi cloture	Diajukan John Thune untuk membuka jalan bagi pembahasan CLARITY Act di lantai Senat
Voting cloture	Membutuhkan 60 suara untuk lolos
Voting final Senat	Belum dijamin oleh lolosnya cloture
Jadwal berikutnya	Diperkirakan setelah Senat kembali bersidang pada 15 September 2026

Mengapa CLARITY Act Penting bagi Pasar Kripto AS?

CLARITY Act dipandang sebagai RUU krusial dalam lanskap regulasi kripto AS karena dirancang untuk membentuk kerangka struktur pasar aset digital secara federal. Salah satu poin utama RUU ini adalah memperjelas kapan suatu aset kripto tergolong sebagai sekuritas atau komoditas, sehingga dapat memberikan kepastian yang lebih besar mengenai kerangka hukum yang berlaku bagi berbagai aset dan aktivitas di pasar kripto.

CLARITY Act juga dirancang untuk memperjelas pembagian kewenangan pengawasan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kepastian mengenai regulator mana yang memiliki yurisdiksi atas aset dan aktivitas tertentu selama ini menjadi salah satu persoalan utama industri aset digital AS. Karena itu, kelanjutan proses CLARITY Act menjadi penting bagi pelaku industri yang menunggu kerangka regulasi pasar aset digital yang lebih jelas.

Ketentuan Etika Masih Ganjal Negosiasi

Meski proses prosedural telah mulai diarahkan menuju September, negosiasi CLARITY Act masih terganjal perdebatan mengenai ketentuan etika yang diusulkan. Salah satu aturan yang menjadi perhatian adalah ketentuan yang akan membatasi pejabat pemerintah beserta keluarganya untuk menerbitkan atau meraup keuntungan dari aset kripto selama menjabat. Perdebatan mengenai ketentuan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat kesepakatan belum tercapai sebelum masa reses musim panas.

Untuk memecah kebuntuan tersebut, para legislator dilaporkan tengah menggodok adendum etika bipartisan untuk menjawab kekhawatiran Partai Demokrat terkait kepentingan finansial yang berkaitan dengan kripto milik Presiden Donald Trump. Bloomberg melaporkan pada Kamis lalu bahwa proposal tersebut akan mewajibkan sang presiden melepas kepemilikannya di sejumlah bisnis terkait kripto. Perkembangan atas adendum tersebut menjadi bagian dari negosiasi yang perlu diselesaikan sebelum CLARITY Act dapat melangkah lebih jauh.

Apa yang Perlu Dicermati Trader Kripto Menjelang September?

Penundaan voting hingga September berarti masih terdapat beberapa pekan bagi pasar untuk mencerna perkembangan politik dan regulasi sebelum agenda Senat kembali berjalan. Fokus utamanya bukan sekadar apakah voting berlangsung, tetapi juga apakah terdapat kompromi antara Partai Republik dan Demokrat yang cukup untuk membuat CLARITY Act melewati tahap prosedural berikutnya.

Beberapa perkembangan yang dapat dicermati menjelang Senat kembali bersidang antara lain:

• Dukungan terhadap mosi cloture. Kebutuhan 60 suara membuat dukungan dari sebagian anggota Demokrat menjadi penting bagi Partai Republik untuk melewati tahap prosedural.
• Hasil negosiasi bipartisan. Perbedaan pandangan yang sebelumnya menghambat voting perlu diselesaikan agar RUU dapat bergerak ke tahap berikutnya.
• Adendum ketentuan etika. Isi dan bentuk kompromi mengenai pembatasan aktivitas kripto pejabat pemerintah beserta keluarganya dapat menjadi bagian penting dalam negosiasi.
• Kepemilikan bisnis kripto Donald Trump. Usulan agar Trump melepas kepemilikannya di sejumlah bisnis terkait kripto menjadi salah satu bagian dari proposal untuk menjawab kekhawatiran Partai Demokrat.
• Klasifikasi aset kripto. Perkembangan pembahasan mengenai apakah suatu aset masuk kategori sekuritas atau komoditas akan menentukan arah kepastian regulasi pasar aset digital.
• Pembagian kewenangan SEC dan CFTC. Kejelasan yurisdiksi kedua regulator menjadi salah satu aspek penting yang dapat menentukan bagaimana aktivitas pasar kripto diawasi di Amerika Serikat.

Dari perspektif trading, rangkaian perkembangan tersebut lebih tepat diperlakukan sebagai katalis yang perlu dipantau daripada dasar untuk mengasumsikan arah harga aset kripto tertentu. Penundaan voting tidak berarti CLARITY Act gagal, tetapi memperpanjang proses politik sebelum regulasi tersebut dapat bergerak lebih jauh di Senat. Karena itu, trader dapat mengikuti perkembangan dari sisi jadwal voting, dukungan cloture, hasil negosiasi, dan perubahan substansi RUU secara bersamaan agar tidak hanya bereaksi terhadap satu headline.

Pantau Perkembangan CLARITY Act dan Mulai Trading Kripto di Ajaib

Perkembangan CLARITY Act menjadi salah satu agenda regulasi yang penting bagi pasar aset digital AS karena RUU ini berpotensi memberikan kerangka federal yang lebih jelas mengenai klasifikasi aset kripto serta pembagian kewenangan SEC dan CFTC. Dengan voting yang diperkirakan berlangsung setelah 15 September 2026, perkembangan negosiasi selama masa reses masih menjadi bagian penting yang dapat memengaruhi sentimen pasar.

Melalui Ajaib, kamu dapat memantau pergerakan berbagai aset kripto dan mengikuti dinamika pasar untuk membantu mengambil keputusan trading kripto secara lebih presisi. Dengan memahami perkembangan regulasi sekaligus pergerakan harga, kamu dapat menentukan strategi trading yang sesuai dengan kondisi pasar dan profil risiko. Download Ajaib di Play Store & App Store sekarang!

Disclaimer: Transaksi Aset Kripto mengandung risiko dan berpotensi menyebabkan kerugian. Informasi yang terkandung dalam tulisan ini merupakan opini yang disiapkan melalui proses riset dan analisis internal perusahaan secara seksama dengan sumber terpercaya dan tidak dipengaruhi dari pihak manapun. Tulisan ini bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan ataupun paksaan untuk melakukan transaksi. Pengambilan keputusan dalam melakukan transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Pengguna. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang timbul dari pengambilan keputusan transaksi.

Sumber: Cryptowave, Ajaib Research