Ajaib.co.id – Bank Dunia (World Bank) memproyeksi perekonomian Indonesia di tahun 2021 bisa tumbuh positif di level 4,4% year-on-year (yoy). Meski begitu, ada kunci agar perekonomian Indonesia dapat pulih tahun ini.
Pandemi Covid-19 memang telah membuat perekonomian banyak negara terpuruk tahun lalu. Namun, penemuan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 membawa secercah harapan.
Tahun ini, sejumlah negara diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, termasuk Indonesia. Namun, pemulihan sulit terwujud secara merata di semua sektor.
Dalam laporan ‘Indonesia Economic Prospects Desember 2020: Toward a Secure and Fast Recovery’, Bank Dunia menyatakan, pertumbuhan di tahun ini secara umum didorong oleh pemulihan konsumsi swasta.
Prediksi ini juga mengasumsikan bahwa tingkat kepercayaan konsumen mulai meningkat. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk fokus pada penguatan dan percepatan pemulihan.
Kunci pemulihan perekonomian Indonesia adalah di sektor kesehatan itu sendiri. Lebih konkretnya, kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas program Pemerintah. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu indikator keseriusan Pemerintah pada aspek kesehatan.
Tak hanya itu, pendampingan Pemerintah dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi rumah tangga juga sangat dibutuhkan guna memulihkan perekonomian. Hal ini wajar mengingat konsumsi rumah tangga merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia.
Kunci keberhasilan lainnya dalam pemulihan ekonomi tanah air ialah dukungan kepada dunia usaha. Penerapan berbagai intensif kepada dunia usaha, misalnya keringanan pajak, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Pemerintah harus memberi ruang terhadap reformasi fiskal di tanah air.
Tak kalah penting, reformasi struktural juga diperlukan guna menggenjot pertumbuhan jangka panjang. Reformasi struktural pun bisa mendukung terbukanya lapangan kerja dan sumber penghasilan masyarakat.
Penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Indonesia. Laporan survei ‘Global Soft Power Index 2020’ dari Brand Finance menetapkan, Indonesia berada di posisi ke-60 dari 105 negara soal penanganan Covid-19.
Laporan survei ‘Global Soft Power Index 2020’ sendiri dilakukan pada 75 ribu responden masyarakat umum dan 750 spesialis. Para responden dimintai pendapatnya mengenai penanganan Covid-19 di sebuah negara.
Lantas, negara mana yang dinilai paling baik dalam menangani pandemi Covid-19? Selandia Baru adalah negara terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19 menurut laporan tersebut. Penilaian dalam laporan tersebut didasarkan pada tiga ukuran, yakni ekonomi; kesehatan dan kesejahteraan; dan bantuan serta kerja sama internasional.
Selandia Baru memiliki skor bersih 43% dan dipuji oleh masyarakat umum karena penanganannya terhadap pandemi Covid-19. Pemerintah Selandia Baru dianggap bertindak cepat dalam memberi kejelasan komunikasi dalam menangani krisis dunia ini.
Menurut laporan sama, negara yang dinilai paling buruk dalam menangani pandemi Covid-19 di negaranya ialah Amerika Serikat (AS). CEO Brand Finance David Haigh mengungkapkan, perbedaan cara pemimpin AS dan Selandia Baru menjadi poin penting mengapa skor keduanya sangat bertolak belakang.
Kabar baiknya, Pemerintah Indonesia sudah menjalankan program vaksinasi Covid-19 pada pertengahan Januari 2021. Program vaksinasi terlaksana setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keamanan vaksin.
Melansir situs resmi covid19.go.id, Pemerintah menguraikan petunjuk teknis terkait vaksinasi Covid-19. Payung hukumnya tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Lebih menarik lagi, pemberian vaksinasi ini dilakukan secara cuma-cuma oleh Pemerintah. Namun, memang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Rencananya, tahap pertama berlangsung pada Januari–April 2021.
Para tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan menjadi sasaran penerima vaksinasi tahap ke-1. Selain itu, tenaga penunjang serta pelajar perguruan tinggi dengan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga termasuk sasaran tahap pertama ini
Kemudian, tahap kedua juga berlangsung pada Januari–April 2021. Sasarannya antara lain petugas pelayanan publik, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), aparat hukum, dan petugas pelayanan publik. Petugas pelayanan publik ini mencakup petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal dan perbankan.
Tak terkecuali, para petugas perusahaan daerah air minum, perusahaan listrik negara, dan petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelompok usia lanjut (di atas 60 tahun) juga termasuk dalam sasaran tahap ini.
Berikutnya, vaksinasi Covid-19 tahap ketiga memiliki target sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Pelaksanaan vaksinasi tahap ketiga ini akan berlangsung pada April 2021–Maret 2022.
Pada rentang waktu yang sama juga direncanakan akan berlangsung tahap ke-4 vaksinasi Covid-19. Pada tahap ini, pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin diberlakukan untuk menentukan sasaran masyarakat yang dituju.
Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 digunakan untuk mengumpulkan data sasaran penerima vaksin. Pendataan tersebut menggunakan metode top-down yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait atau sumber lainnya meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat tempat tinggal sasaran.
Pendataan juga meliputi penyaringan data (filtering) melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Hal ini bertujuan agar diperoleh sasaran kelompok penerima vaksin Covid-19 sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Penentuan jumlah sasaran per kelompok penerima vaksin dilakukan melalui pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Penetapan jumlah sasaran per kelompok penerima vaksin untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi serta distribusi vaksin dan logistik vaksinasi dengan juga mempertimbangkan cadangan sesuai kebutuhan.
Meski vaksinasi sedang dilaksanakan di Indonesia, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengingatkan, keberadaan vaksin tidak bisa langsung menyelesaikan permasalahan perekonomian. Ia mencontohkan, sejumlah perekonomian negara yang sudah melaksanakan vaksinasi belum bisa kembali ke level normal.
Ia pun mengimbau agar Pemerintah memberikan prioritas terdepan terhadap penanganan kesehatan pada tahun ini sebagai kunci pemulihan ekonomi.
