Milenial

Penggolongan Hukum Ekonomi dan Aturannya di Indonesia

Penggolongan Hukum

Ajaib.co.id – Hukum merupakan aturan yang diterapkan pada suatu wilayah yang bersifat memaksa dan mengikat, serta harus ditaati oleh seluruh golongan masyarakat. Hukum sendiri memiliki sifat yang mengatur tingkah laku manusia dan digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Di Indonesia, hukum dibedakan menjadi beberapa penggolongan hukum, salah satunya hukum ekonomi.

Apa itu Hukum Ekonomi?

Hukum ekonomi mengatur segala hal yang berkaitan dengan ekonomi makro dan mikro di negeri ini. Adapun dua penggolongan hukum ekonomi tersebut adalah hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.

#1 Penggolongan hukum ekonomi pembangunan

Hukum ekonomi ini adalah segala hal yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum tentang beberapa cara peningkatan dan pembangunan dalam kehidupan ekonomi. Hukum ini juga mengatur cara peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara menyeluruh.

#2 Penggolongan hukum ekonomi sosial

Sedangkan penggolangan hukum ekonomi sosial adalah suatu bentuk pengaturan yang menyangkut pengaturan pada pemikiran hukum tentang beberapa cara pembagian, dari hasil pembangunan ekonomi. Hukum ekonomi sosial berkaitan dengan hasil pembangunan ekonomi nasional agar dapat dibagi secara adil dan merata sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Peraturan yang Mengatur Penggolongan Hukum Ekonomi

Penggolongan hukum ekonomi juga diatur dalam Undang-undang 1945 yang mencakup beberapa asas seperti :

a.   Asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b.   Asas manfaat.

c.   Asas demokrasi pancasila.

d.   Asas adil dan merata.

e.   Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

f.    Asas hukum.

g.   Asas kemandirian.

h.   Asas keuangan.

i.     Asas ilmu pengetahuan.

j.     Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Aspek Lain dari Penggolongan Hukum Ekonomi

Selanjutnya aspek lain dari penggolongan hukum ekonomi akan sangat berpengaruh di dalam kegiatan ekonomi, antara lain :

a.   Pelaku dari kegiatan ekonomi yang memengaruhi kejadian dalam ekonomi.

b.   Komoditas ekonomi yang menjadi awal dari kegiatan ekonomi dan aspek lainnya yang memengaruhi hukum ekonomi itu sendiri.

c.   Kurs mata uang, dan aspek lainnya yang berkaitan seperti politik.

d.   Aspek lainnya di dalam hubungan ekonomi yang sangat kompleks.

Dasar Hukum Ekonomi di Indonesia

Dasar penggolongan dua hukum ekonomi di Indonesia juga merujuk pada:

a.   UUD 1945,

b.   Tap MPR,

c.   Undang-Undang,

d.   Peraturan Pemerintah,

e.   Keputusan Presiden,

f.    SK Menteri, dan

g.   Peraturan Daerah

h.   Ruang Lingkup Hukum Ekonomi

i.     Hukum ekonomi pertanian atau agraria, yang di dalamnya termasuk norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

j.     Hukum ekonomi pertambangan.

k.   Hukum ekonomi industri, industri pengolahan.

l.     Hukum ekonomi bangunan.

m.  Hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata.

n.   Hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik, air, jalan.

o.   Hukum ekonomi jasa-jasa, profesi dokter, advokad, pembantu rumah tangga, tenaga kerja.

p.   Hukum ekonomi angkutan.

q.   Hukum ekonomi pemerintahan termasuk juga pertahanan dan keamanan (hankam), dan lain sebagainya.

Nah, selain hukum ekonomi, di Indonesia juga memiliki beberapa penggolongan hukum. Di bawah ini, Ajaib akan menjabarkan beberapa penggolongan hukum yang ada di Indonesia.

Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya

Dalam golongan ini, hukum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Di bawah ini adalah beberapa penjelasan singkat kedua jenis hukum ini.

#1. Hukum Publik (Hukum Negara)

Hukum publik atau hukum negara merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara. Umumnya, hukum ini mengatur kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Di mana, hukum ini dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Hukum Pidana, jenis hukum publik yang mengatur pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi.

b. Hukum Tata Negara, jenis hukum yang mengatur terkait hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya.

c. Hukum Tata Usaha Negara, jenis hukum yang mengatur tugas dan kewajiban para pejabat negara secara administratif.

d. Hukum Internasional, jenis hukum yang mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sejenisnya.

#2. Hukum Privat (Hukum Sipil)

Hukum privat merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum ini fokus pada kepentingan perseorangan. Jenis hukum ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Hukum Perdata, jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar individu secara umum, seperti hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan, dan sebagainya.

b. Hukum Perniagaan, jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar individu di dalam kegiatan perdagangan, seperti hukum jual beli, utang piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya.

Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya

Hukum ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di bawah ini adalah penjelasannya.

#1. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis seperti UUD 1945, keputusan presiden, KUHP, dan lain-lain. Terdapat 2 jenis hukum tertulis yakni hukum tertulis yang dimodifikasikan serta hukum tertulis yang tidak dimodifikasikan. Di mana, hukum yang dimodifikasi merupakan hukum yang disusun lengkap, sistematis, teratur serta dibukukan, sehingga tidak lagi diperlukan peraturan pelaksanaan. Sedangkan, hukum yang tidak dimodifikasi merupakan hukum yang tertulis dan tidak disusun dengan sistematis dan masih terpisah-pisah. Sehingga memerlukan peraturan pelaksanaan di dalam penerapannya.

#2. Hukum Tidak Tertulis

Hukum yang berlaku serta diyakini masyarakat dan dipatuhi, namun tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut, misalnya hukum adat, hukum agama, dan lain-lain.

Artikel Terkait