Penggolongan Hukum Ekonomi dan Aturannya di Indonesia

Penggolongan Hukum
Penggolongan Hukum

Di Indonesia ada dua penggolongan hukum ekonomi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan ekonomi makro dan mikro di negeri ini. Adapun dua penggolongan hukum ekonomi tersebut adalah hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.

Penggolongan hukum ekonomi pembangunan adalah segala hal yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum tentang beberapa cara peningkatan dan pembangunan dalam kehidupan ekonomi. Hukum ini juga mengatur cara peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara menyeluruh.

Sedangkan penggolongan hukum ekonomi sosial adalah suatu bentuk pengaturan yang menyangkut pengaturan pada pemikiran hukum tentang beberapa cara pembagian, dari hasil pembangunan ekonomi. Hukum ekonomi sosial berkaitan dengan hasil pembangunan ekonomi nasional agar dapat dibagi secara adil dan merata sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Penggolongan hukum ekonomi juga diatur dalam Undang-undang 1945 yang mencakup beberapa asas seperti :

a.   Asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b.   Asas manfaat.

c.   Asas demokrasi pancasila.

d.   Asas adil dan merata.

e.   Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

f.    Asas hukum.

g.   Asas kemandirian.

h.   Asas keuangan.

i.     Asas ilmu pengetahuan.

j.     Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Selanjutnya aspek lain dari penggolongan hukum ekonomi akan sangat berpengaruh di dalam kegiatan ekonomi, antara lain :

a.   Pelaku dari kegiatan ekonomi yang memengaruhi kejadian dalam ekonomi.

b.   Komoditas ekonomi yang menjadi awal dari kegiatan ekonomi dan aspek lainnya yang memengaruhi hukum ekonomi itu sendiri.

c.   Kurs mata uang, dan aspek lainnya yang berkaitan seperti politik.

d.   Aspek lainnya di dalam hubungan ekonomi yang sangat kompleks.

Hukum ekonomi saat ini juga memiliki fungsi dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi dan juga perdagangan, untuk kesejahteraan masayarakat dan warga negara.

Dasar penggolongan dua hukum ekonomi di Indonesia juga merujuk pada :

a.   UUD 1945,

b.   Tap MPR,

c.   Undang-Undang,

d.   Peraturan Pemerintah,

e.   Keputusan Presiden,

f.    SK Menteri, dan

g.   Peraturan Daerah

h.   Ruang Lingkup Hukum Ekonomi

i.     Hukum ekonomi pertanian atau agraria, yang di dalamnya termasuk norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

j.     Hukum ekonomi pertambangan.

k.   Hukum ekonomi industri, industri pengolahan.

l.     Hukum ekonomi bangunan.

m.  Hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata.

n.   Hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik, air, jalan.

o.   Hukum ekonomi jasa-jasa, profesi dokter, advokad, pembantu rumah tangga, tenaga kerja.

p.   Hukum ekonomi angkutan.

q.   Hukum ekonomi pemerintahan termasuk juga pertahanan dan keamanan (hankam) dll.


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.

Mulai Investasi Reksa Dana Dengan Ajaib.
Ayo bergabung dengan Ajaib, aplikasi investasi online terbaik! Bebas biaya pendaftaran, bisa tarik dana kapan saja. Modal awal min. Rp10.000.
Facebook Comment
Artikel Terkait