Ajaib.co.id – Kebijakan publik yang diambil oleh sebuah pemerintahan akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya. Karena akan menjadi landasan kewajiban dan hak kamu sebagai warga negara. Sebenarnya apa pengertian kebijakan publik?
Menilik pengertian kebijakan publik yang dikutip dari Kamus Cambridge, kebijakan publik merupakan kebijakan dari pemerintah yang memengaruhi setiap orang pada suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum.
Sementara itu, menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul A Systems Analysis of Political Life (1965) menyatakan pengertian kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.
Selain itu, pada Encyclopedia of Policy Studies (1950), Lasswell dan Kaplan pernah menuliskan kalau kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktik yang terarah.
Kemudian pada 1984, Anderson dalam bukunya Public Policy Making (1984), menuliskan kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
Definisi kebijakan publik selanjutnya sempat disampaikan oleh Thomas R Dye pada bukunya yang berjudul Understanding Public Policy (1978). Menurutnya, kebijakan publik merupakan apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.
Tujuan kebijakan publik
Mengutip dari kompas.com, terdapat beberapa tujuan kebijakan publik tapi yang utamanya adalah untuk bisa tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah pada suatu negara.
Selain itu, kebijakan publik bertujuan juga untuk bisa diperolehnya nilai-nilai oleh publik. Baik yang berhubungan langsung dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service).
Nilai-nilai yang disebutkan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Agar bisa meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.
Setidaknya terdapat beberapa ciri dari kebijakan publik ini. Yang pertama kebijakan publik ini adalah suatu tindakan dari pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, kebijakan ini dibuat melalui serangkaian tahapan yang sistematis sehingga semua variabel pokok atas permasalahan yang akan dipecahkan bisa diidentifikasi.
Ketiga, kebijakan publik mesti dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
Keempat, kebijakan perlu selalu dievaluasi agar diketahui tingkat keberhasilannya atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah tersebut
Tahap- tahap kebijakan publik
Masih dilansir dari kompas.com, Harold F Gortner dalam Public Administration (1984) pernah menjelaskan setidaknya lima tahap dalam proses terjadinya kebijakan publik, di antaranya:
- Identifikasi masalah
Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi masalah (identification of needs). Dengan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria.
Kriteria tersebut di antaranya, menganalisis data, sampel dan data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat dan teknik-teknik peramalan
- Formulasi
Tahapan yang kedua adalah melakukan formulasi usulan kebijakan. Terdiri dari faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
- Adopsi
Ketiga, ada tahapan berupa adopsi. Adopsi ini mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, serta penggunaan teknik-teknik penganggaran.
- Aplikasi
Tahapan yang keempat adalah aplikasi yakni, pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, pemaparan keputusan-keputusan, penetapan harga hingga skenario pelaksanaan.
- Evaluasi
Kelima, ada tahapan berupa evaluasi yang berkelanjutan dilakukan. Terdiri dari penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.
Cara Membuat Kebijakan Publik
Dilansir dari Sindonews.com, pengambilan kebijakan publik ini teramat penting dalam tahapan pengelolaan kebijakan, baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah.
Perlu diketahui, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan. Karena membuat sebuah kebijakan publik memang bagian dari fungsi penting sebuah pemerintahan. Atas dasar inilah, kemampuan dan pemahaman dari para ahli terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting. Sehingga bisa terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai.
Ada tiga teori utama yang bisa digunakan pada proses pembuatan sebuah kebijakan publik. Ketiga teori ini tertera dalam buku karya Profesor James E Anderson, berjudul Public Policy Making. Pertama, teori rasional komprehensif yang memiliki arah pembuatan kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif. Lewat mempelajari permasalahan serta alternatif kebijakan secara memadai.
Kedua, teori incremental, dalam teori ini tidak ada upaya dalam melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif. Namun, lebih memberikan deskripsi terkait cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan.
Ketiga, teori mixed scanning artinya menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori incremental.
Anderson juga turut mengemukakan enam kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah kebijakan.
Pertama, ada nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan, maupun ideologi. Kedua, terkait dengan afiliasi partai politik. Ketiga adanya kepentingan konstituen. Sementara yang keempat adalah opini masyarakat. Kelima penghormatan terhadap pihak lain, dan keenam yakni,adanya aturan kebijakan itu sendiri.
Selanjutnya, selain aspek-aspek yang sudah disebutkan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan.
Selain itu, dalam penyusunan kebijakan, para politisi perlu melibatkan ilmuwan atau ahli di bidang kebijakan yang akan dibentuk. Karena berkaitan dengan hal-hal yang bisa dipahami oleh manusia, kompleksitas sosial, kepentingan, dan lain sebagainya.
Hal tersebut membutuhkan masukan dan saran dari para pakar. Tentunya, tetap membutuhkan waktu untuk cerminan dan diskusi. Dan hal ini perlu dilakukan untuk menemukan kebijakan yang bisa merepresentasikan kebutuhan publik.
Selain itu, sebuah kebijakan publik baiknya melibatkan masyarakat di dalamnya. Sesuai dengan negara kita yang menganut prinsip demokrasi. Maka dari itu, musyawarah pada tubuh masyarakat bisa membantu mengurangi risiko gagalnya kebijakan yang telah dirumuskan.
Publik memiliki pemikiran yang kuat atau ketertarikan tertentu. Sehingga pendapat mereka bisa memberikan kontribusi pada lahirnya sebuah kebijakan publik.
