Ajaib.co.id – Pemerintah segera terbitkan recovery bond berdenominasi rupiah sebagai upaya menyediakan likuditas bagi dunia usaha guna memompa perekonomian yang sedang lesu karena wabah virus corona (covid-19).
Obligasi yang diterbitkan tersebut bernama Recovery Bond. Nantinya, obligasi tersebut dapat dibeli oleh Bank Indonesia (BI), Institusi swasta maupun masyarakat yang mempunyai kemampuan membelinya.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menjelaskan, Recovery Bond adalah surat utang pemerintah dalam bentuk rupiah yang bisa dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan pihak swasta lainnya, seperti importir, eksportir, dan sebagainya.
“Dana dari hasil penjualan surat utang ini, dipegang oleh pemerintah lalu disalurkan ke seluruh dunia usaha dalam bentuk kredit khusus, untuk bangkitkan dunia usaha,” jelas Susiwijono dalam konferensi pers yang diliput CNBCIndonesia, Kamis (26/3/2020).
Apa Pandangan Pengamat Mengenai Recovery Bond yang Akan Diterbitkan?
Beberapa pengamat menilai rencana penerbitan surat berharga (SBN) jenis baru ini dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menggalang dana guna penanggulangan virus corona (Covid-19).
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan kepada Bisnis.com bahwa pemerintah sedang membutuhkan alokasi dana yang besar untuk penanggulangan pandemi Covid-19, baik secara langsung dari sisi medis maupun dari sisi perekonomian.
Karena ini kan di luar rencana. Tentu [alokasi dana untuk wabah] tidak dianggarkan di awal tahun. Tiba-tiba sekarang pemerintah butuh dana khusus,” katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/3/2020)
Maka dari itu, Ramdhan menyebut opsi penerbitan recovery bond ini tepat karena dapat membuka gerbang bagi Bank Indonesia serta sektor swasta untuk ‘gotong royong’ membantu negara menangani dampak pandemi.
Sedangkan Direktur Riset Center of Reform on Economy (Core) Piter Abdullah berpendapat rencana pemerintah menerbitkan recovery bond sudah tepat karena menggunakan pola quantitative easing.
Termasuk juga rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai landasan agar Bank Indonesia (BI) bisa membeli surat utang negara itu.
“Mekanismenya dijual ke pasar sekunder, tetapi kali ini diupayakan bisa dibeli langsung oleh Bank Indonesia (BI). Kalau dibeli langsung oleh BI dinamakan quantitative easing. Itu adalah pola pembiayaan yang biasa dilakukan di negara maju,” ujar Piter kepada Media Indonesia, Jumat (27/3).
Menurutnya, untuk saat ini pemerintah lebih fokus untuk melakukan menurunkan bunga hingga nol persen dan melakukan quantitative easing dengan jumlah dan jangka waktu yang tidak terbatas.
“Sudah tepat. Menurut saya ini adalah quantitative easing yang dilakukan oleh banyak negara Jepang, Eropa, Korea, Inggris melakukan pola yang sama,” ungkapnya.
Untuk diketahui Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia melarang BI melakukan pembelian di pasar primer dan hanya boleh pasar sekunder. Jika pasar primer uangnya langsung masuk ke pemerintah.
Adanya wabah korona ini menyebabkan penerimaan pemerintah turun karena banyak aktivitas ekonomi terhenti. Ekspor pun turun dan harga minyak turun.
Disisi lain pemerintah juga harus mengeluarkan belanja yang lebih besar, karena dengan wabah ini pemerintah harus meningkatkan biaya belanja untuk fasilitas kesehatan, bantuan sosial yang terdampak baik pasien atau masyarakat nyang terkena PHK dan sebagainya.
“Sehingga pemerintah juga harus memiliki sumber untuk menutup defisit tersebut. Yaitu menerbitkan SBN atau melakukan hutang luar negeri. SBN domestik inilah recovery bond,” ungkapnya.
Gambaran Kondisi Perekonomian Saat Ini
Mandeknya aktivitas niaga akibat pandemi covid-19 membuat dunia usaha kewalahan lantaran sepinya pembeli.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan industri pertekstilan jadi salah satu industri yang sudah mulai terdampak. “Sekarang memang bisa dipastikan PHK kami jadikan pilihan terakhir, tapi efek tak langsungnya sudah terlihat dari sepinya Tanah Abang,” kata Jemmy saat dihubungi Tempo hari Rabu (25/3/2020).
Pasar Tekstil Tanah Abang Jakarta, merupakan pasar offline yang terbesar di Asia Tenggara dengan transaksi rata-rata harian tembus triliunan rupiah. Jemmy mengatakan ada ribuan tenaga kerja informal yang menjaga ribuan lapak dagang di sana. Jika Tanah Abang sepi, katanya, secara otomatis pabrik-pabrik yang ada di asosiasi kehilangan potensi produksi yang cukup besar.
Untuk bisa mempertahankan para buruhnya, Jemmy mengatakan asosiasi sepakat meminta keringanan dari pemerintah. Dia mengamini jika pemerintah bakal meringankan beban perusahaan dari perpajakan badan (PPh 25), dan gaji karyawan (PPh21). Meski begitu, dia berharap bakal ada kebijakan lanjutan seperti kebijakan di beban tarif listrik dan gas.
“Listrik kami bukan minta gratis, tapi bayar 50 persen sisanya digiro mundurkan 6-12 bulan,” kata Jemmy. Pun, tarif listrik dan gas, ujar Direktur Utama PT Dhanar Mas Concern tersebut, dipatok dengan rujukan nilai tukar rupiah Rp 14 ribuan. Saat ini, katanya, harga listrik dan gas tak masuk hitungan efisiensinya jika harganya mengikuti nilai tukar saat ini yang sudah di atas Rp 15 ribu per dolar Amerika Serikat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia Pauline Suharno mengatakan gelombang PHK sudah terjadi di sektor bisnisnya. Meski belum masif, ujar Pauline, pengurangan karyawan masih berupa pemutusan kontrak karyawan non tetap.
Selain itu, dia menambahkan karyawan yang seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap terpaksa ditunda inagurasinya. “Kalau ngomongin transaksi ya memang nyaris kosong,” katanya. Asosiasi travel agen, katanya, mengharapkan pemerintah segera memberikan insentif susulan.
Anggota Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Tutum Rahanta mengatakan para penyewa tenant di pusat perbelanjaan telah secara resmi meminta keringanan fiskal yang sama dengan para pemain di sektor industri. “Sudah kami ajukan diskon pajak, pemerintah mempersilakan untuk mengusulkan,” kata Tutum.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan pihaknya tengah mengusulkan pelbagai stimulus ekonomi untuk pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wishnutama belum mendetailkan besaran stimulus yang akan diberikan. “Kami sedang diskusi dengan pelaku industri, dalam waktu dekat akan diumumkan,” katanya.
Instrumen Surat Utang yang Akan Digunakan Pemerintah Dalam Menerbitkan Recovery Bond
Ada banyak jenis pada instrumen obligasi yang dapat digunakan Pemerintah, salah satu instrumen surat utang yang perlu dipertimbangkan pemerintah ialah Obligasi Ritel (ORI).
“Masyarakat perlu diajak partisipasi untuk pemulihan ekonomi,” kata mantan Dirut PT Bursa Efek Jakarta, Hazan Zein Mahmud seperti diliput oleh Investor Daily, Jumat (27/3/2020).
“Saya rasa akan banyak peminatnya,” kata Hasan Zein. Menurut dia, banyak manfaat dengan penerbitan ORI Recovery, seperti memasyarakatkan investasi obligasi sebagai bagian dari literasi keuangan. Disamping itu, ORI Recovery juga menjadi bagian dari pendalaman pasar keuangan (financial deepening).
Selain masyarakat bisa ikut berpartisipas dalam pemulihan ekonomi, kata Hasan Zein, ORI Recovery secara tidak langsung juga menjadi alat bantuan sosial pemerintah. Sebab, instrumen tersebut tidak kena pajak. Usulan ini bisa dikaji mengingat pemerintah berencana menerbitkan Recovery Bond.
