Banking

Mengenal Lebih Dekat UU Perbankan yang Berlaku di Indonesia

uu perbankan

Ajaib.co.id – Apakah kamu sudah tahu mengenai dasar hukum perbankan di Indonesia? Jika belum tahu, kamu bisa simak UU Perbankan yang berlaku di Indonesia berikut ini.

Dalam mengatur industri perbankan yang ada di Indonesia, negara Indonesia memiliki UU Perbankan yang menjelaskan tentang Bank Indonesia, kementerian keuangan, perbankan syariah, dan lain-lain. Hal ini memang diperlukan agar setiap lembaga keuangan bisa saling bahu-membahu untuk membangun ekonomi nasional secara langsung.

Sehingga, tak ada lagi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Sebab, semuanya itu sudah diatur dalam UU Perbankan yang telah memiliki kekuatan secara hukum sebagai pedoman dan panduan dalam menjalankan tata kelola keuangan di Indonesia.

Bagi kamu yang penasaran apa saja Undang-Undang (UU) Perbankan yang berlaku di Indonesia, kamu bisa mengetahuinya melalui artikel berikut ini yang sudah redaksi Ajaib rangkum dari situs OJK.

Pengertian Bank Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Sebelum kita membahas lebih jauh terkait Undang-Undang Perbankan di Indonesia, redaksi Ajaib ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Bank?

Menurut UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut ke dalam bentuk pinjaman atau kredit bagi masyarakat.

Secara sederhana, bank juga dapat diartikan sebagai tempat untuk masyarakat menabung dengan aman, dan kemudian uang yang ditabung tersebut akan digunakan kembali oleh pihak bank untuk memberikan pinjaman dan kredit kepada masyarakat. Dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, berisikan tentang ketentuan umum perbankan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, menjelaskan mengenai definisi dan pengertian Bank Indonesia (BI), serta penggunaan mata uang rupiah (Rp) sebagai mata uang yang sah di Indonesia dan juga bagaimana cara ketentuan penggunaannya.

Selain itu, pada Undang-Undang ini juga dijelaskan beberapa hal mengenai Bank Indonesia di antaranya:

  • Status, tempat kedudukan, dan modal yang dimiliki. Bank Indonesia sebagai bank sentral independen, harus memiliki modal sekurang-kurangnya sebesar Rp2 triliun.
  • Tujuan dan tugas. Bank Indonesia memiliki tujuan dan tugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah.Dengan cara mengatur sistem kelancaran pembayaran secara nasional.
  • Melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengambil dan menetapkan kebijakan moneter.
  • Hubungan Internasional. Bank Indonesia perlu menjalin kerjsasama dengan bank sentral ataupun organisasi internasional lainnya.
  • Dewan Gubernur. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Gubernur, serta mekanisme Dewan Gubernur mengambil keputusan dan lain sebagainya.

Itulah gambaran besar dari isi Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syriah

Undang-Undang ini berisikan tentang bagaimana sistem perbankan syariah di Indonesia, hal-hal yang penting dibahas dalam Undang-Undang No,21 Tahun 2008 Tentang Perbangkan Syariah di antaranya:

  • Asas, tujuan, dan fungsi. Prinsip syariah dan fungsi bank syariah dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia.
  • Kepemilikan, badan hukum, anggaran dasar, dan perizinan. Mengatur tentang tata cara dan persyaratan pendirian Bank Syariah.
  • Jenis dan Kegiatan Usaha. Mengatur jenis dan kegiatan usaha yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.
  • Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah. Mengelola risiko nasabahpada praktik perbankan syariah dengan prinsip mengenal dan melindungi nasabah.

Bukan hanya itu saja, melainkan ada pula terkait rahasia bank, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, dll. Di mana, semua hal terkait praktik perbankan syariah sudah diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Di Undang-Undang ini, kamu bisa menemukan aturan dalam ruang lingkup terkait transfer dana di perbankan. Beberapa hal yang dibahas dalam aturan perundang-undangan ini antara lain:

  • Pembatalan dan perubahan transfer dana.
  • Pengembalian dana.
  • Biaya transfer dana.
  • Perizinan penyelenggaraan transfer dana.
  • Sanksi.
  • Transfer dana harus diawasi oleh Bank Indonesia.
  • Dan lain-lain

Jadi, semua aturan atau tata cara mengenai mekanisme transfer dana hingga penyelesaian masalah sengketa yang terjadi sudah diatur secara jelas dan detail pada Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

UU Perbankan (UU Nomor 24 Thn 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar)

Aturan ini mengatur ketentuan mengenai devisa yang bebas dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia, dan juga cara penggunaan devisa tersebut. Dan juga, praktik sistem nilai tukar di Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Selain itu, ketentuan pidana dan juga sanksi administratif kepada siapa pun yang melanggar.

Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UU Nomor 11 Th 1953)

Undang-undang ini dibuat dan disetujui sebagai peraturan pokok terkait batas-batas kebijaksanaan pengendalian uang yang beredar di masyarakat, namun tidak menganggu tujuan untuk pembangunan sosial dan keseimbangan moneter. Di mana, jumlah uang yang beredar di masyarakat harus dijamin sebesar 20% dengan emas dan alat-alat pembayaran luar negeri.

Alat-alat pembayaran luar negeri yang diatur pada Undang-Undang ini seperti mata uang U.S., Kanada, Inggris, dan Swiss. Termasuk di dalamnya adalah dollar stretits, D.M., gulden, dan franc belgi.

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini membahas mengenai bahwa Bank Indonesia adalah bank independen yang tidak boleh dicampuri urusannya oleh pemerintah melalui intervensi. Sehingga, kebijakan Bank Indonesia yang diputuskan dan diambil untuk kestabilan rupiah dan pembangunan nasional tidak adanya unsur kepentingan pribadi, melainkan berdasarkan kepentingan bersama.

Undang-Undang Perbankan Lainnya

Selain 7 UU Perbankan yang disebutkan di atas, terdapat Undang-Undang Perbankan lainnya di antaranya:

  • Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Thn 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang (UU) Pokok Bank Indonesia.
  • Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral.
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagai Undang-Undang.
  • Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No.2 Thn 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Demikianlah informasi yang bisa redaksi Ajaib sampaikan terkait UU Perbankan yang berlaku di Indonesia yang dikutip dari laman resmi OJK.

Artikel Terkait