Ajaib.co.id – Ada berbagai sumber energi yang terdapat dalam perut bumi Indonesia. Salah satunya adalah minyak bumi. Namun, ketersediaannya makin menipis. Akankah gas bumi menjadi penggantinya, dan membangun industri gas di Indonesia?
Sudah sekian lama minyak bumi menjadi sumber energi utama sekaligus penghasil devisa negara terbesar Indonesia. Namun, produksi minyak bumi terus menurun. Kini, minyak bumi pun tak lagi menjadi sumber penerimaan negara terbesar. Ke depan, peran minyak bumi sebagai sumber energi utama dalam negeri pun diprediksi makin berkurang.
Hal ini bisa dilihat dari sejumlah indikasi, misalnya Indonesia telah keluar dari keanggotaan Negara-negara Eksportir Minyak Bumi atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Keluarnya Indonesia dari OPEC menandakan negara ini bukan lagi termasuk eksportir minyak bumi.
Sebagian kebutuhan minyak bumi dalam negeri pun kini berasal dari impor. Impor bahan bakar minyak (BBM) berarti berpotensi menyebabkan defisit neraca perdagangan. Bila angka impor BBM meningkat, maka neraca perdagangan akan makin defisit.
Di sisi lain, mayoritas kilang minyak bumi di Indonesia sudah berusia tua. Hal ini turut memengaruhi produksi minyak bumi di tanah air.
Oleh sebab itu, sumber energi alternatif diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi di dalam negeri. Lebih bagus lagi, sumber energi itu bisa menjadi komoditas ekspor yang mendatangkan devisa negara yang besar.
Indonesia sendiri dikaruniai sumber energi yang beragam, seperti gas bumi, panas bumi, air, angin dan lain-lain. Dari beberapa sumber energi alternatif tersebut, gas bumi patut dikedepankan. Potensi industri gas di Indonesia juga cukup besar.
Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, bauran energi gas bumi adalah sebesar 22% pada tahun 2025 dan 24% pada tahun 2050. Artinya, pemanfaatan gas bumi akan makin besar ke depannya. Pemanfaatan gas bumi sendiri bisa dijadikan untuk industri, transportasi, dan rumah tangga.
Sebaliknya, mengacu Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2025, kontribusi minyak bumi sebesar 25% dari bauran energi nasional. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi RUEN pada 2019, yakni sebesar 33,58%.
Potensi gas bumi di Indonesia didukung dengan data cadangan yang terkandung di dalam perut bumi Ibu Pertiwi ini. BP Statistical Review 2019 mencatat, cadangan terbukti minyak bumi Indonesia sebesar 3,2 miliar barel.
Angka ini hanya sebesar 0,2% dari total cadangan terbukti dunia. Sementara itu, cadangan terbukti gas bumi 97,5 triliun kaki kubik. Angka ini berarti 1,53% dari total cadangan terbukti dunia.
Pemerintah RI pun telah menetapkan sejumlah regulasi guna mendorong pemanfaatan gas bumi. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, misalnya, Pemerintah berupaya mendorong konsumsi lokal gas bumi.
Tak hanya itu, ada pula Keputusan Menteri ESDM Nomor 132 K/15/MEM/2019 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Beserta Infrastruktur Pendukungnya Sejumlah 1 (satu) Juta Sambungan.
Namun, pemanfaatan dan pengembangan industri gas di Indonesia bukan berarti tanpa tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah keterbatasan infrastruktur gas bumi, khususnya jaringan pipa. Terlebih, saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur banyak dialihkan untuk program-program yang bertujuan menekan penyebaran Covid-19.
Tantangan lainnya ialah penetapan harga gas bumi, khususnya untuk industri gas di Indonesia, yang sempat menimbulkan pro-kontra. Kepastian suplai juga sangat penting untuk menarik investor turut terlibat dalam pembangunan infrastruktur gas bumi di tanah air.
Tantangan tak kalah berat adalah pengawasan distribusi gas bumi atau di sisi hilir. Layaknya BBM, gas bumi juga terbuka untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan secara ilegal.
Terlebih, lembaga yang berwenang mengawasi distribusi minyak dan gas bumi, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum memiliki kantor perwakilan di daerah-daerah. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPH Migas pun terbatas. Alhasil, distribusi gas bumi rawan terhadap penyelewengan. Dengan kondisi tersebut, upaya BPH Migas untuk mengantisipasi penyalahgunaan distribusi energi adalah bersinergi atau berkoordinasi dengan berbagai Lembaga atau institusi lain, misalnya Kepolisian RI.
Dari sisi konsumen, penggunaan gas bumi sendiri memiliki beberapa manfaat lebih dibandingkan dengan sumber energi lain, misalnya BBM.
Dari aspek harga, konsumen tertentu, seperti rumah tangga, bisa menikmati sumber energi yang lebih murah. Keluarga yang sudah teraliri jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas), misalnya, dapat menikmati gas bumi yang lebih murah daripada Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang hingga kini sebagian masih impor.
Sebagai catatan, impor LPG pada tahun 2018 sebesar US$1,1 juta. Tak tertutup kemungkinan impor LPG bertambah besar tiap tahunnya. Ini artinya beban APBN pun akan makin berat.
Petani dan nelayan pun yang selama ini mengandalkan BBM untuk menjalankan traktor atau pergi melaut kini bisa menggunakan gas. Dengan begitu, masyarakat dapat menghemat pengeluaran.
Selain murah, pemanfaatan gas bumi juga lebih mudah. Pada program jargas, misalnya, masyarakat tak perlu lagi mengangkat tabung gas dari penjual ke rumahnya. Pasalnya, gas yang mengalir melalui pipa tersambung hingga ke rumah-rumah.
Tak hanya murah dan mudah, gas bumi juga lebih ramah lingkungan. Indonesia memiliki target penurunan emisi di sektor energi sebesar 377 juta ton CO2 pada 2035. Hal ini sejalan dengan kemampuan gas bumi yang mampu menurunkan emisi sekitar 40% lebih tinggi daripada sumber energi lain, seperti minyak bumi dan batu bara.
