APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bisa dikatakan APBN itu seperti proyeksi pemasukkan dan pengeluaran kita selama 1 tahun terhitung sejak 1 Januari – 31 Desember atau biasanya disebut masa anggaran.
Dari besaran APBN yang sudah disetujui oleh DPR, realisasi pemasukan dan pengeluaran dana APBN bisa saja tidak sesuai dengan target atau rencana anggaran yang dapat menyebabkan defisit atau surplus pada APBN.
Berapa APBN Indonesia 2023? Berdasarkan Sidang Paripurna DPR RI pada 29 September 2022, seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui APBN Indonesia 2023 ditetapkan sebesar Rp3,061 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara 2023 ditetapkan sebesar Rp2.463 triliun atau mengalami defisit anggaran Rp598,2 triliun dari belanja negara yang disepakati untuk masa anggaran 2023.
Apa yang Dimaksud APBN Itu?
Dalam setiap masa anggaran, APBN yang disetujui oleh DPR nilainya tidaklah sama bisa lebih besar ataupun lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya pemerintah Indonesia memiliki sejumlah program kerja yang perlu dikerjakan dan menjadi prioritas.
Untuk memastikan program kerja prioritas tersebut bisa terus berjalan, pemerintah Indonesia membutuhkan sokongan dana APBN setiap tahun. Oleh karenanya, Presiden RI perlu mengajukan RUU APBN kepada DPR untuk disetujui.
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia, di mana APBN ini akan dibahas dan disetujui oleh DPR melalui Sidang Paripurna DPR. Proses penyusunan APBN mulai dari tahapan pembicaraan DPR dan pemerintah pada bulan Februari hingga pertengahan Agustus dan dilanjutkan dengan tahapan pembahasan hingga penetapan APBN yang biasanya dilakukan pada pertengahan Agustus hingga Desember.
RUU APBN 2023 menjadi UU APBN 2023 resmi disetujui dan disahkan oleh DPR pada tanggal 29 September 2022, di mana saat itu seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju dan menyepakati APBN 2023 pada Sidang Paripurna.
APBN Indonesia 2023 Terdiri dari Apa Saja?
1. Pendapatan Negara
Sumber dana APBN berasal dari pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan hibah, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Belanja Negara
Dari uang yang diperoleh dari pendapatan negara, uang tersebut akan digunakan oleh negara Indonesia untuk belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa.
3. Keseimbangan Primer
Keseimbangan primer adalah hasil perhitungan yang diperoleh dari total penerimaan dikurangi belanja di luar pembayaran utang. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
Keseimbangan Primer = [Pendapatan Negara – ( Total Belanja Negara – Belanja Bunga)]
Perhitungan keseimbangan primer dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan fiskal dari negara Indonesia. Jika hasil keseimbangan primer di bawah dari 0, maka bunga utang dibayar dari pembiayaan. Sedangkan jika hasil keseimbangan primer di atas 0, maka sebagian bunga utang bisa dibayar dari bukan pembiayaan.
4. Defisit/Surplus APBN
Surplus APBN bisa terjadi ketika pendapatan negara lebih besar dibanding belanja negara. Sementara itu, defisit APBN bisa terjadi ketika pendapatan negara lebih kecil dibanding belanja negara.
5. Pembiayaan
Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali dan atau setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali pada masa anggaran bersangkutan atau masa-masa anggaran berikutnya. Misalnya pemerintah membantu modal usaha masyarakat dengan harapan akan semakin banyak lapangan kerja dan juga bisa mendapatkan pajak penghasilan dari masyarakat.
Sebutkan Apa Saja 6 Fungsi APBN?
Dalam penggunaan dana APBN setiap masa anggaran, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas setiap belanja negara dan tidak boleh mengabaikan 6 fungsi APBN di bawah ini:
- Fungsi Alokasi.
- Fungsi APBN Distribusi.
- Fungsi Stabilisasi APBN.
- Fungsi APBN Otoritas.
- Fungsi Perencanaan.
- Fungsi Regulasi.
Kamu bisa baca penjelasan 6 fungsi APBN beserta contohnya secara lengkap dengan membaca artikel berikut Apa Saja 6 Fungsi APBN dan Bagaimana Realisasinya?.
Tujuan APBN adalah
Dalam keuangan negara, tujuan APBN adalah untuk mengatur pemasukkan dan pengeluaran negara. Secara sederhana, APBN adalah kumpulan uang rakyat yang digunakan untuk belanja negara oleh pemerintah Indonesia.
Karena dana APBN bersumber dari uang rakyat, dana APBN wajib digunakan sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan. Hal ini dikarenakan RUU APBN yang sudah disahkan oleh DPR akan berubah menjadi UU APBN.
Sehingga, setiap pihak yang berkepentingan wajib melaksanakan APBN sesuai dengan hal-hal yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR yang tercantum pada UU APBN.
Realisasi APBN Indonesia 2023
APBN Indonesia 2023 sebesar Rp3,061,2 triliun rencananya akan dialokasikan untuk berbagai sektor antara lain:
- Kesehatan = Rp178,7 triliun.
- Pendidikan = Rp612,2 triliun.
- Infrastruktur = Rp392,1 triliun.
- Keamanan = Rp316,9 triliun.
- Perlindungan sosial = Rp476 triliun.
- Ketahanan energi = Rp341,3 triliun.
- Ketahanan pangan = Rp104,2 triliun.
Alokasi keuangan terbesar untuk dana APBN Indonesia 2023 adalah sektor pendidikan dan yang terkecil adalah sektor ketahanan pangan. Realisasi APBN 2023 ini diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84%. Hal ini dikarenakan pendapatan negara pada tahun 2023 diperkirakan hanya sebesar Rp2.463 triliun.
Apa Perbedaan dari APBN dan APBD?
APBN dan APBD memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki tujuan untuk mengatur pemasukkan dan pengeluaran keuangan. Namun hal yang membedakan APBN dan APBD adalah cakupan skalanya dan siapa yang menyetujuinya.
APBN memiliki cakupan skala nasional atau seluruh Indonesia, sedangkan APBD hanya berskala regional di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Selain itu, pihak yang menyepakati APBD dan APBN juga berbeda.
APBN adalah rancangan keuangan yang disepakati dan disetujui oleh DPR RI, sedangkan APBD disetujui oleh DPRD.
Demikianlah penjelasan apa itu APBN hingga perbedaannya dengan APBD. Walaupun memiliki kesamaan fungsi dan tujuan, APBN dan APBD memiliki perbedaan dari tingkat skala dan pihak yang menyetujuinya.
Bagi kamu yang sudah berinvestasi saham atau reksa dana di aplikasi Ajaib. Kamu sebenarnya sudah berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia melalui pajak investasi. Jadi, jika kamu saat ini punya uang lebih sebaiknya jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.
Alangkah baiknya, kamu gunakan uang tersebut untuk investasi saham atau reksa dana di aplikasi Ajaib yang bisa menumbuhkan kekayaanmu dan juga bisa turut membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak investasi.
