Go private Perusahaan Go Public Demi Meringankan Beban

go private
go private

Maraknya gerakan go private perusahaan publik mensinyalkan kelelahan mereka dalam melanjutkan beban pertanggungjawaban finansial kepada masyarakat umum di tengah disrupsi ekonomi.

Pengertian

Menurut definisi Kamus Hitam Hukum: go private adalah sebuah proses pengubahan status perusahaan publik (terbuka) menjadi perusahaan private (tertutup).

Hal ini dilakukan dengan mengakhiri status perusahaan publik dengan komisi pertukaran sekuritas, dan pengaturan agar jumlah besar saham yang selama ini dipegang publik diakuisisi oleh pemegang saham tunggal, atau kelompok kecil.

Go private berkaitan dan dipicu tindakan delisting, yaitu: tindakan penghapusan saham dari pencatatan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) atas permintaan suatu perusahaan publik.

Delisting

Delisting sendiri dipicu oleh kondisi atau peristiwa yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan status perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan publik (terbuka), misalnya:

  • Tidak likuidnya saham yang tercatat di BEI karena kepemilikan saham oleh publik yang tidak signifikan
  • Perusahaan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan kinerja finansial yang memadai
  • Perusahaan tersebut tidak lagi membutuhkan pendanaan yang bersumber dari pasar modal.

Jadi, umumnya, situasi negatif sebuah perusahaan publik akan memicu tindakan delisting sahamnya dari BEI, lalu selanjutnya delisting akan mendorong perusahaan itu melakukan aksi go-private.

Namun mungkin juga yang terjadi sebaliknya yaitu; keinginan pemegang saham perusahaan utama untuk go private karena tak lagi membutuhkan dana publik.

Sehingga mendorongnya meminta pada BEI untuk memberlakukan delisting pada sahamnya.

Faktor Penguat Dorongan Perusahaan Go Private

  • Sulitnya bagi sebuah perusahaan publik untuk menjalankan seluruh ketentuan Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.
  • Banyaknya laporan-laporan yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik, khususnya laporan keuangan yang harus dilakukan 4x dalam setahun. Termasuk kewajiban melakukan keterbukaan informasi atas setiap situasi bisnis penting perusahaan kepada publik, dalam jangka dua hari kerja.

Implementasi Go Private vs Go Public

Go private sebenarnya adalah aksi prusahaan yang merupakan kebalikan dari aksi go public. Artinya, perusahaan publik (terbuka) berubah menjadi perusahaan private (tertutup).

Saat melakukan aksi go public, suatu perusahaan menjual sebagian sahamnya kepada publik sehingga sifat perusahaan menjadi perusahaan terbuka.

Sebaliknya, saat melakukan aksi go private suatu perusahaan akan membeli kembali seluruh sahamnya yang telah beredar di BEI dan sedang dipegang oleh publik, untuk kemudian hanya dimiliki oleh minimum 2 pemegang saham, sehingga sifat perusahaan menjadi tertutup.

Landasan Hukum Bagi Go Private

Hingga saat ini ada 3 landasan hukum dan pengaturan khusus untuk prosedur go private, yaitu:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

  • Pasal 21 ayat (2) huruf g menetapkann bahwa status perseroan yang tertutup dapat menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.
  • Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan persetujuan Menteri Kehakiman RI untuk menetapkan aksi tersebut (Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1) UU PT).
  • Ketentuan tentang larangan modal dan kekayaan perseroan yang digunakan go private menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, juga diatur UU PT melalui pasal 37 ayat (1).
  • Pasal 61 dan pasal 62 UU PT juga telah mengatur perlindungan terhadap para pemegang saham yang merasa dirugikan dengan adanya go private, sebagai dasar pijakan hukumnya.

Peluang mengubah badan hukum (perusahaan) dari terbuka menjadi tertutup dan impilikasinya telah diakomodasi secara normatif dengan baik oleh UU PT dengan adanya rangkaian ketentuan di atas.

2. Peraturan Bapepam-LK

  • Peraturan IX.E.1. tentang benturan kepentingan

Pada aksi go private yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, perusahaan (emiten) publik diwajibkan mengikuti ketentuan Bapepam-LK untuk mengacu kepada peraturan tersebut.

Dengan ketentuan itu, meski bukan mayoritas, pemegang saham independen yang tidak setuju dengan aksi go private dapat menghalanginya.

Peraturan ini diperlukan sebagai perlindungan terhadap pemegang saham independen. Peraturan No. IX.E.1 mensyaratkan bahwa sebuah aksi go private hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.

Dengan syarat dihadiri oleh 50% dari pemegang saham independen, dan disetujui oleh 50% dari pemegang saham independen.

  • Peraturan IX.F.1. tentang Tender Offer sukarela

Jika aksi go private telah disetujui oleh para pemegang saham independen, maka pemegang saham perusahaan harus melakukan Tender Offer (penawaran halus) untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham publik.

Prosedur dan tata cara Tender Offer diatur dalam Peraturan No. IX.F.1., yang mensyaratkan harga Tender Offer untuk aksi go private harus lebih tinggi dari ke-2 harga berikut ini:

  • Harga Tender Offer tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 hari sebelum pengumuman.
  • Harga pasar tertinggi atas efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman

3. Peraturan Bursa Efek Indonesia

  • Peraturan I-I tentang delisting (penghapusan pencatatan) dan relisting (pencatatan kembali) saham di BEI.
  1. Delisting dapat dilakukan jika saham telah tercatat di BEI sekurang-kurangnya 5 tahun
  2. Rencana delisting tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS.
  3. Perusahaan tercatat atau pihak lain yang ditunjuk, wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS.

Selain wajib memperhatikan ke-3 ketentuan di atas, perusahaan publik (emiten) juga wajib menyampaikan agenda RUPS kepada Bapepam-LK dan BEI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam IX.I.1, sebagai pedoman pelaksanaan RUPS.

Yang berhak menyetujui atau menolak rencana go privat di dalam RUPS adalah pemegang saham independen. Pemegang saham independen adalah pemegang saham publik yang tidak terafiliasi atau tidak termasuk dalam grup usaha atau pemegang saham perusahaan (utama) dari perusahaan publik (emiten) yang bersangkutan.

Ketentuan ini dianggap wajar mengingat bahwa pihak pemegang saham independen itu jugalah yang dulunya berjasa membeli saham publik, saat pertama kali perusahaan private berubah menjadi perusahaan publik (emiten).

Regulator Bapepam-LK berusaha menegakkan sebuah keadilan dalam keputusan RUPS, yang di dalamnya terkandung semangat keberpihakan kepada penentu awal dan akhir dari perubahan status perusahaan, dari private – publik – private lagi, yaitu pemegang saham independen.

Hingga saat ini, belum ada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterbitkan untuk membahas aksi korporasi go-private. Jadi, perusahaan publik yang memiliki rencana untuk melaksanakan aksi go private dihimbau untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan OJK.

Perusahaan Pelopor Go Private Di Indonesia

Aksi go private di Indonesia dipelopori pertama kali pada 1996 oleh PT Praxair Indonesia Tbk. Kemudia diikuti PT Pfizer Indonesia, Tbk. (2002), PT Miwon Indonesia, Tbk. (2002), PT Indocopper Investama Tbk. (2002), PT Bayer Indonesia, Tbk. (2003), PT Central Proteinaprima Tbk. (2004), PT Surya Hidup Satwa, Tbk. (2004), PT Indosiar Visual Mandiri Tbk. (2004), PT Multi Agro Persada, Tbk. (2005), dan PT Komatsu Indonesia, Tbk. (2005).

Perusahaan Go Private Di Dunia & Di Indonesia 2019

Indonesia:

  • PT Bara Jaya Internasional Tbk (Kode ATPK) pencatatan IPO: 17/4/2002, Delisting 30 September 2019
  • PT Grahamas Citrawisata Tbk (Kode GMWC) Pencatatan IPO: 14/02/1995, Delisting 13/08/2019
  • PT Sekawan Intipratama Tbk. (SIAP) pada 17 Juni 2019.
  • PT Bank Nusantara Parahyangan setelah 18 tahun tercatat sebagai perusahaan publik.

Segera:

  • PT Aqua (Tirta Inivestama) ?
  • JC Penney ?

Sepertinya kini semakin sulit mengembangkan dan melanggengkan kejayaan perusahaan publik yang keren ya

Bacaan menarik lainnya:

Darmadji, T., & Fakhruddin, H. M. (2011). Pasar Modal Di Indonesia (Edisi 3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.   

Mulai Investasi Reksa Dana Dengan Ajaib.
Ayo bergabung dengan Ajaib, aplikasi investasi online terbaik! Bebas biaya pendaftaran, bisa tarik dana kapan saja. Modal awal min. Rp10.000.
Facebook Comment
Artikel Terkait