Begini Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh21) di 2020!

cara menghitung pajak penghasilan
cara menghitung pajak penghasilan

Bingung cara menghitung pajak penghasilan? Jangan khawatir, redaksi Ajaib akan membagikan caranya untuk kamu yang masih pemula.

Bagi kamu yang sudah bekerja, pastinya sudah tidak asing lagi dengan Pajak Penghasilan atau PPh 21 (Pph Pasal 21).

Umumnya, pajak penghasilan tercantum di dalam slip gaji yang membuat nominal gajimu berkurang. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang didapatkan dalam masa tahun pajak.

Cara menghitung pajak penghasilan wajib dipahami oleh setiap wajib pajak, terutama bagi mereka yang bekerja.

Pemotongan Pajak Penghasilan sudah diatur di dalam UU No 36 Tahun 2008 Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016 yang mengatur soal tarif terbaru dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, seluruh warga negara yang telah memiliki penghasilan melebihi batas PTKP, maka harus membayar Pajak Penghasilan kepada negara. Namun, ada syarat dan ketentuannya.

Pajak Penghasilan (PPh 21) merupakan pajak atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, tunjangan, honor, dan lainnya yang diperoleh dari pekerjaan atau jabatan.

Komponen Perhitungan Pajak Penghasilan

Supaya kamu memahami perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21), bisa mempelajari beberapa komponen dan konsep dasar dari cara menghitung Pajak Penghasilan di bawah ini :

Penghasilan Bruto PPh 21

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor merupakan jenis penghasilan yang dikenakan dari pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21).

Ada unsur-unsur tambahan penghasilan yang terdapat di dalam penghasilan bruto, yakni:

Penghasilan Rutin

Cara menghitung Pajak Penghasilan tidak terlepas dari penghasilan rutin Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu upah atau gaji yang diterima dalam jangka waktu tertentu, seperti gaji pokok dan tunjangan.

Penghasilan Tidak Rutin

Penghasilan tidak rutin merupakan upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur, seperti bonus, tunjangan hari raya, dan upah lembur.

Iuran BPJS atau Premi Asuransi

BPJS merupakan program jaminan sosial yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan, maka wajib menjadi anggota BPJS.

Iuran BPJS sendiri dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan) dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecalakaan saat berangkat kerja hingga tiba kembali dirumah, atau memiliki penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan.

Iuran JKK akan dibayar sepenuhnya oleh pihak perusahaan. Besaran dari iuran tersebut disesuaikan dengan kelompok jenis usaha dan risikonya, yaitu:

  • Kelompok 1: preminya sebesar 0,24% x upah kerja selama sebulan.
  • Kelompok 2: preminya sebesar 0,54% x upah kerja selama sebulan.
  • Kelompok 3: preminya sebesar 0,89% x upah kerja selama sebulan.
  • Kelompok 4: preminya sebesar 1,27% x upah kerja selama sebulan.
  • Kelompok 5: preminya sebesar 1,74% x upah kerja selama sebulan.

Jaminan Kematian

Jaminan Kematian ditujukan bagi ahli waris dari anggota atau peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan dikarenakan kecelakaan kerja.

Perusahaan pun wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji mereka.

Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan merupakan program dari BPJS Kesehatan yang diikuti oleh Wajib Pajak.

Pada 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah sebesar 5% dari gaji per bulan, yaitu 4% yang dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.

Gaji yang digunakan menjadi dasar dari perhitungan iuran Jaminan Kesehatan yang terdiri dari: gaji/upah pokok dan tunjangan tetap.

Batas tertinggi dari gaji atau upah per bulan digunakan sebagai dasar dari perhitungan iuran, yakni dua kali PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 anak.

Bagi keluarga lainnya, terdiri dari anak keempat dan seterusnya, serta orangtua dan mertua. Kemudian, besaran dari iurannya adalah 1% per orang dari gajinya.

Pengurang Penghasilan Bruto

Merupakan hal-hal yang dapat mengurangi angka penghasilan bruto. Secara gamblang, dikatakan sebagai hal-hal yang bisa mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

PTKP

Batas PTKP yang masih berlaku pada 2020 ini, menurut klikpajak.id, adalah Rp54.000.000/tahun. Artinya, mereka dengan pendapatan Rp4.500.000/bulan, tidak akan dikenakan pajak.

Selain itu, untuk laki-laki wajib pajak yang sudah menikah, akan memiliki pertambahan PTKP Rp4.500.000. Selanjutnya, jika wajib pajak memiliki anak, ia juga akan mendapatkan penambahan PTKP sebesar Rp4.500.000 per anak. Berarti, bagi seorang wajib pajak laki-laki yang memiliki istri dan tiga anak, besaran PTKPnya adalah Rp72.000.000 per tahun. Bila ia punya pendapatan Rp6.000.000 per bulan, ia tidak diwajibkan membayar pajak, meskipun harus membayar SPT tahunan.

Biaya Jabatan

Biaya yang diasumsikan sebagai pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan. Besaran biaya jabatan, berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, adalah 5% penghasilan bruto tahunan, atau Rp500.000 sebulan/Rp6 juta setahun.

Biaya Pensiun

Dipotong secara bulanan dari penghasilan sang penerima pensiun secara bulanan. Besaran biaya pensiun, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, adalah 5% dari penghasilan bruto tahunan, atau Rp200.000 sebulan/Rp2.400.000 per tahun.

Iuran BPJS

Termasuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kesehatan (JKes) yang menjadi tanggungan karyawan.

Tarif dari PPh 21

Biaya untuk Pajak penghasilan telah didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Tarif tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP, seperti:

  • Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000 adalah sebesar 5%.
  • Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000 adalah sebesar 15%.
  • Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000 adalah sebesar 25%.
  • Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000 adalah 30%.
  • Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, bakal dikenakan tarif 20% lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki NPWP.

Contoh Penghitungan PPh 21 Tahun 2020

Mari kita mencoba hitung PPh21 tahun 2020 dari seorang karyawan tidak menikah, yang penghasilan brutonya adalah Rp10.000.000 per bulan, dengan hanya mempertimbangkan pengurangan penghasilan bruto berupa PTKP dan biaya jabatan.

Penghasilan Bruto Rp 120.000.000
PTKP-Rp   54.000.000
Biaya Jabatan-Rp     6.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp    60.000.000

Maka, memperhitungkan tarif PPh21, besar PKP akan dibagi menjadi dua, dengan tarif pajak yang berbeda-beda, sebagai berikut:

Itulah cara menghitung pajak penghasilan (PPh 21) bagi kamu yang belum mengetahuinya. Siapkah kamu turut membangun negara dengan cara membayar pajak?

Bacaan menarik lainnya:

Nasucha, Chaizi. 2004, Reformasi Administrasi Publik. PT Grasindo: Jakarta.


Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.

Mulai Investasi Reksa Dana Dengan Ajaib.
Ayo bergabung dengan Ajaib, aplikasi investasi online terbaik! Bebas biaya pendaftaran, bisa tarik dana kapan saja. Modal awal min. Rp10.000.
Facebook Comment
Artikel Terkait