Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan bahwa realisasi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2025 masih sesuai dengan target yang tertuang dalam UU No. 62 Tahun 2024. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3).
Hingga akhir Februari 2025, Pendapatan Negara mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Penerimaan perpajakan tercatat Rp240,4 triliun (9,7% dari target), dengan rincian penerimaan pajak Rp187,8 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp52,6 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target.
Sri Mulyani menjelaskan adanya perlambatan karena koreksi harga komoditas seperti batu bara, minyak, dan nikel, serta perubahan akibat kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan restitusi signifikan. Namun, optimalisasi akan terus diupayakan.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6% dari pagu anggaran. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp83,6 triliun dan Belanja Non-K/L Rp127,9 triliun. Transfer ke Daerah terealisasi Rp136,6 triliun.
Keseimbangan Primer surplus Rp48,1 triliun, defisit mencapai Rp31,2 triliun (0,13% PDB), dan Pembiayaan Anggaran tercapai Rp220,1 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit 0,13% masih dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB.
Sumber: Realisasi Postur APBN Hingga Februari 2025 Masih Sesuai Undang-Undang, dengan perubahan seperlunya.
